Samarinda (ANTARA Kaltim)-Masalah dan tantangan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) ke depan semakin berat. Karenanya, pelaksanaan di tingkat lapang harus segera direspon sebab menjadi tanggungjawab semua pihak.
“Program KKB yang saat ini terus dilaksanakan BKKBN harus direspon semua pihak. Jadi program ini bukan tanggungjawab satu instansi saja tetapi terkait lintas sektor,†kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali pada Seminar Peran DPRD Dalam Program Pembangunan Kependudukan dan KB di Ruang Ruhui Rahayu, Rabu (13/11).
Menurut dia, untuk mengatasi semua permasalahan tersebut tidak cukup hanya dilakukan BKKBN saja tetapi perlu kerjasama dan komitmen politis dan operasional dari berbagai pihak, khususnya komitmen pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Permasalahan kependudukan yang dihadapi menjadi lebih rumit karena selain masalah kuantitas juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk terutama masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, persebaran dan mobilitas penduduk.
“Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya percepatan sehingga dapat dilakukan sinkronisasi kegiatan dan penggarapan, baik lintas program, maupun lintas sektor antara pusat dan daerah,†harapnya.
Selain itu, dukungan politik yang diperlukan saat ini terutama berkaitan dengan kebijakan dan alokasi penganggaran dari lembaga legislatif (DPR) sehingga menjadi tanggungjawab semua SKPD untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah kependudukan.
Sementara itu Wakil Komisi IV DPRD Kaltim Hj Encik Widiyani mengemukakan lembaga ini berfungsi untuk membantu pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk.
“Kita sepakat secara kelembagaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota melalui kebijakan dan penganggaran untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan dan operasional program Kependudukan dan KB. Setiap tahun anggaran ini harus terus ditingkatkan,†ujar Encik.
Ditambahkan, komitmen politis secara kelembagaan akan mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk serta terbentuknya keluarga yang lebih baik melalui program KKB. (Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“Program KKB yang saat ini terus dilaksanakan BKKBN harus direspon semua pihak. Jadi program ini bukan tanggungjawab satu instansi saja tetapi terkait lintas sektor,†kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali pada Seminar Peran DPRD Dalam Program Pembangunan Kependudukan dan KB di Ruang Ruhui Rahayu, Rabu (13/11).
Menurut dia, untuk mengatasi semua permasalahan tersebut tidak cukup hanya dilakukan BKKBN saja tetapi perlu kerjasama dan komitmen politis dan operasional dari berbagai pihak, khususnya komitmen pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Permasalahan kependudukan yang dihadapi menjadi lebih rumit karena selain masalah kuantitas juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk terutama masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, persebaran dan mobilitas penduduk.
“Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya percepatan sehingga dapat dilakukan sinkronisasi kegiatan dan penggarapan, baik lintas program, maupun lintas sektor antara pusat dan daerah,†harapnya.
Selain itu, dukungan politik yang diperlukan saat ini terutama berkaitan dengan kebijakan dan alokasi penganggaran dari lembaga legislatif (DPR) sehingga menjadi tanggungjawab semua SKPD untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah kependudukan.
Sementara itu Wakil Komisi IV DPRD Kaltim Hj Encik Widiyani mengemukakan lembaga ini berfungsi untuk membantu pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk.
“Kita sepakat secara kelembagaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota melalui kebijakan dan penganggaran untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan dan operasional program Kependudukan dan KB. Setiap tahun anggaran ini harus terus ditingkatkan,†ujar Encik.
Ditambahkan, komitmen politis secara kelembagaan akan mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk serta terbentuknya keluarga yang lebih baik melalui program KKB. (Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013