Samarinda (ANTARA Kaltim) – Kecelakaan yang kembali terjadi di Jalan Tengkawang yang berdekatan dengan beberapa kantor pemerintahan, termasuk DPRD Provinsi Kaltim, menunjukkan belum ada perubahan signifikan pada pola pengaturan lalu lintas sejak terjadinya kecelakaan maut beberapa bulan lalu. Anggota DPRD Kaltim Gunawarman, menyatakan seharusnya Dinas Perhubungan melakukan tindakan nyata, belajar dari kejadian sebelumnya.
“Saya melihat masih banyak kendaraan-kendaraan besar yang melewati jalan itu pada jam-jam sibuk. Terlebih korbannya merupakan anak sekolah. Seharusnya, dari pengalaman sebelumnya dapat diambil pelajaran. Apabila tidak ada antisipasi dari Dinas Perhubungan, kejadian seperti ini akan terjadi terus-menerus,†ungkap Gunawarman.
Ia memandang, bahwa peraturan di Kaltim sangat berbeda jauh dengan di Pulau Jawa. Ia memberikan contoh di Surabaya. Peraturan yang melarang kendaraan-kendaraan besar beroperasi pada jam-jam sibuk yaitu jam enam pagi hingga jam enam sore berhasil ditegakkan.
Selain itu, Gunawarman menambahkan keberadaan pos polisi di tiap titik rawan terjadinya kecelakaan sangat diperlukan. Mengingat kedisiplinan masyarakat juga masih sangat kurang. “Sangat disayangkan apabila menunggu kecelakaan lagi baru ada tindakan. Saya harapkan paling tidak, ada pos terpadu kepolisian dan dinas perhubungan di tiap titik rawan kecelakaan itu,†harapnya.
Senada, Rakhmat Majid Gani juga mendukung dipertegasnya aturan jam operasional bagi kendaraan-kendaraan besar serta diperlukannya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan para pengendara harus berhati-hati. Rakhmat mengaku, khusus di wilayah yang terdapat banyak instansi perkantoran diperlukan banyak rambu sebagai pengingat pengguna jalan raya.
“Jalan di Samarinda kebanyakan dalam kondisi sempit. Di beberapa ruas tertentu sangat dibutuhkan perluasan dan dibuatkan jalan alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan serta potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas,†urainya.
Rakhmat Majid memaparkan jalur satu arah perlu diadakan di titik-titik rawan terjadi kecelakaan, serta di tempat kemacetan yang tinggi.
“Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, banyak hal yang perlu dibicarakan di antara instansi-instansi terkait untuk membuat perubahan demi menekan jumlah kecelakaan dan keluhan masyarakat.†lugasnya. (adv/aul/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Saya melihat masih banyak kendaraan-kendaraan besar yang melewati jalan itu pada jam-jam sibuk. Terlebih korbannya merupakan anak sekolah. Seharusnya, dari pengalaman sebelumnya dapat diambil pelajaran. Apabila tidak ada antisipasi dari Dinas Perhubungan, kejadian seperti ini akan terjadi terus-menerus,†ungkap Gunawarman.
Ia memandang, bahwa peraturan di Kaltim sangat berbeda jauh dengan di Pulau Jawa. Ia memberikan contoh di Surabaya. Peraturan yang melarang kendaraan-kendaraan besar beroperasi pada jam-jam sibuk yaitu jam enam pagi hingga jam enam sore berhasil ditegakkan.
Selain itu, Gunawarman menambahkan keberadaan pos polisi di tiap titik rawan terjadinya kecelakaan sangat diperlukan. Mengingat kedisiplinan masyarakat juga masih sangat kurang. “Sangat disayangkan apabila menunggu kecelakaan lagi baru ada tindakan. Saya harapkan paling tidak, ada pos terpadu kepolisian dan dinas perhubungan di tiap titik rawan kecelakaan itu,†harapnya.
Senada, Rakhmat Majid Gani juga mendukung dipertegasnya aturan jam operasional bagi kendaraan-kendaraan besar serta diperlukannya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan para pengendara harus berhati-hati. Rakhmat mengaku, khusus di wilayah yang terdapat banyak instansi perkantoran diperlukan banyak rambu sebagai pengingat pengguna jalan raya.
“Jalan di Samarinda kebanyakan dalam kondisi sempit. Di beberapa ruas tertentu sangat dibutuhkan perluasan dan dibuatkan jalan alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan serta potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas,†urainya.
Rakhmat Majid memaparkan jalur satu arah perlu diadakan di titik-titik rawan terjadi kecelakaan, serta di tempat kemacetan yang tinggi.
“Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, banyak hal yang perlu dibicarakan di antara instansi-instansi terkait untuk membuat perubahan demi menekan jumlah kecelakaan dan keluhan masyarakat.†lugasnya. (adv/aul/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014