Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mendukung percepatan penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) sebagai wadah penyelesaian aduan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Saya mendukung penuh hal ini. Sesuai peraturan yang ada, semuanya di Pemprov Kaltim hanya menggunakan kanal pengaduan di SP4N Lapor, tidak ada kanal lain, sehingga efisien, efektif, dan praktis," kata Isran di Samarinda, Minggu.
Dia mengatakan Pemerintah pusat telah menetapkan aplikasi SP4N Lapor sebagai aplikasi umum yang wajib digunakan di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sebagai kanal pengaduan masyarakat.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan penandatanganan komitmen bersama terkait penggunaan SP4N Lapor dalam Rapat Pimpinan dan Koordinasi Pemprov Kaltim di Jakarta, Jumat (22/4).
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal mengungkapkan penandatangan komitmen tersebut telah dilaksanakan pertama kali pada 8 September 2021 di Samarinda, yang ditandatangani oleh 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kaltim.
"Penandatangan komitmen percepatan penggunaan SP4N Lapor pertama kali dilaksanakan di Samarinda, hanya 10 OPD saja waktu itu yang banyak menerima pengaduan masyarakat. Nah, pada kesempatan kedua ini ditandatangani lagi 25 OPD di Pemprov Kaltim, sehingga semua sudah berkomitmen," jelas Faisal.
Dia mengatakan SP4N Lapor dapat digunakan sebagai strategi pengambilan keputusan kebijakan ke arah yang lebih baik, terutama kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
"Penandatanganan komitmen bersama yang ditandatangani seluruh kepala perangkat daerah disaksikan Gubernur, Wakil Gubernur, serta Sekretaris Daerah Kaltim ini menjadi momentum dalam proses optimalisasi pengelolaan pelayanan pengaduan publik di Indonesia, khususnya Kaltim," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Saya mendukung penuh hal ini. Sesuai peraturan yang ada, semuanya di Pemprov Kaltim hanya menggunakan kanal pengaduan di SP4N Lapor, tidak ada kanal lain, sehingga efisien, efektif, dan praktis," kata Isran di Samarinda, Minggu.
Dia mengatakan Pemerintah pusat telah menetapkan aplikasi SP4N Lapor sebagai aplikasi umum yang wajib digunakan di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sebagai kanal pengaduan masyarakat.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan penandatanganan komitmen bersama terkait penggunaan SP4N Lapor dalam Rapat Pimpinan dan Koordinasi Pemprov Kaltim di Jakarta, Jumat (22/4).
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal mengungkapkan penandatangan komitmen tersebut telah dilaksanakan pertama kali pada 8 September 2021 di Samarinda, yang ditandatangani oleh 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kaltim.
"Penandatangan komitmen percepatan penggunaan SP4N Lapor pertama kali dilaksanakan di Samarinda, hanya 10 OPD saja waktu itu yang banyak menerima pengaduan masyarakat. Nah, pada kesempatan kedua ini ditandatangani lagi 25 OPD di Pemprov Kaltim, sehingga semua sudah berkomitmen," jelas Faisal.
Dia mengatakan SP4N Lapor dapat digunakan sebagai strategi pengambilan keputusan kebijakan ke arah yang lebih baik, terutama kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
"Penandatanganan komitmen bersama yang ditandatangani seluruh kepala perangkat daerah disaksikan Gubernur, Wakil Gubernur, serta Sekretaris Daerah Kaltim ini menjadi momentum dalam proses optimalisasi pengelolaan pelayanan pengaduan publik di Indonesia, khususnya Kaltim," ujarnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022