Dinas Kependudukan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mendorong kaum perempuan untuk ikut berkiprah di dunia politik agar semakin banyak kaum hawa yang bisa menduduki kursi parlemen sehingga bisa mewarnai sejumlah kebijakan terkait kesenjangan gender.
"Peran perempuan dalam politik sangat diharapkan bisa meningkatkan kepekaan dan komitmen dalam pengambilan keputusan di bidang politik bagi penyelenggaraan program pengarusutamaan gender (PUG) di Kalimantan Timur," kata Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Minggu.
Soraya tidak memungkiri beberapa aspek yang menghambat kesetaraan dalam pencapaian pembangunan selain ekonomi dan pengambil keputusan adalah keterwakilan politik perempuan di parlemen.
Berdasarkan data keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kaltim periode 2019-2024 dari 55 anggota 12 orang di antaranya adalah perempuan.
Ke 12 anggota dewan perempuan tersebut berasal dari tujuh partai politik dari 10 partai politik yang lolos ambang batas parlemen.
Partai yang paling banyak meloloskan kaum hawa di DPRD Kaltim yakni PDI Perjuangan sebanyak empat orang, PPP tiga orang, sisanya PAN, PKB, Demokrat, Gerindra dan PKS masing-masing satu orang.
Sementara partai politik lain, Golkar, Gerindra, Hanura, dan Nasdem sama sekali tidak memiliki wakil perempuan di DPRD Kaltim.
"Pencapaian keterwakilan perempuan di dunia politik khususnya di Kalimantan Timur hanya 18 persen saja, sehingga perlu adanya usaha dan kerja keras untuk memenuhinya ideal yakni dalam angka 30 persen," jelasnya.
Ia membeberkan data pencapaian indeks pembangunan gender (IPG) Kaltim menempati urutan ke 32 dan indeks pemberdayaan gender (IDG) menempati urutan ke 26 dari 34 provinsi di Indonesia.
"Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan SDM antara perempuan dan laki-laki di Kaltim," katanya.
Ia membeberkan salah satu bentuk atau dampak ketidaksetaraan gender adalah adanya marginalisasi, subordinasi, streotype, dan beban ganda pada perempuan.
Oleh sebab itu, lanjut Soraya isu implementasi kesetaraan gender menjadi penting diusung dalam pesta demokrasi serentak tahun 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Peran perempuan dalam politik sangat diharapkan bisa meningkatkan kepekaan dan komitmen dalam pengambilan keputusan di bidang politik bagi penyelenggaraan program pengarusutamaan gender (PUG) di Kalimantan Timur," kata Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Minggu.
Soraya tidak memungkiri beberapa aspek yang menghambat kesetaraan dalam pencapaian pembangunan selain ekonomi dan pengambil keputusan adalah keterwakilan politik perempuan di parlemen.
Berdasarkan data keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kaltim periode 2019-2024 dari 55 anggota 12 orang di antaranya adalah perempuan.
Ke 12 anggota dewan perempuan tersebut berasal dari tujuh partai politik dari 10 partai politik yang lolos ambang batas parlemen.
Partai yang paling banyak meloloskan kaum hawa di DPRD Kaltim yakni PDI Perjuangan sebanyak empat orang, PPP tiga orang, sisanya PAN, PKB, Demokrat, Gerindra dan PKS masing-masing satu orang.
Sementara partai politik lain, Golkar, Gerindra, Hanura, dan Nasdem sama sekali tidak memiliki wakil perempuan di DPRD Kaltim.
"Pencapaian keterwakilan perempuan di dunia politik khususnya di Kalimantan Timur hanya 18 persen saja, sehingga perlu adanya usaha dan kerja keras untuk memenuhinya ideal yakni dalam angka 30 persen," jelasnya.
Ia membeberkan data pencapaian indeks pembangunan gender (IPG) Kaltim menempati urutan ke 32 dan indeks pemberdayaan gender (IDG) menempati urutan ke 26 dari 34 provinsi di Indonesia.
"Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan SDM antara perempuan dan laki-laki di Kaltim," katanya.
Ia membeberkan salah satu bentuk atau dampak ketidaksetaraan gender adalah adanya marginalisasi, subordinasi, streotype, dan beban ganda pada perempuan.
Oleh sebab itu, lanjut Soraya isu implementasi kesetaraan gender menjadi penting diusung dalam pesta demokrasi serentak tahun 2024.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023