Nunukan (ANTARA Kaltim) - PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyatakan rasio ratifikasi masyarakat di wilayah itu yang telah menikmati listrik sekitar 69 persen.
General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, I Nyoman S di Nunukan, Selasa, mengatakan bahwa rasio ratifikasi masyarakat Indonesia yang telah teraliri listrik baru sekitar 72 persen artinya masih terdapat sekitar 28 persen yang belum menikmati listrik sampai saat ini.
Untuk Provinsi Kaltim sendiri, lanjut dia, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten yang baru 67 persen masyarakatnya yang telah terlayani listrik dan untuk Nusa Tenggara Timur masih jauh tertinggal yakni baru sekitar 60 persen.
Ia mengatakan, sebenarnya PT PLN berniat untuk mengaliri listrik seluruh wilayah nusantara tetapi masih memiliki keterbatasan sehingga masyarakat yang belum dapat menikmati listrik untuk tetap bersabar.
Namun I Nyoman S mengatakan PT PLN (Persero) telah merencanakan pada 2020 sekitar 90 persen seluruh penduduk Indonesia teraliri listrik.
Untuk merealisasikan program ini, dia mengharapkan peran serta pemerintah daerah sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 4 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk sarana listrik bagi masyarakat yang tidak mampu dan pedesaan, daerah terpencil serta wilayah perbatasan.
Dengan kerjasama PT PLN dengan pemerintah daerah tersebut, dapat meminimalisir masyarakat yang belum teraliri listrik tersebut , katanya.
Khusus untuk Kabupaten Nunukan sendiri yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, I Nyoman S sangat mengapresiasi kepedulian pemerintah daerah dalam menyediakan sarana listrik bagi masyarakatnya dengan mengadakan mesin pembangkit melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ia mengatakan, hal ini tentunya masyarakat di daerah itu sangat terbantu yang mana selama ini masih sangat tinggi rasio masyarakatnya yang belum teraliri listrik. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, I Nyoman S di Nunukan, Selasa, mengatakan bahwa rasio ratifikasi masyarakat Indonesia yang telah teraliri listrik baru sekitar 72 persen artinya masih terdapat sekitar 28 persen yang belum menikmati listrik sampai saat ini.
Untuk Provinsi Kaltim sendiri, lanjut dia, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten yang baru 67 persen masyarakatnya yang telah terlayani listrik dan untuk Nusa Tenggara Timur masih jauh tertinggal yakni baru sekitar 60 persen.
Ia mengatakan, sebenarnya PT PLN berniat untuk mengaliri listrik seluruh wilayah nusantara tetapi masih memiliki keterbatasan sehingga masyarakat yang belum dapat menikmati listrik untuk tetap bersabar.
Namun I Nyoman S mengatakan PT PLN (Persero) telah merencanakan pada 2020 sekitar 90 persen seluruh penduduk Indonesia teraliri listrik.
Untuk merealisasikan program ini, dia mengharapkan peran serta pemerintah daerah sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 4 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk sarana listrik bagi masyarakat yang tidak mampu dan pedesaan, daerah terpencil serta wilayah perbatasan.
Dengan kerjasama PT PLN dengan pemerintah daerah tersebut, dapat meminimalisir masyarakat yang belum teraliri listrik tersebut , katanya.
Khusus untuk Kabupaten Nunukan sendiri yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, I Nyoman S sangat mengapresiasi kepedulian pemerintah daerah dalam menyediakan sarana listrik bagi masyarakatnya dengan mengadakan mesin pembangkit melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ia mengatakan, hal ini tentunya masyarakat di daerah itu sangat terbantu yang mana selama ini masih sangat tinggi rasio masyarakatnya yang belum teraliri listrik. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013