Samarinda (ANTARA Kaltim) - Masalah mendasar yang menjadi hambatan penyelenggaraan pendidikan adalah minim dan tidak meratanya upaya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.
Di daerah pinggiran dan pedalaman misalnya masih ditemui fakta ketersediaan ruang belajar tak memadai, gedung sekolah yang tak layak, hingga kualitas pengajar yang jauh dari harapan. Ironisnya kondisi itu kerap ditemukan juga di beberapa sekolah di perkotaan Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman kerapa menyuarakan keprihatinan akan kondisi tadi. “Butuh perhatian serius untuk menangani masalah kelayakan pendidikan ini. 20 persen anggaran pendidikan itu semestinya difokuskan untuk pendidikan, termasuk untuk sarana dan prasarana agar sektor pendidikan lebih meningkat,“ paparnya.
Untuk tahun 2013, sesuai amanat konstitusi, persentase anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran belanja negara, atau sebesar Rp 345,335 triliun.
Memang saat ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim berupaya menyelesaikan tiga permasalahan nasional terkait pembangunan pendidikan. Tiga permasalahan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan status RSBI, kemudian kebijakan nasional tentang perubahan kurikulum pendidikan yang saat ini berlaku, dan antisipasi pelanggaran Ujian Nasional (UN) di daerah. Tiga permasalahan itu dinilai akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan di daerah.
“Perhatian akan kualitas pendidikan sifatnya mutlak. Pemerintah memang sudah berusaha keras untuk memposisikan pendidikan Kaltim menjadi baik. Tapi tetap saja kita dihadapkan pada beberapa kendala klasik. Salah satunya infrastruktur yang kurang memadai. Khusus Balikpapan saja, mulai jenjang SD sampai SMA 30 persen gedungnya sudah tidak layak di gunakan lagi,†bebernya.
Kenyataan itu menurutnya selain menjadi catatan bersama, juga menjadi pemicu agar kinerja semua pihak untuk membuat kualitas pendidikan Kaltim membaik, tetap termotivasi.
“Kita sudah dimodali anggaran besar. Seharusnya mampu dimaksimalkan. Hanya harus tetap sesuai aturan dan dikontrol ketat agar terhindar dari penyimpangan. Memang, butuh komitmen kuat agar pendidikan kaltim lebih berkualitas dan berkembang lebih maju,†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Di daerah pinggiran dan pedalaman misalnya masih ditemui fakta ketersediaan ruang belajar tak memadai, gedung sekolah yang tak layak, hingga kualitas pengajar yang jauh dari harapan. Ironisnya kondisi itu kerap ditemukan juga di beberapa sekolah di perkotaan Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman kerapa menyuarakan keprihatinan akan kondisi tadi. “Butuh perhatian serius untuk menangani masalah kelayakan pendidikan ini. 20 persen anggaran pendidikan itu semestinya difokuskan untuk pendidikan, termasuk untuk sarana dan prasarana agar sektor pendidikan lebih meningkat,“ paparnya.
Untuk tahun 2013, sesuai amanat konstitusi, persentase anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran belanja negara, atau sebesar Rp 345,335 triliun.
Memang saat ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim berupaya menyelesaikan tiga permasalahan nasional terkait pembangunan pendidikan. Tiga permasalahan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan status RSBI, kemudian kebijakan nasional tentang perubahan kurikulum pendidikan yang saat ini berlaku, dan antisipasi pelanggaran Ujian Nasional (UN) di daerah. Tiga permasalahan itu dinilai akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan di daerah.
“Perhatian akan kualitas pendidikan sifatnya mutlak. Pemerintah memang sudah berusaha keras untuk memposisikan pendidikan Kaltim menjadi baik. Tapi tetap saja kita dihadapkan pada beberapa kendala klasik. Salah satunya infrastruktur yang kurang memadai. Khusus Balikpapan saja, mulai jenjang SD sampai SMA 30 persen gedungnya sudah tidak layak di gunakan lagi,†bebernya.
Kenyataan itu menurutnya selain menjadi catatan bersama, juga menjadi pemicu agar kinerja semua pihak untuk membuat kualitas pendidikan Kaltim membaik, tetap termotivasi.
“Kita sudah dimodali anggaran besar. Seharusnya mampu dimaksimalkan. Hanya harus tetap sesuai aturan dan dikontrol ketat agar terhindar dari penyimpangan. Memang, butuh komitmen kuat agar pendidikan kaltim lebih berkualitas dan berkembang lebih maju,†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013