Jakarta (ANTARA Kaltim) - Mengusung tema Menakar Dinamika Politik Lokal Jelang Pemilu 2014, Ari Sujito, Valina Singka Subekti dan Rafly Harun menjadi narasumber pada bimbingan teknis yang diikutisejumlah anggota DPRD Kaltim yang dibuka Ketua DPRD Kaltim Sementara HM Syahrun di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Jumat (8/11).
“Kita punya PR (pekerjaan rumah) dalam menghadapi kondisi politik. Sebagai negara dengan tingkat partisipasi pemilih tinggi tapi dengan gap yang luar biasa. Ini fakta yang menjadi cermin penting dalam memperbaiki kondisi politik kita,†papar Ari Sujito dalam bimtek 3 hari tersebut.
Materi yang disajikan dosen Pascasarjana Fisipol Universitas Gajah Mada ini memaparkan bagaimana Pemilu 2014 dalam kerangka konfigurasi politik dan tantangan masa depan demokrasi Indonesia.
“Pemilu yang demokrasi membutuhkan kontrol. Di sinilah peran utama Bawaslu maupun Panwaslu serta perlu ditopang oleh partisipasi aktif parpol dan pemilih yang ikut mengawasi jalannya pemilu secara aktif,†kata Ari Sujito.
Valina Singka Subekti yang juga ketua Departemen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia melihat bahwa problematika partai saat ini berdasarkan survei adalah turunnya kepercayaan publik kepada partai politik sampai pada titik terendah dalam sejarah demokrasi kepartaian di Indonesia.
Selain itu sistem pemilu daftar calon terbuka dengan suara terbanyak memberi peluang lebih kecil
bagi partai kecil menengah untuk memperoleh suara.
Tak hanya itu, Valina juga menyebutkan bahwa pragmatisme pemilih juga semakin kuat, persentase swinging voters tinggi yaitu sekitar 50 persen serta voters turn out yang secara sistematis turun pada sejumlah pemilu era reformasi.
“Sehingga yang perlu dilakukan yaitu mendorong partai melakukan reformasi kepartaian, rekruitmen dan kaderisasi yang terukur, mendidik caleg mengenal fungsi amanah sebagai anggota dewan, serta mendorong caleg mengedepankan visi-misi program dalam kampanye,†ungkap Valina.
Lebih lanjut Valina mengatakan untuk pemilih, perlu dididik untuk memilih secara berkualitas. “Di sini peran caleg dan partai penting untuk memberi pendidikan politik dan pencerahan supaya mereka
dapat memilih secara evaluatif,†sebutnya.
Rafly Harun, pakar di bidang hukum dan politik inimengusung materi mengenai optimalisasi peran dan tugas parlemen menjelang akhir masa jabatan.
Hal ini seirama yang disampaikan M Syahrun terkait optimalisasi peran dan tugas parlemen.
Dikatakan oleh Haji Alung --sapaan akrab HM Syahrun— pemilu legislatif 9 April 2014 sudah di depan mata. Itu artinya, di tengah kesibukan anggota dewan masing-masing melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat, baik di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, anggota dewan dituntut dapat membagi waktu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilih atau konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
“Karena itu, mendekati hari H pencoblosan, kita harus makin meningkatkan kerja keras untuk rakyat. Kita harus membuktikan kepada mereka bahwa kita layak dan kompeten mewakili mereka di parlemen,
termasuk untuk periode mendatang,†katanya.
Haji Alung juga mengatakan, ini tentu saja mengandung makna, kita tidak boleh mengenyampingkan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat dengan lebih mengutamakan melakukan sosialisasi menjelang pemilu. Keduanya harus dapat dilakukan seiring sejalan.
“Kerja – kerja yang terus kita laksanakan untuk rakyat yang kita wakili diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif. Dengan demikian diharapkan angka golput juga terus menurun dan kualitas pemilu legislatif semakin hari semakin baik. Pada gilirannya, mutu demokrasi di Indonesia diharapkan juga terus mengalami peningkatan,†paparnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“Kita punya PR (pekerjaan rumah) dalam menghadapi kondisi politik. Sebagai negara dengan tingkat partisipasi pemilih tinggi tapi dengan gap yang luar biasa. Ini fakta yang menjadi cermin penting dalam memperbaiki kondisi politik kita,†papar Ari Sujito dalam bimtek 3 hari tersebut.
Materi yang disajikan dosen Pascasarjana Fisipol Universitas Gajah Mada ini memaparkan bagaimana Pemilu 2014 dalam kerangka konfigurasi politik dan tantangan masa depan demokrasi Indonesia.
“Pemilu yang demokrasi membutuhkan kontrol. Di sinilah peran utama Bawaslu maupun Panwaslu serta perlu ditopang oleh partisipasi aktif parpol dan pemilih yang ikut mengawasi jalannya pemilu secara aktif,†kata Ari Sujito.
Valina Singka Subekti yang juga ketua Departemen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia melihat bahwa problematika partai saat ini berdasarkan survei adalah turunnya kepercayaan publik kepada partai politik sampai pada titik terendah dalam sejarah demokrasi kepartaian di Indonesia.
Selain itu sistem pemilu daftar calon terbuka dengan suara terbanyak memberi peluang lebih kecil
bagi partai kecil menengah untuk memperoleh suara.
Tak hanya itu, Valina juga menyebutkan bahwa pragmatisme pemilih juga semakin kuat, persentase swinging voters tinggi yaitu sekitar 50 persen serta voters turn out yang secara sistematis turun pada sejumlah pemilu era reformasi.
“Sehingga yang perlu dilakukan yaitu mendorong partai melakukan reformasi kepartaian, rekruitmen dan kaderisasi yang terukur, mendidik caleg mengenal fungsi amanah sebagai anggota dewan, serta mendorong caleg mengedepankan visi-misi program dalam kampanye,†ungkap Valina.
Lebih lanjut Valina mengatakan untuk pemilih, perlu dididik untuk memilih secara berkualitas. “Di sini peran caleg dan partai penting untuk memberi pendidikan politik dan pencerahan supaya mereka
dapat memilih secara evaluatif,†sebutnya.
Rafly Harun, pakar di bidang hukum dan politik inimengusung materi mengenai optimalisasi peran dan tugas parlemen menjelang akhir masa jabatan.
Hal ini seirama yang disampaikan M Syahrun terkait optimalisasi peran dan tugas parlemen.
Dikatakan oleh Haji Alung --sapaan akrab HM Syahrun— pemilu legislatif 9 April 2014 sudah di depan mata. Itu artinya, di tengah kesibukan anggota dewan masing-masing melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat, baik di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, anggota dewan dituntut dapat membagi waktu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilih atau konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
“Karena itu, mendekati hari H pencoblosan, kita harus makin meningkatkan kerja keras untuk rakyat. Kita harus membuktikan kepada mereka bahwa kita layak dan kompeten mewakili mereka di parlemen,
termasuk untuk periode mendatang,†katanya.
Haji Alung juga mengatakan, ini tentu saja mengandung makna, kita tidak boleh mengenyampingkan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat dengan lebih mengutamakan melakukan sosialisasi menjelang pemilu. Keduanya harus dapat dilakukan seiring sejalan.
“Kerja – kerja yang terus kita laksanakan untuk rakyat yang kita wakili diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif. Dengan demikian diharapkan angka golput juga terus menurun dan kualitas pemilu legislatif semakin hari semakin baik. Pada gilirannya, mutu demokrasi di Indonesia diharapkan juga terus mengalami peningkatan,†paparnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013