Penajam (ANTARA Kaltim) - Pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Utara terlambat sebab hingga saat ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 belum disahkan, karena masih dalam tahap pembahasan di DPRD setempat.
Kabag Keuangan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Penajam Paser Utara, Saidin, Selasa mengatakan, keterlambatan pembayaran gaji pada Januari 2014 itu disebabkan beberapa faktor salah satunya, akibat APBD belum disahkan.
“Berbeda dengan tahun lalu yang pengesahannya tepat waktu. Jika APBD disahkan tepat waktu, tentu pembayaran gaji juga pasti tepat waktu,†jelasnya.
Selain disebabkan pengesahan APBD, keterlambatan pembayaran gaji PNS itu juga lanjut Saidin, karena masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menunjuk bendahara yang akan melakukan proses pembayaran gaji.
"Sejak 26 November tahun lalu kami sudah meminta agar seluruh SKPD segera menunjuk bendahara, namun sampai akhir tahun juga tak kunjung dilakukan dan sampai sekarang baru ada beberapa SKPD yang sudah menunjuk bendahara yang akan bertugas memproses pembayaran gaji PNS. Bagaimana kami bisa memproses pembayaran gaji, kalau SKPD sendiri belum memiliki bendahara,†katanya.
Namun demikian Saidin mengatakan, pihaknya telah berusaha agar pembayaran gaji bisa segera dilakukan meski belum dilaksanakan pengesahan APBD.
Salah satu yang dilakukan adalah, dengan melayangkan surat kepada DPRD untuk meminta persetujuan mengenai penggunaan anggaran mendahului APBD.
“Jika sudah disetujui DPRD, maka akan segera dilakukan proses pembayaran dan seluruh SKPD sudah menyerahkan nama bendahara mereka,†ungkapnya.
Setiap bulan Pemkab Penajam Paser Utara kata Saidin harus menyiapkan anggaran Rp12 miliar khusus untuk pembayaran gaji PNS.
Sementara, terkait pembayaran insentif pegawai kata dia, tidak menjadi masalah karena hal itu bisa ditunda dan menunggu hingga pengesahan APBD.
“Kalau untuk pembayaran insentif kan biasanya dilakukan per triwulan,†ucapnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jon Kenedy menjelaskan, sampai sekarang pembahasan APBD masih terus dilakukan.
"Bukan hanya siang hari, namun hingga malam pun juga dilakukan pembahasan guna mempercepat pengesahan anggaran 2014 ini. Semoga, tidak lama lagi APBD bisa disahkan, agar PNS juga bisa segera gajian,†ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Kabag Keuangan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Penajam Paser Utara, Saidin, Selasa mengatakan, keterlambatan pembayaran gaji pada Januari 2014 itu disebabkan beberapa faktor salah satunya, akibat APBD belum disahkan.
“Berbeda dengan tahun lalu yang pengesahannya tepat waktu. Jika APBD disahkan tepat waktu, tentu pembayaran gaji juga pasti tepat waktu,†jelasnya.
Selain disebabkan pengesahan APBD, keterlambatan pembayaran gaji PNS itu juga lanjut Saidin, karena masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menunjuk bendahara yang akan melakukan proses pembayaran gaji.
"Sejak 26 November tahun lalu kami sudah meminta agar seluruh SKPD segera menunjuk bendahara, namun sampai akhir tahun juga tak kunjung dilakukan dan sampai sekarang baru ada beberapa SKPD yang sudah menunjuk bendahara yang akan bertugas memproses pembayaran gaji PNS. Bagaimana kami bisa memproses pembayaran gaji, kalau SKPD sendiri belum memiliki bendahara,†katanya.
Namun demikian Saidin mengatakan, pihaknya telah berusaha agar pembayaran gaji bisa segera dilakukan meski belum dilaksanakan pengesahan APBD.
Salah satu yang dilakukan adalah, dengan melayangkan surat kepada DPRD untuk meminta persetujuan mengenai penggunaan anggaran mendahului APBD.
“Jika sudah disetujui DPRD, maka akan segera dilakukan proses pembayaran dan seluruh SKPD sudah menyerahkan nama bendahara mereka,†ungkapnya.
Setiap bulan Pemkab Penajam Paser Utara kata Saidin harus menyiapkan anggaran Rp12 miliar khusus untuk pembayaran gaji PNS.
Sementara, terkait pembayaran insentif pegawai kata dia, tidak menjadi masalah karena hal itu bisa ditunda dan menunggu hingga pengesahan APBD.
“Kalau untuk pembayaran insentif kan biasanya dilakukan per triwulan,†ucapnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jon Kenedy menjelaskan, sampai sekarang pembahasan APBD masih terus dilakukan.
"Bukan hanya siang hari, namun hingga malam pun juga dilakukan pembahasan guna mempercepat pengesahan anggaran 2014 ini. Semoga, tidak lama lagi APBD bisa disahkan, agar PNS juga bisa segera gajian,†ujarnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014