Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Balikpapan menjajaki kerja sama pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) untuk buruh dengan PT Jamsostek (Persero).
"Kami masih mengkaji persyaratan yang diajukan Jamsostek dan bentuk kerja sama yang bisa dijalankan," kata Wali Kota Rizal Effendi di Balaikota, Selasa (16/7).
Menurut Wali Kota, bentuk kerja sama tersebut bisa kerja sama bisnis, di mana Pemkot mendorong Perusda Balikpapan untuk terlibat.
Pemkot melalui Perusda akan menyediakan lahan bagi rusunawa tersebut dan Jamsostek yang akan mendirikan bangunannya.
Setelah itu kedua pihak akan bersepakat kembali tentang bagaimana mengelola bangunan tersebut.
"Lokasi pembangunannya di Kawasan Industri Kariangau (KIK) agar dekat dengan tempat pekerja," kata Wali Kota.
Selain itu, sambung Wali Kota Rizal, Pemkot masih menghitung berapa kebutuhan rumah yang akan dibangun sementara Jamsostek sendiri menyerahkan sepenuhnya soal jumlah tersebut kepada Pemkot.
Dengan begitu, Wali Kota Rizal berharap pada 2014 mendatang sudah bisa dibangun rumah-rumah tersebut dan bisa pula segera ditempati oleh buruh yang memerlukan.
"Lebih cepat lebih bagus, kalau bisa 2014 nanti sudah jadi. Kita kan juga senang karena pekerja lebih tenang sebab ada tempat tinggal yang murah," kata Wali Kota.
Meski begitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto mengungkapkan bahwa Pemkot agak kesulitan mendapatkan lahan untuk pembangunan rusunawa tersebut.
"Jadi kami masih mau cari swasta dulu yang mau, kita dengar-dengar salah satu anggota APINDO punya lahan. Selain itu juga ada kemungkinan tanah pemkot diserahkan dulu ke perusda, baru perusda kerja sama dengan Jamsostek, ini kan kerja sama bisnis dengan bisnis," urainya.
Proyek rusunawa dengan Jamsostek ini berbeda dengan pembangunan rusunawa oleh pemerintah pusat, yang di Balikpapan bangunannya sudah jadi antara lain di Jalan Klaus Reppe, Batu Ampar, Balikpapan Utara dan di Sepinggan Baru.
"Kalau rusunawa yang dibangun Pemerintah melalui Kementerian PU berbeda. Itu semua dananya dari APBN dengan lahan milik Pemkot. Pemerintah dengan pemerintah. Kalau yang ini kan untuk bisnis," demikian Suryanto. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Kami masih mengkaji persyaratan yang diajukan Jamsostek dan bentuk kerja sama yang bisa dijalankan," kata Wali Kota Rizal Effendi di Balaikota, Selasa (16/7).
Menurut Wali Kota, bentuk kerja sama tersebut bisa kerja sama bisnis, di mana Pemkot mendorong Perusda Balikpapan untuk terlibat.
Pemkot melalui Perusda akan menyediakan lahan bagi rusunawa tersebut dan Jamsostek yang akan mendirikan bangunannya.
Setelah itu kedua pihak akan bersepakat kembali tentang bagaimana mengelola bangunan tersebut.
"Lokasi pembangunannya di Kawasan Industri Kariangau (KIK) agar dekat dengan tempat pekerja," kata Wali Kota.
Selain itu, sambung Wali Kota Rizal, Pemkot masih menghitung berapa kebutuhan rumah yang akan dibangun sementara Jamsostek sendiri menyerahkan sepenuhnya soal jumlah tersebut kepada Pemkot.
Dengan begitu, Wali Kota Rizal berharap pada 2014 mendatang sudah bisa dibangun rumah-rumah tersebut dan bisa pula segera ditempati oleh buruh yang memerlukan.
"Lebih cepat lebih bagus, kalau bisa 2014 nanti sudah jadi. Kita kan juga senang karena pekerja lebih tenang sebab ada tempat tinggal yang murah," kata Wali Kota.
Meski begitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto mengungkapkan bahwa Pemkot agak kesulitan mendapatkan lahan untuk pembangunan rusunawa tersebut.
"Jadi kami masih mau cari swasta dulu yang mau, kita dengar-dengar salah satu anggota APINDO punya lahan. Selain itu juga ada kemungkinan tanah pemkot diserahkan dulu ke perusda, baru perusda kerja sama dengan Jamsostek, ini kan kerja sama bisnis dengan bisnis," urainya.
Proyek rusunawa dengan Jamsostek ini berbeda dengan pembangunan rusunawa oleh pemerintah pusat, yang di Balikpapan bangunannya sudah jadi antara lain di Jalan Klaus Reppe, Batu Ampar, Balikpapan Utara dan di Sepinggan Baru.
"Kalau rusunawa yang dibangun Pemerintah melalui Kementerian PU berbeda. Itu semua dananya dari APBN dengan lahan milik Pemkot. Pemerintah dengan pemerintah. Kalau yang ini kan untuk bisnis," demikian Suryanto. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013