Asosiasi perikanan nasional di Jepang bersikukuh menolak pembuangan air radioaktif, yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, ke laut di tengah kekhawatiran dalam dan luar negeri mengenai dampak lingkungan.
Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Perikanan dalam pernyataan bersama dengan asosiasi lokal di Prefektur Miyagi mengatakan bahwa pelepasan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran para nelayan.
“Penolakan kami terhadap pembuangan limbah tidak berubah sedikit pun,” katanya.
“Meskipun keputusan pemerintah diambil dari sudut pandang nasional dan menanggung pertanggungjawaban sepenuhnya, para nelayan di seluruh negeri yang menyaksikan momen ini menjadi lebih khawatir,” kata pernyataan tersebut.
Baca juga: Kaltim Berpotensi Kembangkan Teknologi Nuklir
Asosiasi tersebut mengatakan bahwa mereka hanya ingin mempertahankan bisnis perikanannya dengan aman, dan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki kerusakan reputasi.
“Kami ingin pemerintah memenuhi janji perdana menteri dan mendukung para nelayan,” tambah mereka.
Menanggapi kekhawatiran komunitas nelayan, Pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fumio Kishida telah membentuk dua dana terpisah senilai 30 miliar yen (Rp3,14 triliun) dan 50 miliar yen (Rp5,24 triliun) untuk merespons rumor-rumor yang membahayakan serta mendukung nelayan lokal dalam mempertahankan bisnis mereka.
PLTN Fukushima mengalami kerusakan berat akibat gempa dan tsunami pada Maret 2011. Sekitar 18.000 orang tewas dalam bencana tersebut.
Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Unmul siap buka Prodi Kimia Nuklir dan Fakultas Kedokteran Gigi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Perikanan dalam pernyataan bersama dengan asosiasi lokal di Prefektur Miyagi mengatakan bahwa pelepasan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran para nelayan.
“Penolakan kami terhadap pembuangan limbah tidak berubah sedikit pun,” katanya.
“Meskipun keputusan pemerintah diambil dari sudut pandang nasional dan menanggung pertanggungjawaban sepenuhnya, para nelayan di seluruh negeri yang menyaksikan momen ini menjadi lebih khawatir,” kata pernyataan tersebut.
Baca juga: Kaltim Berpotensi Kembangkan Teknologi Nuklir
Asosiasi tersebut mengatakan bahwa mereka hanya ingin mempertahankan bisnis perikanannya dengan aman, dan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki kerusakan reputasi.
“Kami ingin pemerintah memenuhi janji perdana menteri dan mendukung para nelayan,” tambah mereka.
Menanggapi kekhawatiran komunitas nelayan, Pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fumio Kishida telah membentuk dua dana terpisah senilai 30 miliar yen (Rp3,14 triliun) dan 50 miliar yen (Rp5,24 triliun) untuk merespons rumor-rumor yang membahayakan serta mendukung nelayan lokal dalam mempertahankan bisnis mereka.
PLTN Fukushima mengalami kerusakan berat akibat gempa dan tsunami pada Maret 2011. Sekitar 18.000 orang tewas dalam bencana tersebut.
Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Unmul siap buka Prodi Kimia Nuklir dan Fakultas Kedokteran Gigi
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023