Samarinda (ANTARA Kaltim)- Provinsi Kalimantan Timur masih kekurangan tenaga medis, baik bidan, dokter, dan analis laboratorium. Kekurangan tenaga kesehatan ini paling banyak dirasakan di daerah pinggiran dan pedalaman hingga daerah perbatasan.
Data awal tahun lalu mencatat jumlah penduduk Kaltim berkisar 3,5 juta jiwa. Ini tak sebanding dengan jumlah dokter yang baru sekitar 960-an dibanding minimal yang dibutuhkan sebanyak 1.420 orang.
Adapun jumlah bidan di Kalimantan Timur hanya sekitar 1.760-an dari 3.550 yang dibutuhkan. Memang, pemerintah provinsi mencanangkan program beasiswa kepada putra-putri daerah melaui program program Kaltim Cemerlang.
Tahun 2009 saja, beasiswa penuh diberikan kepada 407 orang untuk mengikuti pendidikan Diploma III Kesehatan dan hampir seluruhnya telah lulus dan diserahkan ke kabupaten/kota. Tetapi tetap saja jumlah itu belum ideal.
Terlebih untuk dokter spesialis. Jumlah dokter spesialis di Kaltim dinilai sangat minim. Daerah ini hanya memiliki 400 dokter spesialis untuk menangani berbagai jenis penyakit. Kondisi itu mengundang keprihatinan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Leliyanti Ilyas.
Ia mengimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atau dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim untuk mencanangkan suatu program yang mampu meningkatkan pelayanan kesehatan di Kaltim lewat penambahan jumlah tenaga medis.
Salah satu program yang dimaksud Leliyanti tersebut ialah program penyediaan satu dokter di tiap kecamatan di Kaltim. Hal tersebut kata Leliyanti, juga sebagai langkah untuk menyikapi kurangnya dokter dan tenaga medis di daerah pedalaman maupun perbatasan Kaltim.
“Dengan disediakannya dokter di tiap-tiap kecamatan tersebut, diyakini mampu meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah. Sehingga pelayanan kesehatan tersebut bisa dirasakan secara merata dan menyeluruh oleh masyarakat di Kaltim,†ucapnya.
Guna terpenuhinya program satu dokter per satu kecamatan, Leliyanti mengatakan pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan jumlah tenaga medis dan dokter di Kaltim.
Untuk mendapatkan jumlah dokter yang diinginkan tersebut, politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau pemerintah untuk memanfaatkan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
Dengan cara melakukan kerja sama, seperti ‘mengikat’ para calon-calon dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tersebut dengan ikatan surat dinas yang berisi pernyataan siap ditugaskan dan ditempatkan di daerah mana pun di Kaltim.
“Ini merupakan salah satu cara agar penugasan para dokter dapat merata ke seluruh kabupaten/kota maupun kecamatan di Kaltim. Selain dengan cara tersebut, diharapkan kepedulian dan dedikasi para dokter tersebut untuk mengabdikan dirinya di daerah pedalaman. Ya, walaupun kita tahu mengapa dokter lebih memilih bertugas di kota dengan prospek yang menjanjikan. Namun jika semua dokter berpikiran seperti itu maka kekurangan dokter tersebut tidak akan mampu diatasi,†bebernya.
Untuk mendukung terwujudnya wacana program tersebut, tentunya DPRD Kaltim, kata dia, siap berkomitmen jika dipandang perlu memberikan subsidi bagi para dokter yang bertugas di pedalaman.
“Kalau memang perlu diberikan subsidi, kami (DPRD Kaltim, Red) tentu siap membantu dengan berjuang memberikan subsidi untuk para tenaga medis yang bertugas di kecamatan-kecamatan daerah pedalaman,†ujarnya.
Selain menyediakan tenaga medis, sambung Leliyanti, pemerintah juga diharapkan memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di daerah perbatasan yang dirasa masih kurang memadai. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Data awal tahun lalu mencatat jumlah penduduk Kaltim berkisar 3,5 juta jiwa. Ini tak sebanding dengan jumlah dokter yang baru sekitar 960-an dibanding minimal yang dibutuhkan sebanyak 1.420 orang.
Adapun jumlah bidan di Kalimantan Timur hanya sekitar 1.760-an dari 3.550 yang dibutuhkan. Memang, pemerintah provinsi mencanangkan program beasiswa kepada putra-putri daerah melaui program program Kaltim Cemerlang.
Tahun 2009 saja, beasiswa penuh diberikan kepada 407 orang untuk mengikuti pendidikan Diploma III Kesehatan dan hampir seluruhnya telah lulus dan diserahkan ke kabupaten/kota. Tetapi tetap saja jumlah itu belum ideal.
Terlebih untuk dokter spesialis. Jumlah dokter spesialis di Kaltim dinilai sangat minim. Daerah ini hanya memiliki 400 dokter spesialis untuk menangani berbagai jenis penyakit. Kondisi itu mengundang keprihatinan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Leliyanti Ilyas.
Ia mengimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atau dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim untuk mencanangkan suatu program yang mampu meningkatkan pelayanan kesehatan di Kaltim lewat penambahan jumlah tenaga medis.
Salah satu program yang dimaksud Leliyanti tersebut ialah program penyediaan satu dokter di tiap kecamatan di Kaltim. Hal tersebut kata Leliyanti, juga sebagai langkah untuk menyikapi kurangnya dokter dan tenaga medis di daerah pedalaman maupun perbatasan Kaltim.
“Dengan disediakannya dokter di tiap-tiap kecamatan tersebut, diyakini mampu meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah. Sehingga pelayanan kesehatan tersebut bisa dirasakan secara merata dan menyeluruh oleh masyarakat di Kaltim,†ucapnya.
Guna terpenuhinya program satu dokter per satu kecamatan, Leliyanti mengatakan pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan jumlah tenaga medis dan dokter di Kaltim.
Untuk mendapatkan jumlah dokter yang diinginkan tersebut, politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau pemerintah untuk memanfaatkan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
Dengan cara melakukan kerja sama, seperti ‘mengikat’ para calon-calon dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tersebut dengan ikatan surat dinas yang berisi pernyataan siap ditugaskan dan ditempatkan di daerah mana pun di Kaltim.
“Ini merupakan salah satu cara agar penugasan para dokter dapat merata ke seluruh kabupaten/kota maupun kecamatan di Kaltim. Selain dengan cara tersebut, diharapkan kepedulian dan dedikasi para dokter tersebut untuk mengabdikan dirinya di daerah pedalaman. Ya, walaupun kita tahu mengapa dokter lebih memilih bertugas di kota dengan prospek yang menjanjikan. Namun jika semua dokter berpikiran seperti itu maka kekurangan dokter tersebut tidak akan mampu diatasi,†bebernya.
Untuk mendukung terwujudnya wacana program tersebut, tentunya DPRD Kaltim, kata dia, siap berkomitmen jika dipandang perlu memberikan subsidi bagi para dokter yang bertugas di pedalaman.
“Kalau memang perlu diberikan subsidi, kami (DPRD Kaltim, Red) tentu siap membantu dengan berjuang memberikan subsidi untuk para tenaga medis yang bertugas di kecamatan-kecamatan daerah pedalaman,†ujarnya.
Selain menyediakan tenaga medis, sambung Leliyanti, pemerintah juga diharapkan memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di daerah perbatasan yang dirasa masih kurang memadai. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013