Polda Kalimantan Timur (Kaltim) menawarkan helikopter dan kapal yang dimiliki kesatuan-kesatuan di kepolisian daerah tersebut untuk mengangkut logistik pemilu ke daerah pelosok.
“Kami tawarkan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). Bila diperlukan kami siap,” kata Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, Balikpapan, Kamis.
Polri memiliki sejumlah helikopter dan kapal yang dioperasikan Satuan Kepolisian Air dan Udara (Polairud).
Kaltim dengan luas wilayah 127 ribu kilometer persegi lebih, memiliki sejumlah wilayah di pedalaman hingga dekat perbatasan dengan Malaysia. Kecamatan Long Apari di Mahakam Ulu, misalnya, belum bisa dicapai dengan transportasi darat karena belum ada jalan raya ke tempat itu.
Long Apari hanya bisa diakses lewat Sungai Mahakam menggunakan longboat dari Ibu Kota Mahakam Ulu di Long Bagun atau Pelabuhan Tering di Melak, Kutai Barat. Setidaknya perlu dua hari perjalanan dari Balikpapan atau Samarinda untuk sampai ke Long Apari.
Cara paling cepat, katanya adalah dengan terbang. Dengan pesawat bersayap tetap seperti Cessna, hanya 40 menit dari Balikpapan ke Long Pahangai, baru kemudian dilanjutkan dengan satu jam naik longboat untuk ke hulu ke Long Apari.
Bila menggunakan helikopter langsung bisa mendarat di lapangan Kampung Tiong Ohang, Long Apari, setelah terbang lebih kurang 60 menit dari Balikpapan.
Dengan jarak yang sedemikian jauh, kata Kapolda Imam, bisa saja terjadi hambatan dan mengakibatkan keterlambatan dalam pendistribusian. Keterlambatan pendistribusian, ataupun keterlambatan dalam pengangkutan untuk dikumpulkan, bisa memicu masalah seperti sengketa pemilu.
“Ini yang harus kita antisipasi dalam hal pendistribusian logistik pemilu,” lanjut Kapolda.
Karena itu, selain menawarkan moda transportasi, Kapolda juga menyiapkan 10.000 personel dalam menghadapi berbagai tugas persiapan pemilu.
“Jumlah itu dari Polri dan kami akan optimalkan dalam Operasi Mantap Brata 2024 mendatang,” ungkap Kapolda Imam.
Jumlah personel itu juga masih didukung personel TNI dan para pemegang wewenang lainnya seperti pemerintah daerah dan KPU sendiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023