Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal mengungkapkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki digital mindset atau pola pikir digital. Karena era transformasi digital atau society 5.0 menuntut proses pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat.
Dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, lanjut Faisal para pegawai ASN diharapkan mampu memanfaatkan momentum transformasi digital ini untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
"Transformasi digital harusnya bisa mengubah sistem birokrasi lebih lincah dan singkat. Tidak sulit dan berbelit," kata Muhammad Faisal. Saat menjadi narasumber dengan tema Mindset Digitalisasi Publik dalam Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Jumat.
Faisal menjelaskan, reformasi pelayanan publik berbasis digital telah diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pandemi COVID-19 secara tidak langsung juga telah mempercepat proses layanan berbasis digital. Peralihan ini, harus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Presiden Jokowi telah berpesan, kita harus bekerja secara smart shortcut. Cara baru harus memanfaatkan teknologi digital. Aparat birokrasi harus lebih adaptif dan terampil dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas," ujar Faisal.
Kuncinya kata dia, adalah perubahan pola pikir ASN untuk mulai terbuka dengan dunia digital. Membangun pola pikir digital adalah dengan memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi. Bukan hanya sekadar memahami saja.
Faisal memaparkan data terbaru, yang menunjukkan kondisi digitalisasi global saat ini berkembang begitu signifikan. Pengguna internet dunia, tercatat sebesar 62 persen. Atau sekitar 4,5 miliar penduduk dunia yang aktif mengakses internet.
Di Indonesia, jumlahnya tak kalah fantastis. Sebanyak 73 persen masyarakat atau sekitar 190 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif. Jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya, dengan peningkatan mencapai 12 persen per tahun.
"Ini peluang besar. Sebagai pelayan publik manfaatkan itu! Kita bisa meningkatkan interaksi dan layanan publik melalui internet dan media sosial," ujar Mantan Kabag Humas Pemkot Samarinda ini di hadapan para peserta dari perwakilan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kaltim.
Menurut Faisal, Pranata Humas saat ini juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa media sosial.
Hal itu dilakukan, untuk mengetahui kondisi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat. Lalu dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk menyikapi isu tersebut. Sehingga, jika ada isu negatif atau potensi hoax dapat disikapi dengan cepat oleh pemerintah daerah.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap instansi, juga diimbau untuk bekerja lebih optimal dalam penyampaian informasi publik. Terutama dalam mengekspos informasi positif dan prestasi pemerintah daerah.
Kemudian disebar luaskan kepada media massa mau pun elektronik. Agar dapat menjangkau masyarakat luas.
Faisal pun turut mengapresiasi banyaknya inovasi transformasi digital di setiap sektor. Misalnya dalam sektor perbankan, yang telah beralih ke transformasi digital dengan memanfaatkan mobile banking.
Inovasi seperti itu, diharapkan juga dapat dilakukan dalam sektor layanan publik oleh pemerintah daerah. Lalu digunakan masyarakat secara luas dan tepat guna.
"Jadi bukan hanya bikin banyak aplikasi, tapi masyarakat tidak tahu penggunaannya, percuma. Transformasi digital harus bisa dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat selaku pengguna," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
Dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, lanjut Faisal para pegawai ASN diharapkan mampu memanfaatkan momentum transformasi digital ini untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
"Transformasi digital harusnya bisa mengubah sistem birokrasi lebih lincah dan singkat. Tidak sulit dan berbelit," kata Muhammad Faisal. Saat menjadi narasumber dengan tema Mindset Digitalisasi Publik dalam Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Jumat.
Faisal menjelaskan, reformasi pelayanan publik berbasis digital telah diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pandemi COVID-19 secara tidak langsung juga telah mempercepat proses layanan berbasis digital. Peralihan ini, harus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Presiden Jokowi telah berpesan, kita harus bekerja secara smart shortcut. Cara baru harus memanfaatkan teknologi digital. Aparat birokrasi harus lebih adaptif dan terampil dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas," ujar Faisal.
Kuncinya kata dia, adalah perubahan pola pikir ASN untuk mulai terbuka dengan dunia digital. Membangun pola pikir digital adalah dengan memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi. Bukan hanya sekadar memahami saja.
Faisal memaparkan data terbaru, yang menunjukkan kondisi digitalisasi global saat ini berkembang begitu signifikan. Pengguna internet dunia, tercatat sebesar 62 persen. Atau sekitar 4,5 miliar penduduk dunia yang aktif mengakses internet.
Di Indonesia, jumlahnya tak kalah fantastis. Sebanyak 73 persen masyarakat atau sekitar 190 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif. Jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya, dengan peningkatan mencapai 12 persen per tahun.
"Ini peluang besar. Sebagai pelayan publik manfaatkan itu! Kita bisa meningkatkan interaksi dan layanan publik melalui internet dan media sosial," ujar Mantan Kabag Humas Pemkot Samarinda ini di hadapan para peserta dari perwakilan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kaltim.
Menurut Faisal, Pranata Humas saat ini juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa media sosial.
Hal itu dilakukan, untuk mengetahui kondisi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat. Lalu dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk menyikapi isu tersebut. Sehingga, jika ada isu negatif atau potensi hoax dapat disikapi dengan cepat oleh pemerintah daerah.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap instansi, juga diimbau untuk bekerja lebih optimal dalam penyampaian informasi publik. Terutama dalam mengekspos informasi positif dan prestasi pemerintah daerah.
Kemudian disebar luaskan kepada media massa mau pun elektronik. Agar dapat menjangkau masyarakat luas.
Faisal pun turut mengapresiasi banyaknya inovasi transformasi digital di setiap sektor. Misalnya dalam sektor perbankan, yang telah beralih ke transformasi digital dengan memanfaatkan mobile banking.
Inovasi seperti itu, diharapkan juga dapat dilakukan dalam sektor layanan publik oleh pemerintah daerah. Lalu digunakan masyarakat secara luas dan tepat guna.
"Jadi bukan hanya bikin banyak aplikasi, tapi masyarakat tidak tahu penggunaannya, percuma. Transformasi digital harus bisa dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat selaku pengguna," tutupnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022