Nunukan (ANTARA Kaltim) - Nelayan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kaseng, seorang nelayan rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kamis, mengaku seringkali kesulitan memanen rumput laut miliknya apabila bertepatan tidak ada pasokan BBM subsidi dari PT Pertaminan Kota Tarakan.
Ia menjelaskan, pasokan BBM bersubsidi ke agen premium, minyak dan solar (APMS) yang berada di laut hanya satu kali seminggu dengan kuota yang tidak mencukupi kebutuhan nelayan bersama speed boat.
Kaseng menegaskan setiap minggu terpaksa mengantre di APMS di laut dan itupun dijatah maksimal 50 liter saja sehingga seringkali kehabisan persediaan BBM subsidi yang diperoleh dari APMS yang disediakan di laut tak jauh dari Pasar Yamaker tersebut.
Petani rumput laut yang juga berprofesi nelayan tangkap ini menyatakan sebenarnya membutuhkan minimal 70 liter bensin selama sepekan.
Pada kesempatan yang sama, Masri, seorang motoris "speed boat" Nunukan-Sebuku mengatakan, persediaan BBM di AMPS laut jumlahnya sangat terbatas dan pasokannya hanya empat kali setiap bulan.
"Itupun kalau ada. Biasa dalam seminggu tidak ada minyak (BBM) di APMS itu. Makanya kalau ada lagi minyak harus mengantre," ujar Masri.
Menurut dia, perjalanan Nunukan-Sebuku dan sebaliknya membutuhkan 120 liter BBM jenis bensin setiap minggu. Sementara jatah dari APMS di laut yang dipersiapakn khusus nelayan dan transportasi angkutan laut hanya 100 liter per minggu.
Oleh karena itu, apabila jatah 100 liter tersebut habis maka harus antre di APMS darat untuk mendapatkan BBM subsidi.
Jika hal itu tidak dilakukan, maka speed boat miliknya tidak akan dapat digunakan sementara penumpang Nunukan-Sebuku dan sebaliknya berlangsung setiap hari.
"Karena kondisinya seperti ini, jadi kita harus pandai-pandai mengatur penggunaan jatah BBM dari APMS," ujar dia.
Masri maupun Kaseng mempertanyakan jatah BBM subsidi baik solar maupun bensin dari PT Pertamina untuk Kabupaten Nunukan.
Keduanya mensinyalir adanya indikasi penjualan BBM subsidi ke sektor industri yang dilakukan pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan lebih besar.
Data dari Bidang Migas Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nunukan, untuk APMS laut milik PT Rapti Indah khusus nelayan dan transportasi laut sebanyak 55 kiloliter solar dan 25 kiloter bensin per bulan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kaseng, seorang nelayan rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kamis, mengaku seringkali kesulitan memanen rumput laut miliknya apabila bertepatan tidak ada pasokan BBM subsidi dari PT Pertaminan Kota Tarakan.
Ia menjelaskan, pasokan BBM bersubsidi ke agen premium, minyak dan solar (APMS) yang berada di laut hanya satu kali seminggu dengan kuota yang tidak mencukupi kebutuhan nelayan bersama speed boat.
Kaseng menegaskan setiap minggu terpaksa mengantre di APMS di laut dan itupun dijatah maksimal 50 liter saja sehingga seringkali kehabisan persediaan BBM subsidi yang diperoleh dari APMS yang disediakan di laut tak jauh dari Pasar Yamaker tersebut.
Petani rumput laut yang juga berprofesi nelayan tangkap ini menyatakan sebenarnya membutuhkan minimal 70 liter bensin selama sepekan.
Pada kesempatan yang sama, Masri, seorang motoris "speed boat" Nunukan-Sebuku mengatakan, persediaan BBM di AMPS laut jumlahnya sangat terbatas dan pasokannya hanya empat kali setiap bulan.
"Itupun kalau ada. Biasa dalam seminggu tidak ada minyak (BBM) di APMS itu. Makanya kalau ada lagi minyak harus mengantre," ujar Masri.
Menurut dia, perjalanan Nunukan-Sebuku dan sebaliknya membutuhkan 120 liter BBM jenis bensin setiap minggu. Sementara jatah dari APMS di laut yang dipersiapakn khusus nelayan dan transportasi angkutan laut hanya 100 liter per minggu.
Oleh karena itu, apabila jatah 100 liter tersebut habis maka harus antre di APMS darat untuk mendapatkan BBM subsidi.
Jika hal itu tidak dilakukan, maka speed boat miliknya tidak akan dapat digunakan sementara penumpang Nunukan-Sebuku dan sebaliknya berlangsung setiap hari.
"Karena kondisinya seperti ini, jadi kita harus pandai-pandai mengatur penggunaan jatah BBM dari APMS," ujar dia.
Masri maupun Kaseng mempertanyakan jatah BBM subsidi baik solar maupun bensin dari PT Pertamina untuk Kabupaten Nunukan.
Keduanya mensinyalir adanya indikasi penjualan BBM subsidi ke sektor industri yang dilakukan pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan lebih besar.
Data dari Bidang Migas Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nunukan, untuk APMS laut milik PT Rapti Indah khusus nelayan dan transportasi laut sebanyak 55 kiloliter solar dan 25 kiloter bensin per bulan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013