Samarinda (ANTARA Kaltim)– Apakabar Mahakam Ulu (Mahulu)? Salah satu daerah strategis yang berbatasan langsung Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan dengan Serawak Malaysia ini kembali didengungkan untuk mendapat perhatian khusus pemprov Kaltim. Terutama dibawah kendali gubernur Awang Faroek yang kembali dipercaya untuk memimpin Kaltim.
Fakta bahwa Kabupaten Mahulu merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat yang resmi berdiri sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.
Lahirnya Kabupaten ini dinilai bakal menguntungkan PAD dengan dukungan beragam potensi daerah yang belum digarap maksimal. Total luas Mahulu sekitar 15.315 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 27.923 jiwa dan 5 wilayah kecamatan yakni 5 kecamatan yang menjadi wilayahnya, yaitu Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, Long Aparidan dimana didalamnya terdapat 49 kampung.
Adalah Anggota DPRD Kaltim, Syaparudin yang kembali menyuarakan perhatian bagi daerah yang dinilainya sangat berpotensial jika dikembangkan lebih jauh.
“Pejabat Gubernur yang baru dilantik, jangan lupa. Kita punya Kabupaten baru, Mahakam Ulu yang butuh perhatian khusus demi kesetaraan pembangunan dan kesejahteraan dimana daerah ini juga dimekarkan lewat rekomendasi Pemprov kaltim seperti layaknya Kaltara,†papar Anggota DPRD Kaltim, Syaparudin.
Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia, memang mengharuskan pemerintah mendukung program pembangunannya disemua lini. Agar terhindar ketergantungan operasional harian masyarakat dengan Negara tetangga seperti yang sudah mengakar di Sebatik.
“Kembali saya ingatkan kita harus memhami pola pikir masyarakat Mahulu. Perhatian dan bimbingan intens dari kita semua sangat mereka harapkan. Terutama kebijakan pemerintah yang mengatur pergerakan pembangunan disana. Jangan sampai perhatian itu mereka dapatkan dari Negara tetangga,†beber Syaparudin.
Syapar memaparkan kredit khusus bahwa pasokan listrik. mutlak diperlukan untuk memacu proses pembangunan. Apalagi eksistensi listrik bisa memacu efek domina perkembangan pembangunan disemua lini seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya. “Paling tidak diakhir masa jabatannya nanti, gubernur bisa merealisasikan listrik yang merata diseluruh wilayah Mahulu,†imbuhnya.
Tak hanya soal listrik dimata Syaparudin beberapa item penting yang harus diseriusi di Mahulu adalah sebagai berikut. Pertama, Bagaimana perusahaan perkebunan disana operasionalnya jangan sampai mencemari danau-danau yang perannya vital bagi masyarakat. Kemudian masalah klasik perbaikan jalan Kukar-Kubar sepanjang 25 km yang belum mencapai titik optimal. Selanjutnya bagaimana Anggota DPRD ini menyoroti akses jalan lainnya yakni jalan Mook Manorbulant. “Khusus poin ini memang harus didukung subsidi keuangan. Karena kita semua paham. Akses jalan, adalah syarat mutlak percepatan pembangunan,†lugasnya.
Tak hanya peran aktif pemprov. Menurut Syapar lewat pemkab sebagai perpanjangan tangan pemprov, pengawasan terhadap operasional perusahaan perkebunan yang kian menjamur disana, harus lebih diperketat dan dipertegas.
“Ini kaitannya dengan sering timbulnya potensi konflik akibat lahan, pelaksanaan pelasma terhadap warga. Harus diantisipasi sejak dini. Jangan sampai dibiarkan menjadi masalah serius. Ketegasan pemkab sangat dibutuhkan. Jangan pilih kasih,†himbaunya.
Hal pamungkas yang menurutnya tak kalah penting adalah pengawasan terhadap proses CSR dari perusahaan perkebunan itu sendiri dan dampak positifnya di masyarakat. “Implementasi CSR bagi warga sangat penting perannya demi kestabilan posisi perusahaan itu sendiri. Dan, harus dilihat juga pelaksanaannya betul-betul membawa manfaat bagi warga atau hanya sekadar gugur tugas semata tanpa efek manfaat. Inilah yang harus mendapat pengawasan ketat dari pemkab,†bebernya. (Humas DPRD Kaltim/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Fakta bahwa Kabupaten Mahulu merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat yang resmi berdiri sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.
Lahirnya Kabupaten ini dinilai bakal menguntungkan PAD dengan dukungan beragam potensi daerah yang belum digarap maksimal. Total luas Mahulu sekitar 15.315 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 27.923 jiwa dan 5 wilayah kecamatan yakni 5 kecamatan yang menjadi wilayahnya, yaitu Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, Long Aparidan dimana didalamnya terdapat 49 kampung.
Adalah Anggota DPRD Kaltim, Syaparudin yang kembali menyuarakan perhatian bagi daerah yang dinilainya sangat berpotensial jika dikembangkan lebih jauh.
“Pejabat Gubernur yang baru dilantik, jangan lupa. Kita punya Kabupaten baru, Mahakam Ulu yang butuh perhatian khusus demi kesetaraan pembangunan dan kesejahteraan dimana daerah ini juga dimekarkan lewat rekomendasi Pemprov kaltim seperti layaknya Kaltara,†papar Anggota DPRD Kaltim, Syaparudin.
Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia, memang mengharuskan pemerintah mendukung program pembangunannya disemua lini. Agar terhindar ketergantungan operasional harian masyarakat dengan Negara tetangga seperti yang sudah mengakar di Sebatik.
“Kembali saya ingatkan kita harus memhami pola pikir masyarakat Mahulu. Perhatian dan bimbingan intens dari kita semua sangat mereka harapkan. Terutama kebijakan pemerintah yang mengatur pergerakan pembangunan disana. Jangan sampai perhatian itu mereka dapatkan dari Negara tetangga,†beber Syaparudin.
Syapar memaparkan kredit khusus bahwa pasokan listrik. mutlak diperlukan untuk memacu proses pembangunan. Apalagi eksistensi listrik bisa memacu efek domina perkembangan pembangunan disemua lini seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya. “Paling tidak diakhir masa jabatannya nanti, gubernur bisa merealisasikan listrik yang merata diseluruh wilayah Mahulu,†imbuhnya.
Tak hanya soal listrik dimata Syaparudin beberapa item penting yang harus diseriusi di Mahulu adalah sebagai berikut. Pertama, Bagaimana perusahaan perkebunan disana operasionalnya jangan sampai mencemari danau-danau yang perannya vital bagi masyarakat. Kemudian masalah klasik perbaikan jalan Kukar-Kubar sepanjang 25 km yang belum mencapai titik optimal. Selanjutnya bagaimana Anggota DPRD ini menyoroti akses jalan lainnya yakni jalan Mook Manorbulant. “Khusus poin ini memang harus didukung subsidi keuangan. Karena kita semua paham. Akses jalan, adalah syarat mutlak percepatan pembangunan,†lugasnya.
Tak hanya peran aktif pemprov. Menurut Syapar lewat pemkab sebagai perpanjangan tangan pemprov, pengawasan terhadap operasional perusahaan perkebunan yang kian menjamur disana, harus lebih diperketat dan dipertegas.
“Ini kaitannya dengan sering timbulnya potensi konflik akibat lahan, pelaksanaan pelasma terhadap warga. Harus diantisipasi sejak dini. Jangan sampai dibiarkan menjadi masalah serius. Ketegasan pemkab sangat dibutuhkan. Jangan pilih kasih,†himbaunya.
Hal pamungkas yang menurutnya tak kalah penting adalah pengawasan terhadap proses CSR dari perusahaan perkebunan itu sendiri dan dampak positifnya di masyarakat. “Implementasi CSR bagi warga sangat penting perannya demi kestabilan posisi perusahaan itu sendiri. Dan, harus dilihat juga pelaksanaannya betul-betul membawa manfaat bagi warga atau hanya sekadar gugur tugas semata tanpa efek manfaat. Inilah yang harus mendapat pengawasan ketat dari pemkab,†bebernya. (Humas DPRD Kaltim/dhi)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014