Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kaltim selama ini banyak berperan membantu pemerintah daerah, terutama untuk pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
BPK-RI merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara. Selama ini BPK sangat membantu pemerintah di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Kaltim. Terutama untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
“Kami berharap pengelolaan keuangan negara di daerah dilakukan dengan baik. Uang itu adalah milik rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi BPK, terutama BPK-RI Perwakilan Kaltim sudah sangat membantu pemerintah dalam mengelola keuangan negara di daerah,†kata Awang Faroek Ishak di sela-sela kunjungan Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Polandia bersama BPK RI Kaltim di Gedung DPRD Kaltim Samarinda, Jumat (10/1).
Gubernur menyebutkan, sinergi yang baik antara Pemprov Kaltim dan BPK selama ini memberikan dampak sangat baik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Termasuk bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltim.
Salah satu buktinya, pada 2013 Pemprov Kalitm berhasil meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Prestasi yang sama juga diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Tarakan.
“Beberapa kabupaten dan kota juga sudah ada yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Saya berharap daerah yang masih disclaimer dapat terus meningkatkan kinerja, sehingga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Apalagi, ke depan kita berharap Kaltim bisa menjadi daerah yang maju dan pengelolaan keuangan bisa semakin dipertanggungjawabkan,†jelasnya.
Bukan hanya itu, berkat kerjasama yang baik ini pula, Pemprov Kaltim juga sukses meraih prestasi membanggakan, yakni menduduki peringkat pertama dari 34 provinsi se-Indonesia tentang keterbukaan informasi publik dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
Karena itu, gubernur meminta agar LSM dan pemerhati pembangunan di Kaltim menyampaikan kritik-kritik yang membangun, bukan sekedar pelampiasan kemarahan dengan tendensi tertentu. Kritik yang baik menurut gubernur akan menjadi rahmat untuk mendukung pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Jadi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka kami perlu masukan dari LSM dan pemerhati yang sifatnya positif,†jelasnya.
Terkait temuan-temuan yang dilakukan BPK diharapkan dapat ditindaklanjuti pada masa klarifikasi 2 bulan. Karena itu, Pemprov Kaltim akan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan pembenahan. Sedangkan terkait kunjungan NIK Polandia, gubernur berharap akan ada masukan dan informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan
negara yang lebih baik di daerah.
“Kami sangat senang dan bersyukur dengan kunjungan rombongan NIK Polandia yang membidangi lembaga tentang pengelolaan keuangan Negara tersebut. Apalagi, Kaltim merupakan satu-satunya daerah yang dikunjungi di Indonesia. Tetapi, tujuan utama mereka ke Kaltim adalah untuk mengetahui sejauh mana manfaat BPK RI selama ini dalam membantu mengawasi pengelolaan keuangan Negara di daerah,†ujar Awang.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim Sri Haryoso Suliyanto mengatakan Pemprov Kaltim sangat komit dalam pengelolaan keuangan Negara di daerah secara transparan dan akuntabel.
“Yang jelas, tugas yang dilakukan BPK adalah membandingkan rencana-rencana yang telah ditetapkan DPRD dalam APBD dengan pelaksanaan yang dilakukan Pemprov Kaltim. Melalui dokumentasi dan realitasnya. Memang ada beberapa hal yang belum selesai. Karena itu, BPK berperan mendorong untuk menyelesaikan permasalahan itu. Misalnya, Pemprov membuat program 5 tahun ke depan dengan membangun jalan 10 kilometer. Tetapi tahun pertama merencanakan pembangunan hanya 4 kilometer. BPK berperan untuk melihat bagaimana pembangunan 4 kilometer tersebut,†jelasnya.
Menurut dia, yang jelas BPK RI tetap bekerja secara professional dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara. Diharapkan masyarakat mengapresiasi dengan kerja-kerja BPK di daerah.
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kaltim H Syahrun. Sedangkan rombongan NIK Polandia dipimpin Presiden of NIK Polandia Jacek Jezierski. (Humas Prov Kaltim/jay)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
BPK-RI merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara. Selama ini BPK sangat membantu pemerintah di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Kaltim. Terutama untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
“Kami berharap pengelolaan keuangan negara di daerah dilakukan dengan baik. Uang itu adalah milik rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi BPK, terutama BPK-RI Perwakilan Kaltim sudah sangat membantu pemerintah dalam mengelola keuangan negara di daerah,†kata Awang Faroek Ishak di sela-sela kunjungan Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Polandia bersama BPK RI Kaltim di Gedung DPRD Kaltim Samarinda, Jumat (10/1).
Gubernur menyebutkan, sinergi yang baik antara Pemprov Kaltim dan BPK selama ini memberikan dampak sangat baik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Termasuk bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltim.
Salah satu buktinya, pada 2013 Pemprov Kalitm berhasil meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Prestasi yang sama juga diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Tarakan.
“Beberapa kabupaten dan kota juga sudah ada yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Saya berharap daerah yang masih disclaimer dapat terus meningkatkan kinerja, sehingga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Apalagi, ke depan kita berharap Kaltim bisa menjadi daerah yang maju dan pengelolaan keuangan bisa semakin dipertanggungjawabkan,†jelasnya.
Bukan hanya itu, berkat kerjasama yang baik ini pula, Pemprov Kaltim juga sukses meraih prestasi membanggakan, yakni menduduki peringkat pertama dari 34 provinsi se-Indonesia tentang keterbukaan informasi publik dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
Karena itu, gubernur meminta agar LSM dan pemerhati pembangunan di Kaltim menyampaikan kritik-kritik yang membangun, bukan sekedar pelampiasan kemarahan dengan tendensi tertentu. Kritik yang baik menurut gubernur akan menjadi rahmat untuk mendukung pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Jadi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka kami perlu masukan dari LSM dan pemerhati yang sifatnya positif,†jelasnya.
Terkait temuan-temuan yang dilakukan BPK diharapkan dapat ditindaklanjuti pada masa klarifikasi 2 bulan. Karena itu, Pemprov Kaltim akan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan pembenahan. Sedangkan terkait kunjungan NIK Polandia, gubernur berharap akan ada masukan dan informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan
negara yang lebih baik di daerah.
“Kami sangat senang dan bersyukur dengan kunjungan rombongan NIK Polandia yang membidangi lembaga tentang pengelolaan keuangan Negara tersebut. Apalagi, Kaltim merupakan satu-satunya daerah yang dikunjungi di Indonesia. Tetapi, tujuan utama mereka ke Kaltim adalah untuk mengetahui sejauh mana manfaat BPK RI selama ini dalam membantu mengawasi pengelolaan keuangan Negara di daerah,†ujar Awang.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim Sri Haryoso Suliyanto mengatakan Pemprov Kaltim sangat komit dalam pengelolaan keuangan Negara di daerah secara transparan dan akuntabel.
“Yang jelas, tugas yang dilakukan BPK adalah membandingkan rencana-rencana yang telah ditetapkan DPRD dalam APBD dengan pelaksanaan yang dilakukan Pemprov Kaltim. Melalui dokumentasi dan realitasnya. Memang ada beberapa hal yang belum selesai. Karena itu, BPK berperan mendorong untuk menyelesaikan permasalahan itu. Misalnya, Pemprov membuat program 5 tahun ke depan dengan membangun jalan 10 kilometer. Tetapi tahun pertama merencanakan pembangunan hanya 4 kilometer. BPK berperan untuk melihat bagaimana pembangunan 4 kilometer tersebut,†jelasnya.
Menurut dia, yang jelas BPK RI tetap bekerja secara professional dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara. Diharapkan masyarakat mengapresiasi dengan kerja-kerja BPK di daerah.
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kaltim H Syahrun. Sedangkan rombongan NIK Polandia dipimpin Presiden of NIK Polandia Jacek Jezierski. (Humas Prov Kaltim/jay)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014