Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Kabupaten Berau memberikan perhatian kepada Kesultanan Gunung Tabur dan masyarakat di sekitarnya.
Permintaan itu disampaikan LaNyalla usai dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Sultan Gunung Tabur di Museum Gunung Tabur, Berau, Jumat (14/1/2022). Setidaknya ada 3 poin permintaan yang disampaikan LaNyalla.
"Hari ini saya secara khusus meminta perhatian Bupati Berau atas beberapa catatan saya terkait dengan keberadaan Kesultanan Gunung Tabur dan masyarakat di sekitar Kesultanan," katanya.
Pertama, terkait aspirasi masyarakat Gunung Tabur yang pada tanggal 8 Januari lalu menyatakan kekecewaannya kepada PT Berau Coal karena tidak melaksanakan kewajiban CSR dengan sungguh-sungguh.
"Ini harus menjadi perhatian Pemkab Berau. Karena perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jelas itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di Pasal 74," papar LaNyalla.
Menurutnya, masyarakat meminta agar perusahaan membangun Solar Cell untuk warga Gunung Tabur, karena listrik PLN
belum tersedia sampai sekarang.
"Saya kira itu tuntutan yang sangat wajar dan tidak berlebihan. Saya minta Pemkab Berau dan Senator asal Kalimantan Timur untuk
membantu memastikan aspirasi tersebut dapat direalisasikan," tegasnya.
Permintaan kedua yakni supaya komplek pemakaman Kesultanan Gunung Tabur yang seringkali terkena bencana banjir mendapat perhatian serius.
"Makam para leluhur Kesultanan Gunung Tabur adalah makam yang menjadi bagian dari sejarah lahirnya bangsa ini. Makanya harus kita jaga dan pelihara," tukas dia lagi.
Ketiga, LaNyalla meminta secara khusus agar Masjid Kesultanan atau Masjid Raya Imanuddin yang telah berusia sekitar 200 tahun direvitalisasi dan juga dilakukan perawatan yang memadai.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Antaranews Kaltim/HO/DPD)
Menurutnya hal-hal seperti itu wajib ia sampaikan sebagai upaya konkret sebagai generasi bangsa yang telah menikmati kemerdekaan, dimana salah satunya terwujud atas sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.
"Karena hanya bangsa yang besar, yang dapat menghargai sejarah peradabannya," imbuhnya.
LaNyalla juga mendorong agar DPR RI dan Pemerintah segera memutuskan Rancangan Undang-Undang tentang Adat Kerajaan Nusantara menjadi Undang-Undang. Karena dengan Undang-Undang tersebut revitalisasi kerajaan nusantara memiliki payung hukum yang lebih kuat.
"Sebagai penerima 7 Titah Raja dan Sultan Nusantara yang diberikan dalam Deklarasi Sumedang pada 29 September 2021 lalu, saya tidak akan berhenti menyuarakan pentingnya seluruh stakeholder bangsa ini, khususnya pemerintah, untuk memberikan penghormatan kepada Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai salah satu pemilik saham utama negara ini," ucap dia.
LaNyalla mengaku sengaja berkeliling mendatangi satu per satu Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai bagian dari komitmen DPD RI sebagai wakil dari daerah dan seluruh stakeholder yang ada di daerah.
"Saya juga berkeliling untuk menggugah kesadaran kita sebagai bangsa yang dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia yaitu peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Dimana sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya Indonesia sangat besar," tukasnya.
LaNyalla hadir dalam acara tersebut didampingi oleh Senator Kalimantan Timur yakni Aji Mirni Mawarni, Nanang Sulaiman, Zainal Arifin, senator asal Aceh Fachrul Razi, Bustami Zainudin (Lampung), Evi Apita Maya (NTB), Hasan Basri (Kalimantan Utara), Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Matheus Stefi Pasimanjeku (Maluku Utara) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.
Sedangkan selain Sultan Gunung Tabur, PYM Haji Adji Muhammad Bachrul Hadie sebagai tuan rumah, hadir Sultan Raja Muda Perkasa Datu Amir dari Kesultanan Sambaliung, Pemangku Sultan Bulungan Datuk Abdul Hamid, Wakil Bupati Berau Gamalis, jajaran Forkopimda Kabupaten Berau, Ketua DPRD Berau Madri Pani, Sekjen MAKN Yani WS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.(*)
