Samarinda (ANTARA Kaltim)- Kesuksesan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim, Jumat (1/10), bagi DPRD Kaltim dinilai hasil dari upaya semua pihak.
“Seperti disampaikan Kepala BPK Perwakilan Kaltim,Rizal Djalil bahwa Pemprov Kaltim mendapatkan penilaian Opini WTP
Meskipun demikian , DPRD Kaltim memandang ke depan tetap perlu dimonitor hal-hal yang disampaikan oleh BPK kepada Pemprov Kaltim. Hal ini sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja dalam upaya memajukan pembangunan daerah,†ungkap Ketua DPRD Kaltim sementara HM Syahrun.
Syahrun yang memimpin rapat di Gedung Utama DPRD Kaltim didampingi Wakil Ketua Agus Santoso dan Hadi Mulyadi juga mengatakan, kendati Kaltim telah mengantongi predikat WTP, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tetap harus senantiasa berhati-hati dalam menggunakan anggaran
Hal senada disampaikan Rizal Djalil usai rapat paripurna. Ia menyebut Pemprov Kaltim sudah mengambil langkah tepat dalam beberapa kebijakan seperti pemberian bantuan sosial (Bansos). Setiap tahunnya, bansos kabupaten/kota alokasinya meningkat, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Kita hargai kebijakan yang dilakukan, kendati porsinya besar namun tetap dengan semangat kehati-hatian dalam penganggaran,†sebut Rizal Djalil.
Selain itu, disebutkan oleh Rizal Djalil 3 poin positif atas diraihnya WTP tentu atas semangat kehati-hatian oleh pejabat-pejabat di daerah sesuai aturan, dengan diraihnya WTP artinya ada reward yang diberikan pemerintah daerah yaitu pengalokasian dana senilai Rp 1,7 triliun bagi daerah yang berhasil meraih WTP, dan ini sebuah kebanggaan bagi Kaltim.
“Makin banyak daerah yang semakin bagus pengelolaannya ini menunjukkan adanya kehati-hatian semua pihak. Namun kami meminta perhatian khusus untuk dunia pendidikan serta Dinas PU dalam bidang infrastruktur. Sebab tadi terlihat belanja pegawai hanya 11 persen, kemudian belanja modal 22 persen. Kami berharap belanja modalnya bisa 35 persen sehingga fasilitas infrastruktur kita bisa lebih baik lagi,†papar Rizal Djalil. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“Seperti disampaikan Kepala BPK Perwakilan Kaltim,Rizal Djalil bahwa Pemprov Kaltim mendapatkan penilaian Opini WTP
Meskipun demikian , DPRD Kaltim memandang ke depan tetap perlu dimonitor hal-hal yang disampaikan oleh BPK kepada Pemprov Kaltim. Hal ini sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja dalam upaya memajukan pembangunan daerah,†ungkap Ketua DPRD Kaltim sementara HM Syahrun.
Syahrun yang memimpin rapat di Gedung Utama DPRD Kaltim didampingi Wakil Ketua Agus Santoso dan Hadi Mulyadi juga mengatakan, kendati Kaltim telah mengantongi predikat WTP, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tetap harus senantiasa berhati-hati dalam menggunakan anggaran
Hal senada disampaikan Rizal Djalil usai rapat paripurna. Ia menyebut Pemprov Kaltim sudah mengambil langkah tepat dalam beberapa kebijakan seperti pemberian bantuan sosial (Bansos). Setiap tahunnya, bansos kabupaten/kota alokasinya meningkat, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Kita hargai kebijakan yang dilakukan, kendati porsinya besar namun tetap dengan semangat kehati-hatian dalam penganggaran,†sebut Rizal Djalil.
Selain itu, disebutkan oleh Rizal Djalil 3 poin positif atas diraihnya WTP tentu atas semangat kehati-hatian oleh pejabat-pejabat di daerah sesuai aturan, dengan diraihnya WTP artinya ada reward yang diberikan pemerintah daerah yaitu pengalokasian dana senilai Rp 1,7 triliun bagi daerah yang berhasil meraih WTP, dan ini sebuah kebanggaan bagi Kaltim.
“Makin banyak daerah yang semakin bagus pengelolaannya ini menunjukkan adanya kehati-hatian semua pihak. Namun kami meminta perhatian khusus untuk dunia pendidikan serta Dinas PU dalam bidang infrastruktur. Sebab tadi terlihat belanja pegawai hanya 11 persen, kemudian belanja modal 22 persen. Kami berharap belanja modalnya bisa 35 persen sehingga fasilitas infrastruktur kita bisa lebih baik lagi,†papar Rizal Djalil. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013