Nunukan (ANTARA Kaltim) - Antrean panjang kendaraan warga yang mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dua agen premium, minyak dan solar (APMS) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berlangsung hampir setiap hari.
Suriani, warga yang mengantre BBM bersubsidi di APMS PT Rapti Indah, Sabtu, menyatakan antrean panjang menjadi masalah sosial yang tidak pernah ditemukan solusinya oleh siapapun.
Ia mengaku sangat heran dengan kondisi tersebut, ibarat sebuah tradisi meskipun berbagai langkah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan, misalnya melarang penjualan bensin eceran dalam bentuk botolan, namun juga tidak menyelesaikan masalah.
Selain itu, lanjut dia, Pemkab Nunukan juga pernah menyiasatinya dengan memberlakukan kartu kendali bagi pengguna kendaraan roda empat dan penerbitan rekomendasi bagi masyarakat petani dan nelayan.
Tetapi upaya-upaya tersebut masih tidak mampu menyelesaikan masalah antrean di dua APMS yang ada di wilayah itu, ujar dia.
Suriani yang mengaku mengantre BBM bersubsidi hingga berjam-jam hanya untuk mengisi premium sepeda motornya dengan kapasitas tiga liter, menyatakan tidak ada langkah tegas dari pihak-pihak yang berkompeten di wilayah itu agar tidak terjadi lagi antrean panjang.
Pengakuan sama diungkapkan Kaseng yang sedang mengantre di APMS PT Cahaya Nunukan, Sabtu. Menurut dia, dengan kondisi mengantre BBM bersubsidi bagi masyarakat Kabupaten Nunukan sudah menjadi kebiasaan setiap hari.
Satu hal yang masih mengganjal di hatinya adalah pembatasan jatah BBM bersubsidi bagi setiap kendaraan dengan nilai maksimal Rp30.000 di APMS PT Cahaya Nunukan dan Rp25.000 di APMS PT Rapti Indah.
Meskipun ada pembatasan pengisian bagi pemilik kendaraan, Kaseng mengatakan belum mengurangi antrean panjang hingga ratusan meter setiap hari.
Kedua warga Kabupaten Nunukan itu, mengharapkan adanya transparansi distribusi BBM bersubsidi dari pemilik APMS dan Pemkab Nunukan yang selama ini mencurigakan adanya dugaan dijual ke perusahaan industri dengan harga tinggi.
Menurutnya, selain antrean panjang kendaraan juga terjadi antrean puluhan hingga ratusan jeriken di setiap APMS.
Berdasarkan data dari Dinas Pertambanganan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nunukan, kuota BBM bersubsidi di APMS PT Cahaya Nunukan setiap bulan sebanyak 290 kilo liter bensin dan 105 kilo liter solar.
PT Rapti Indah yang bersebelahan APMS Cahaya Nunukan di Jalan TVRI Nunukan itu mendapatkan jatah 295 kilo liter bensin dan 125 kilo liter solar. APMS PT Saini yang terletak di Jalan Tanjung mendapatkan jatah sebanyak 85 kilo liter bensin dan 65 kilo liter solar setiap bulan.
Kemudian, APMS di laut milik PT Rapti Indah yang khusus melayani nelayan di wilayah itu mendapatkan jatah sebanyak 25 kilo liter bensin dan 55 kilo liter solar per bulan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Suriani, warga yang mengantre BBM bersubsidi di APMS PT Rapti Indah, Sabtu, menyatakan antrean panjang menjadi masalah sosial yang tidak pernah ditemukan solusinya oleh siapapun.
Ia mengaku sangat heran dengan kondisi tersebut, ibarat sebuah tradisi meskipun berbagai langkah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan, misalnya melarang penjualan bensin eceran dalam bentuk botolan, namun juga tidak menyelesaikan masalah.
Selain itu, lanjut dia, Pemkab Nunukan juga pernah menyiasatinya dengan memberlakukan kartu kendali bagi pengguna kendaraan roda empat dan penerbitan rekomendasi bagi masyarakat petani dan nelayan.
Tetapi upaya-upaya tersebut masih tidak mampu menyelesaikan masalah antrean di dua APMS yang ada di wilayah itu, ujar dia.
Suriani yang mengaku mengantre BBM bersubsidi hingga berjam-jam hanya untuk mengisi premium sepeda motornya dengan kapasitas tiga liter, menyatakan tidak ada langkah tegas dari pihak-pihak yang berkompeten di wilayah itu agar tidak terjadi lagi antrean panjang.
Pengakuan sama diungkapkan Kaseng yang sedang mengantre di APMS PT Cahaya Nunukan, Sabtu. Menurut dia, dengan kondisi mengantre BBM bersubsidi bagi masyarakat Kabupaten Nunukan sudah menjadi kebiasaan setiap hari.
Satu hal yang masih mengganjal di hatinya adalah pembatasan jatah BBM bersubsidi bagi setiap kendaraan dengan nilai maksimal Rp30.000 di APMS PT Cahaya Nunukan dan Rp25.000 di APMS PT Rapti Indah.
Meskipun ada pembatasan pengisian bagi pemilik kendaraan, Kaseng mengatakan belum mengurangi antrean panjang hingga ratusan meter setiap hari.
Kedua warga Kabupaten Nunukan itu, mengharapkan adanya transparansi distribusi BBM bersubsidi dari pemilik APMS dan Pemkab Nunukan yang selama ini mencurigakan adanya dugaan dijual ke perusahaan industri dengan harga tinggi.
Menurutnya, selain antrean panjang kendaraan juga terjadi antrean puluhan hingga ratusan jeriken di setiap APMS.
Berdasarkan data dari Dinas Pertambanganan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nunukan, kuota BBM bersubsidi di APMS PT Cahaya Nunukan setiap bulan sebanyak 290 kilo liter bensin dan 105 kilo liter solar.
PT Rapti Indah yang bersebelahan APMS Cahaya Nunukan di Jalan TVRI Nunukan itu mendapatkan jatah 295 kilo liter bensin dan 125 kilo liter solar. APMS PT Saini yang terletak di Jalan Tanjung mendapatkan jatah sebanyak 85 kilo liter bensin dan 65 kilo liter solar setiap bulan.
Kemudian, APMS di laut milik PT Rapti Indah yang khusus melayani nelayan di wilayah itu mendapatkan jatah sebanyak 25 kilo liter bensin dan 55 kilo liter solar per bulan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013