Kaltim kemarin, Pj gubernur hingga pelabuhan cerdas

Sejumlah informasi seputar Kalimantan Timur (Kaltim) ditayangkan Kantor Berita ANTARA Biro Kaltim pada Jumat (29/9), antara lain DPRD Kaltim mengaku belum menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait penetapan Pj gubernur, serta Kawasan Pelabuhan Samudera Palaran dijadikan objek vital nasional sekaligus sebagai pelabuhan hijau dan cerdas (green and smart port).

 

Berikut rangkuman informasi seputar Kaltim kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali.

 

 

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun mengatakan siapa pun yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim harus melanjutkan pembangunan di provinsi tersebut, termasuk mempersiapkan agenda besar seperti Pileg, Pilpres, dan Pilkada.

 

“Kami percayakan sepenuhnya pada pemerintah pusat. Presiden sudah memiliki pertimbangan panjang, mendalam, siapa yang ditunjuk jadi Pj di Kaltim. Siapapun itu yang terbaik,” kata Samsun di Samarinda, Jumat.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

 

Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sepaku sudah ditetapkan menjadi kawasan inti Kota Nusantara, ibu kota baru negara Indonesia.

 

Kabupaten Penajam Paser Utara yang terbentuk sebagai otonomi daerah atau memisahkan diri dari Kabupaten Paser pada 10 April 2002, memiliki empat kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Kecamatan Sapaku, 30 desa serta 24 kelurahan dengan luas 3.333,06 kilometer persegi.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

 

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyatakan penetapan tarif baru jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Muara Berau, Samarinda, Kalimantan Timur, berpotensi menghambat proses alih muat (ship to ship transfer/STS) batu bara yang setiap tahun lebih dari 90 juta ton dikirim untuk tujuan ekspor dan domestik.

 

Ketua APBI Pandu Sjahrir dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengatakan para produsen batu bara (shipper), perusahaan pemilik floating crane (FC), dan perusahaan bongkar muat (PBM) anggota APBI yang menggunakan pelabuhan alih muat di Muara Berau Samarinda mengkhawatirkan terganggunya kegiatan usaha yang selama ini berjalan lancar.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

 

Direktur Utama PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP) Samarinda, Buyung Pramitra mengatakan pihaknya melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja teknis Objek Vital Nasional (Obvitnas) dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) serta pencanangan sebagai smart port dan green port.

 

"Kerja sama ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di pelabuhan yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan penyangga Ibukota Negara (IKN)," kata Buyung di Samarinda, Jumat.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, memberikan bantuan ke para nelayan di Kecamatan Anggana sebanyak 130 unit mesin diesel dan mesin ketinting, demi untuk meningkatkan produksi ikan.

 

"Selain 130 unit mesin, Pemkab Kukar juga menyerahkan bantuan sebanyak 100 unit cool box (kotak pendingin) untuk 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana," ujar Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin di Tenggarong, Jumat.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.