Sangatta (ANTARA Kaltim) - Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur menegaskan bantuan bibit kelapa sawit dan bibit karet kepada kelompok tani di Kecamatan Sangkulirang masih dalam proses, sehingga tidak benar jika ada pihak yang mengaku sudah menerima bantuan itu.
"Saat ini pengadaan bibit kelapa sawit dan karet masih dalam proses tender, jadi sampai sekarang belum ada yang diserahkan ke petani," tegas Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Kasiyanto di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Jumat.
Pernyataan Sekretaris Dinas Perkebunan Kutai Timur Kasiyanto itu sekaligus membantah kabar yang menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan KUtai Timur memberikan bibit kelapa sawit dan bibit karet palsu kepada para kelompok tani di Kecamatan Sangkulirang.
"Bibit yang disinyalir palsu itu bantuan kapan dan tahun berapa, karena untuk pengadan tahun anggaran 2013 ini masih dalam proses tender," kata Kasiyanto.
Kasiyanto mengaku kaget mendapat informasi adanya laporan masyarakat itu, karena sampai sekarang belum ada bibit yang dibagikan.
Apalagi, kata dia, untuk pengadaan bibit itu tidak mudah dan prosesnya ketat. Perusahaan yang mengikuti tender itu pun harus menjalani seleksi yang ketat.
Kemudian, katanya, juga bibit-bibit sawit dan karet yang didatangkan oleh perusahaan pemenang tender itu diawasi oleh tim sertifikasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dan tim Sertifikasi dari Provinsi Kalimantan Timur.
"Jadi tidak mungkin ada bibit palsu dan tidak mungkin pemerintah memberikan bibit palsu kepada petani. Pengadaan bibit itu diawasi ketat dari tim Sertifikasi dan memiliki dokumen lengkap, sehingga dipertanyakan kembali dasarnya dari mana petani menyebutkan itu bibit palsu," kata Kasiyanto.
Dia mengatakan pihaknya siap menjelaskan terkait pengadaan bibit yang setiap tahun dibagikan kepada masyarakat petani.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur, Faisal, mengaku menerima pengaduan masyarakat bahwa ribuan bibit karet dan bibit kelapa sawit ditolak petani Sangkulirang karena ada indikasi palsu.
Menurut Faisal, anggota DPRD dari Dapil Sangkulirang itu, pihaknya akan membahas dalam fraksi hasil reses termasuk laporan dan pengaduan masyarakat, termasuk petani yang tidak mau menanam bibit bantuan Dinas Perkebunan karena diduga palsu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Saat ini pengadaan bibit kelapa sawit dan karet masih dalam proses tender, jadi sampai sekarang belum ada yang diserahkan ke petani," tegas Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Kasiyanto di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Jumat.
Pernyataan Sekretaris Dinas Perkebunan Kutai Timur Kasiyanto itu sekaligus membantah kabar yang menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan KUtai Timur memberikan bibit kelapa sawit dan bibit karet palsu kepada para kelompok tani di Kecamatan Sangkulirang.
"Bibit yang disinyalir palsu itu bantuan kapan dan tahun berapa, karena untuk pengadan tahun anggaran 2013 ini masih dalam proses tender," kata Kasiyanto.
Kasiyanto mengaku kaget mendapat informasi adanya laporan masyarakat itu, karena sampai sekarang belum ada bibit yang dibagikan.
Apalagi, kata dia, untuk pengadaan bibit itu tidak mudah dan prosesnya ketat. Perusahaan yang mengikuti tender itu pun harus menjalani seleksi yang ketat.
Kemudian, katanya, juga bibit-bibit sawit dan karet yang didatangkan oleh perusahaan pemenang tender itu diawasi oleh tim sertifikasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dan tim Sertifikasi dari Provinsi Kalimantan Timur.
"Jadi tidak mungkin ada bibit palsu dan tidak mungkin pemerintah memberikan bibit palsu kepada petani. Pengadaan bibit itu diawasi ketat dari tim Sertifikasi dan memiliki dokumen lengkap, sehingga dipertanyakan kembali dasarnya dari mana petani menyebutkan itu bibit palsu," kata Kasiyanto.
Dia mengatakan pihaknya siap menjelaskan terkait pengadaan bibit yang setiap tahun dibagikan kepada masyarakat petani.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur, Faisal, mengaku menerima pengaduan masyarakat bahwa ribuan bibit karet dan bibit kelapa sawit ditolak petani Sangkulirang karena ada indikasi palsu.
Menurut Faisal, anggota DPRD dari Dapil Sangkulirang itu, pihaknya akan membahas dalam fraksi hasil reses termasuk laporan dan pengaduan masyarakat, termasuk petani yang tidak mau menanam bibit bantuan Dinas Perkebunan karena diduga palsu. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013