Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Bahrid Buseng mengatakan guna memaksimalkan potensi lumbung sumber pendapatan daerah, mulai tahun depan produsen rokok di Kaltim akan dikenakan pajak pemerintah.
"Hal tersebut dimaksudkan dengan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok dan importir rokok yang mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai," kata Bahrid di Samarinda, Sabtu.
Itu tidak bertentangan peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah, katanya.
"Daerah lain ada yang sudah menerapkan dan ada pula yang baru menerapkannya tahun depan. Pemerintah melihat ini sebagai peluang yang baik dan menjanjikan. Namun yang paling penting adalah bagaimana wajib pajak merasa tidak terbebani," kata Bahrid
Usul itu mendapatkan reaksi positif dari dewan meski masih dibutuhkan kajian mendalam sebelum nantinya benar-benar diterapkan.
"Harus matang agar nantinya apa yang menjadi keinginan pemerintah tidak merugikan pihak tertentu," kata Bahrid.
Bahrid menambahkan salah satu kajiannya harus menemukan rumus yang tepat terkait berapa persen besaran pajak yang nantinya akan dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Sebabnya ialah besarannya sedikit banyak akan menentukan sisi ekonomi pedagang rokok.
"Dengan diterapkannya pajak daerah terhadap rokok, salah satu harapannya adalah nilai jual akan sedikit lebih besar dari biasanya dan tentu membuat orang termasuk anak-anak serta remaja berfikir dua kali untuk membelinya," kata Politikus Partai Golkar tersebut.
Usul tersebut juga merupakan upaya untuk menekan jumlah perokok aktif yang didominasi anak-anak dan remaja yang jumlahnya semakin mengkhawatirkan seiring pergaulan dan modernisasi yang salah.
Kendati menurut Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar 2010), Kaltim menempati peringkat 12 tingkat provinsi dengan jumlah perokok anak aktif di Indonesia.
"Tentu saja ini jadi perhatian kita bersama. Penekanan lewat penerapan pajak ini juga menjadi solusi lain penekan jumlah perokok aktif terutama usia belia," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Hal tersebut dimaksudkan dengan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok dan importir rokok yang mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai," kata Bahrid di Samarinda, Sabtu.
Itu tidak bertentangan peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah, katanya.
"Daerah lain ada yang sudah menerapkan dan ada pula yang baru menerapkannya tahun depan. Pemerintah melihat ini sebagai peluang yang baik dan menjanjikan. Namun yang paling penting adalah bagaimana wajib pajak merasa tidak terbebani," kata Bahrid
Usul itu mendapatkan reaksi positif dari dewan meski masih dibutuhkan kajian mendalam sebelum nantinya benar-benar diterapkan.
"Harus matang agar nantinya apa yang menjadi keinginan pemerintah tidak merugikan pihak tertentu," kata Bahrid.
Bahrid menambahkan salah satu kajiannya harus menemukan rumus yang tepat terkait berapa persen besaran pajak yang nantinya akan dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Sebabnya ialah besarannya sedikit banyak akan menentukan sisi ekonomi pedagang rokok.
"Dengan diterapkannya pajak daerah terhadap rokok, salah satu harapannya adalah nilai jual akan sedikit lebih besar dari biasanya dan tentu membuat orang termasuk anak-anak serta remaja berfikir dua kali untuk membelinya," kata Politikus Partai Golkar tersebut.
Usul tersebut juga merupakan upaya untuk menekan jumlah perokok aktif yang didominasi anak-anak dan remaja yang jumlahnya semakin mengkhawatirkan seiring pergaulan dan modernisasi yang salah.
Kendati menurut Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar 2010), Kaltim menempati peringkat 12 tingkat provinsi dengan jumlah perokok anak aktif di Indonesia.
"Tentu saja ini jadi perhatian kita bersama. Penekanan lewat penerapan pajak ini juga menjadi solusi lain penekan jumlah perokok aktif terutama usia belia," katanya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013