DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengesahkan dua peraturan daerah (perda) yakni Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur serta Perda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pengesahan perda tersebut dilaksanakan melalui Rapat Paripurna ke-21 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dengan agenda Penyampaian Laporan Progres Propemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, Penyampaian Laporan Akhir Hasil Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pembahas 2 Ranperda, yaitu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur serta Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Ranperda menjadi Perda serta Pendapat Akhir Kepala Daerah, di Ruang Rapat, Gedung D DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Rabu 15 Juni 2022.
Gubernur Kaltim Isran Noor diwakili Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengapresiasi atas disahkan kedua Ranperda menjadi Perda tersebut.
"Terima kasih sebelumnya. Semua berkat kerja keras, ikhlas dan ketulusan seluruh pihak terutama dewan, sehingga dua perda bisa disahkan," sebut Sufian Agus dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Direktur RSJD Atma Husada dr Jaya Mualimin, Kepala BNN Kaltim Brigjen Pol Wisnu Andayana dan sejumlah Pejabat Administrator Pemprov Kaltim
Sufian Agus mengatakan kedua perda ini sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum Pemprov untuk menetapkan kebijakan sehingga turut membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Apalagi saat ini Kaltim sudah menjadi Ibu Kota Nusantara, tentu pengembangan wilayah dan rencana pelaksanaan pembangunan semakin luas," jelasnya.
Bahkan, lanjut Sufian Agus, kedua Perda ini sangat sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wagub Kaltim, untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas SDM masyarakat.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji bersama Sigit Widodo dan 21 Anggota DPRD Kaltim.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
Pengesahan perda tersebut dilaksanakan melalui Rapat Paripurna ke-21 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dengan agenda Penyampaian Laporan Progres Propemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, Penyampaian Laporan Akhir Hasil Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pembahas 2 Ranperda, yaitu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur serta Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Ranperda menjadi Perda serta Pendapat Akhir Kepala Daerah, di Ruang Rapat, Gedung D DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Rabu 15 Juni 2022.
Gubernur Kaltim Isran Noor diwakili Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengapresiasi atas disahkan kedua Ranperda menjadi Perda tersebut.
"Terima kasih sebelumnya. Semua berkat kerja keras, ikhlas dan ketulusan seluruh pihak terutama dewan, sehingga dua perda bisa disahkan," sebut Sufian Agus dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Direktur RSJD Atma Husada dr Jaya Mualimin, Kepala BNN Kaltim Brigjen Pol Wisnu Andayana dan sejumlah Pejabat Administrator Pemprov Kaltim
Sufian Agus mengatakan kedua perda ini sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum Pemprov untuk menetapkan kebijakan sehingga turut membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Apalagi saat ini Kaltim sudah menjadi Ibu Kota Nusantara, tentu pengembangan wilayah dan rencana pelaksanaan pembangunan semakin luas," jelasnya.
Bahkan, lanjut Sufian Agus, kedua Perda ini sangat sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wagub Kaltim, untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas SDM masyarakat.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji bersama Sigit Widodo dan 21 Anggota DPRD Kaltim.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022