Samarinda (ANTARA Kaltim) - Bersamaan dengan gelaran Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim, sekumpulan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan aksi unjuk rasa menentang kenaikan BBM didepan gedung DPRD Kaltim, Senin (17/6).
Sudarno mewakili Anggota DPRD Kaltim yang menemui GMKI, mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM merupakan hak preogratif presiden, lebih tepatnya jika protes ditujukan kepada kepala negara selaku pemangku kebijakan.
Kendati demikian, ia mengapresiasi aksi mahasiswa tersebut dan menganggap bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya sekaligus pesan kepada pemerintah pusat bahwa daerah pada hakikatnya tidak menyetujui kebijakan kenaikan harga BBM.
“Aspirasi ini akan disampaikan kepada pimpinan untuk kemudian bagaimana nantinya bisa ditindak lanjuti, karena sesuai dengan mekanisme begitu adanya. Dewan tidak bisa didesak untuk membatalkan kebijakan itu akan tetapi pesan ketidak setujuan akan disampaikan,†tutur Sudarno.
Fraksi PDIP sendiri, sebut Sudarno secara nasional menolak kebijakan tersebut karena dianggap menyengsarakan masyarakat, kendati mengalihkannya dengan program lain dinilai bukan solusi yang baik.
Koordinator GMKI Seprianus mengatakan subsidi energi tidak tepat sasaran sebagai salah satu argumentasi pembenaran kenaikan harga BBM yang pada hakikatnya sebenarnya negara sudah mempertontonkan ketidak sanggupannya untuk mengelola subsidi dan sekaligus mengawasinya agar tepat sasaran kepada orang-orang kecil atau masyarakat kecil.
“Kami menolak kenaikan harga BBM dan menuntut pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi minyak sehingga indonesia berdaulat atas energinya, kedua menuntut pemerintah untuk membangun infrastruktur energi lain.
Kebijakan kenaikan harga BBM sangat bernuansa politis apalagi menjelang momentum pemilu, hanya akan dimanfaatkan oleh partai penguasa untuk membangun pencitraan menjelang pemilu 2014 dengan memanfaatkan anggaran negara,†demikian orasi Seprianus. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Sudarno mewakili Anggota DPRD Kaltim yang menemui GMKI, mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM merupakan hak preogratif presiden, lebih tepatnya jika protes ditujukan kepada kepala negara selaku pemangku kebijakan.
Kendati demikian, ia mengapresiasi aksi mahasiswa tersebut dan menganggap bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya sekaligus pesan kepada pemerintah pusat bahwa daerah pada hakikatnya tidak menyetujui kebijakan kenaikan harga BBM.
“Aspirasi ini akan disampaikan kepada pimpinan untuk kemudian bagaimana nantinya bisa ditindak lanjuti, karena sesuai dengan mekanisme begitu adanya. Dewan tidak bisa didesak untuk membatalkan kebijakan itu akan tetapi pesan ketidak setujuan akan disampaikan,†tutur Sudarno.
Fraksi PDIP sendiri, sebut Sudarno secara nasional menolak kebijakan tersebut karena dianggap menyengsarakan masyarakat, kendati mengalihkannya dengan program lain dinilai bukan solusi yang baik.
Koordinator GMKI Seprianus mengatakan subsidi energi tidak tepat sasaran sebagai salah satu argumentasi pembenaran kenaikan harga BBM yang pada hakikatnya sebenarnya negara sudah mempertontonkan ketidak sanggupannya untuk mengelola subsidi dan sekaligus mengawasinya agar tepat sasaran kepada orang-orang kecil atau masyarakat kecil.
“Kami menolak kenaikan harga BBM dan menuntut pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi minyak sehingga indonesia berdaulat atas energinya, kedua menuntut pemerintah untuk membangun infrastruktur energi lain.
Kebijakan kenaikan harga BBM sangat bernuansa politis apalagi menjelang momentum pemilu, hanya akan dimanfaatkan oleh partai penguasa untuk membangun pencitraan menjelang pemilu 2014 dengan memanfaatkan anggaran negara,†demikian orasi Seprianus. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013