Bulungan (ANTARA Kaltim) - Pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induk diharapkan lebih fokus memberi perhatian bagi pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara), antara lain dengan mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun pada 2014.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan V yang meliputi Bulungan, Tarakan, Malinau, Tana Tidung dan Nunukan, Abdul Djalil Fatah, usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, Senin (22/7) di Lapangan Agatis, Kabupaten Bulungan.
Pejabat eselon II, III dan IV tersebut dilantik Pejabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Mengenai belum dapat dilantiknya sekretaris DPRD, Abdul Djalil menyayangkan hal itu, karena menurut dia semestinya pelantikan tersebut juga menyertakan pelantikan sekretaris DPRD.
"Namun kita tetap bersyukur, ini satu langkah maju, dimana target awalnya enam bulan, ternyata dalam waktu tiga bulan setelah peresmian Kaltara pada 22 April 2013 lalu pejabatnya sudah bisa dilantik untuk mengisi jabatan struktural di Kaltara," kata Abdul Djalil.
Walaupun DPRD belum ada, paling tidak diharapkan kepada masyarakat agar tetap menyampaikan aspirasinya dalam rangka menunjang kinerja Pejabat Gubernur dan jajaran di bawahnya.
"Memang kendala saat ini, kita belum memiliki gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun potensi-potensi daerah untuk digali karena belum terbentuknya DPRD. Hal ini berdampak terhadap anggaran yang semestinya dapat dipergunakan untuk membangun Kaltara. Sehingga diharapkan pemerintah pusat memperhatikan secara serius dan fokus mengalokasikan dana, mengingat sampai saat ini sebagai daerah otonomi baru, DPRD provinsinya belum terbentuk," urainya.
Akibat kendala anggaran tersebut, gaji pegawai negeri untuk Kaltara masih disokong melalui anggaran dari masing-masing kabupaten/kota di Kaltara tempat asal pegawai tersebut.
"Hal itu menyebabkan mereka (pegawai,red) berkorban, karena dengan kondisi tersebut penghasilan mereka menurun. Patut diapresiasi pengorbanannya," ungkap Abdul Djalil Fatah.
Sementara untuk Provinsi Induk, yaitu Provinsi Kalimantan Timur diharapkan hibah untuk alokasi dana bagi Kaltara bisa ditingkatkan lagi. Abdul Djalil mengungkapkan, Provinsi Kaltim bertanggung jawab mengalokasikan dananya sebesar Rp 250 miliar.
"Ini sudah diatur undang-undang. Pada APBD-P 2013 sudah semestinya dianggarkan. Namun untuk 2014 mendatang diharapkan provinsi induk bisa menyiapkan anggaran Rp 2 triliun bagi Kaltara, karena provinsi ini sangat membutuhkan banyak dana untuk menjalankan roda pemerintahan," papar Abdul Djalil.
Hadir pula Ahmad Abdullah, Anggota DPRD Kaltim yang juga asal Dapil V. Ia mengatakan, dengan dilantikanya pejabat eselon II, II dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara ini maka Kaltara siap bergerak, berjuang untuk kemajuan.
"Dilantiknya pejabat eselon, ini menandakan kesiapan Kaltara dalam membangun roda pemerintahan. Memang tidak mudah untuk merintis sebuah daerah baru seperti Kaltara. Namun semuanya melalui proses yang bertahap, tahapan-tahapan tersebut yang harus dengan semangat bersama kita raih menjadikan Kaltara lebih baik dan lebih maju," kata Ahmad Abdullah dengan nada semangat.
Demikian halnya Ahmad Abdullah, Yefta Bertho dan Chairiah Budiman, politisi yang juga asal Dapil V ini senada menyampaikan harapannya kepada pejabat eselon yang baru dilantik agar bersungguh-sungguh dalam mengemban tugas.
"Kita berharap pejabat-pejabat yang dilantik ini sesuai dengan kemampuannya sehingga mereka dapat bekerja maksimal. Karena ini provinsi baru, maka diharapkan kerja keras dan untuk satuan kerja yang akan dibentuk," kata Yefta. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan V yang meliputi Bulungan, Tarakan, Malinau, Tana Tidung dan Nunukan, Abdul Djalil Fatah, usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, Senin (22/7) di Lapangan Agatis, Kabupaten Bulungan.
Pejabat eselon II, III dan IV tersebut dilantik Pejabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Mengenai belum dapat dilantiknya sekretaris DPRD, Abdul Djalil menyayangkan hal itu, karena menurut dia semestinya pelantikan tersebut juga menyertakan pelantikan sekretaris DPRD.
"Namun kita tetap bersyukur, ini satu langkah maju, dimana target awalnya enam bulan, ternyata dalam waktu tiga bulan setelah peresmian Kaltara pada 22 April 2013 lalu pejabatnya sudah bisa dilantik untuk mengisi jabatan struktural di Kaltara," kata Abdul Djalil.
Walaupun DPRD belum ada, paling tidak diharapkan kepada masyarakat agar tetap menyampaikan aspirasinya dalam rangka menunjang kinerja Pejabat Gubernur dan jajaran di bawahnya.
"Memang kendala saat ini, kita belum memiliki gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun potensi-potensi daerah untuk digali karena belum terbentuknya DPRD. Hal ini berdampak terhadap anggaran yang semestinya dapat dipergunakan untuk membangun Kaltara. Sehingga diharapkan pemerintah pusat memperhatikan secara serius dan fokus mengalokasikan dana, mengingat sampai saat ini sebagai daerah otonomi baru, DPRD provinsinya belum terbentuk," urainya.
Akibat kendala anggaran tersebut, gaji pegawai negeri untuk Kaltara masih disokong melalui anggaran dari masing-masing kabupaten/kota di Kaltara tempat asal pegawai tersebut.
"Hal itu menyebabkan mereka (pegawai,red) berkorban, karena dengan kondisi tersebut penghasilan mereka menurun. Patut diapresiasi pengorbanannya," ungkap Abdul Djalil Fatah.
Sementara untuk Provinsi Induk, yaitu Provinsi Kalimantan Timur diharapkan hibah untuk alokasi dana bagi Kaltara bisa ditingkatkan lagi. Abdul Djalil mengungkapkan, Provinsi Kaltim bertanggung jawab mengalokasikan dananya sebesar Rp 250 miliar.
"Ini sudah diatur undang-undang. Pada APBD-P 2013 sudah semestinya dianggarkan. Namun untuk 2014 mendatang diharapkan provinsi induk bisa menyiapkan anggaran Rp 2 triliun bagi Kaltara, karena provinsi ini sangat membutuhkan banyak dana untuk menjalankan roda pemerintahan," papar Abdul Djalil.
Hadir pula Ahmad Abdullah, Anggota DPRD Kaltim yang juga asal Dapil V. Ia mengatakan, dengan dilantikanya pejabat eselon II, II dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara ini maka Kaltara siap bergerak, berjuang untuk kemajuan.
"Dilantiknya pejabat eselon, ini menandakan kesiapan Kaltara dalam membangun roda pemerintahan. Memang tidak mudah untuk merintis sebuah daerah baru seperti Kaltara. Namun semuanya melalui proses yang bertahap, tahapan-tahapan tersebut yang harus dengan semangat bersama kita raih menjadikan Kaltara lebih baik dan lebih maju," kata Ahmad Abdullah dengan nada semangat.
Demikian halnya Ahmad Abdullah, Yefta Bertho dan Chairiah Budiman, politisi yang juga asal Dapil V ini senada menyampaikan harapannya kepada pejabat eselon yang baru dilantik agar bersungguh-sungguh dalam mengemban tugas.
"Kita berharap pejabat-pejabat yang dilantik ini sesuai dengan kemampuannya sehingga mereka dapat bekerja maksimal. Karena ini provinsi baru, maka diharapkan kerja keras dan untuk satuan kerja yang akan dibentuk," kata Yefta. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013