Pembangunan lanjutan Pasar Rakyat Babulu rampung segera difungsikan

Pembangunan lanjutan atau tahap tiga Pasar Rakyat Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dana bersumber dari Kementerian Perdagangan telah rampung dan segera difungsikan.

Kementerian Perdagangan membantu membangun tambahan kios di Pasar Rakyat Babulu, menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Kukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara, Saidin di Penajam, Minggu, 205 kios tambahan dibangun di pasar rakyat yang berlokasi di Desa Babulu Laut.

Bukan hanya penambahan kios di Pasar Rakyat Babulu pada pembangunan lanjutan tersebut, tetapi juga ditambah bangunan fasilitas umum seperti gudang, toilet dan lainnya.

Anggaran pembangunan Pasar Rakyat Babulu tahap tiga yang diberikan lebih kurang Rp5,6 miliar bersumber dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan 2022.

Sedangkan pembangunan Pasar Rakyat Babulu tahap satu dan dua, jelas dia, telah rampung sekitar dua tahun lalu, dengan 340 unit kios dan sudah memiliki akses jalan masuk.

Dana pembangunan Pasar Rakyat Babulu tahap satu dan tahap dua bersumber dari anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan 2019 sekitar Rp3,7 miliar.

Pembangunan Pasar Rakyat Babulu tahap ketiga untuk mengakomodir pedagang yang belum mendapatkan lapak di Pasar Rakyat Babulu.

Para pedagang yang belum mendapatkan tempat berjualan di Pasar Rakyat Babulu, kata dia, segara direlokasi ke bangunan baru tersebut dan difungsikan.

"Bangunan baru Pasar Rakyat Babulu belum dilengkapi air bersih maupun listrik, kami berharap anggaran untuk listrik dan air bersih itu dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023," tambahnya.

Kementerian Perdagangan telah menyerahkan bangunan Pasar Rakyat Babulu kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan difungsikan Pasar Rakyat Babulu pasar rakyat tersebut telah difungsikan, jelas Saidin, maka banyak manfaat bagi perekonomian masyarakat di Kecamatan Babulu dan dapat berkontribusi untuk PAD (pendapatan asli daerah).