Nunukan (ANTARA Kaltim) - DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah setempat terkait percepatan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) 2013.
Anggota DPRD Nunukan Andi Lukman di Nunukan, Rabu, menjelaskan, APBDP 2013 belum disahkan karena seolah-olah pemda tidak serius untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dianggap perlu sinkronisasi. Menurut dia, pemda dinilai tidak serius karena kelihatannya tidak mau menghadiri rapat-rapat yang digelar yang bertujuan mendapatkan penjelasan kepada komisi-komisi di DPRD Nunukan.
DPRD Nunukan, sebenarnya menginginkan adanya penjelasan sehubungan dengan realisasi APBD 2013 dan progres yang akan dilakukan sesuai pos anggaran pada APBDP 2013.
"Seolah-olah pemda tidak serius untuk mempercepat pengesahan APBDP 2013 karena tidak mau menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan dewan berkaitan dengan pengesahan APBDP (2013)," kata Andi Lukman yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Nunukan ini.
Ia meminta kepada pemda setempat khususnya Tommy Harun selaku Ketua TAPD dan sejumlah kepala dinas yang memiliki nilai anggaran yang lebih besar seperti Dinas Pekerjaan umum.
Tetapi pada kenyataannya, kedua pejabat yang diprioritaskan hadir tidak pernah terjadi sehingga dewan wajar jika mempertanyakan keseriusannya.
"Kalau benar pemda serius ingin mempercepat pengesahan APBDP, maka harus menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD (Nunukan)," harap dia.
Andi Lukman menegaskan, sampai sekarang DPRD Nunukan masih menunggu komitmen pemda untuk membahas hal-hal yang dianggap belum mencerminkan kepentingan masyarakat pada pos-pos anggaran di APBDP 2013 tersebut.
Ia kuatir APBDP 2013 disahkan sementara masih banyak hal-hal yang belum disinkronkan sehingga menimbulkan preseden buruk bagi DPRD dan pemda Nunukan.
Akhirnya pemda juga dinilai oleh masyarakat tidak mampu menjalankan program pembangunan sesuai pos anggaran dalam APBDP 2013 ini, katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Anggota DPRD Nunukan Andi Lukman di Nunukan, Rabu, menjelaskan, APBDP 2013 belum disahkan karena seolah-olah pemda tidak serius untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dianggap perlu sinkronisasi. Menurut dia, pemda dinilai tidak serius karena kelihatannya tidak mau menghadiri rapat-rapat yang digelar yang bertujuan mendapatkan penjelasan kepada komisi-komisi di DPRD Nunukan.
DPRD Nunukan, sebenarnya menginginkan adanya penjelasan sehubungan dengan realisasi APBD 2013 dan progres yang akan dilakukan sesuai pos anggaran pada APBDP 2013.
"Seolah-olah pemda tidak serius untuk mempercepat pengesahan APBDP 2013 karena tidak mau menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan dewan berkaitan dengan pengesahan APBDP (2013)," kata Andi Lukman yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Nunukan ini.
Ia meminta kepada pemda setempat khususnya Tommy Harun selaku Ketua TAPD dan sejumlah kepala dinas yang memiliki nilai anggaran yang lebih besar seperti Dinas Pekerjaan umum.
Tetapi pada kenyataannya, kedua pejabat yang diprioritaskan hadir tidak pernah terjadi sehingga dewan wajar jika mempertanyakan keseriusannya.
"Kalau benar pemda serius ingin mempercepat pengesahan APBDP, maka harus menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD (Nunukan)," harap dia.
Andi Lukman menegaskan, sampai sekarang DPRD Nunukan masih menunggu komitmen pemda untuk membahas hal-hal yang dianggap belum mencerminkan kepentingan masyarakat pada pos-pos anggaran di APBDP 2013 tersebut.
Ia kuatir APBDP 2013 disahkan sementara masih banyak hal-hal yang belum disinkronkan sehingga menimbulkan preseden buruk bagi DPRD dan pemda Nunukan.
Akhirnya pemda juga dinilai oleh masyarakat tidak mampu menjalankan program pembangunan sesuai pos anggaran dalam APBDP 2013 ini, katanya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013