Tenggarong (ANTARA Kaltim) – Perjalanan Komisi Gabungan DPRD Kaltim ke 14 kabupaten/kota se Kaltim untuk meng-cross check laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim mengenai Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, memasuki hari ke-2.
Seperti diwartakan kemarin, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar) menjadi area kunjungan DPRD seperti, dua Wakil Ketua DPRD, yakni Yahya Anja dan Aji Sofyan Alex. Kemudian ada Syaparuddin, Windy Imelda, Iwan Santoso Lolang, Sarkowy V Zahry dan Encik Widiyani.
Kunjungan tim ini dimulai dengan hearing dan sharing terkait LKPj di wilayah Kukar dengan unsur pimpinan SKPD yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Kukar Drs Edi Damansyah, MSi.
Diketahui, dalam empat tahun pelaksanaan pembangunan tahun 2009-2012 di Kaltim, alokasi anggaran pembangunan mencapai Rp 63,82 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. Pada pertemuan itu terungkap, dari jumlah di atas alokasi untuk dukungan pembangunan di Kukar dirasa belum optimal mengingat luasnya wilayah dan jumlah penduduk Kukar.
Hal itu jugalah yang disinyalir membuat Bupati Kukar Rita sempat menyampaikan keinginan agar Kukar membentuk provinsi baru jika dukungan Pemprov Kaltim tetap tak berimbang.
“Pernyataan itu justru menjadi bahan koreksi kita bersama, baik Pemrov maupun DPRD Kaltim. Nah lewat kesempatan inilah kita coba mencari solusi bersama bagaimana sebaiknya perlakuan alokasi anggaran itu untuk pembangunan di Kukar,†ungkap Wakil Ketua DPRD Aji Sofyan Alex pada awal pertemuan.
Lewat data staf ahli DPRD Kaltim, diketahui daya serap anggaran di Kukar tergolong belum maksimal. Meski pada APBD 2012 berhasil menembus angka 93%, namun di APBD Perubahan (APBD-P) jumlahnya menurun hingga kisaran 40% saja.
Kendala teknis dan mepetnya waktu diakui menjadi kendala mengapa daya serap APBD-P begitu minim. “Sebaiknya ke depan serapan dana APBD-P bisa lebih difokuskan pada proyek multiyears saja. Karena kendala waktu pelaksanaannya. Dan itu, sudah menjadi bagian kajian dari SKPD berikut dukungan perhitungan para ahli kami,†ungkap Edi Damansyah.
Beberapa fakta pembangunan di Kukar juga menjadi topik pembahasan. Di antaranya pentingnya memajukan sektor pertanian berikut kepastian berdirinya kelompok tani nonfiktif, sertifikasi lahan pemerintah yang terkendala pembebasan, masalah klasik infrastruktur jalan, dan keinginan Pemkab Kukar bekerjasama dengan Pemkot Samarinda soal penanganan sampah.
Dari pertemuan diputuskan akan ada pertemuan lanjutan yang lebih detail membahas konsep dan solusi terbaik terkait penentuan bantuan keuangan untuk wilayah Kukar dan Kubar. Kesepakatan lainnya, semua Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kukar dan Kubar, akan lebih maksimal lagi memperjuangankan pos anggaran bantuan keuangan tersebut. Tentu saja dengan memperhitungkan kebutuhan real dan skala prioritasnya.
“Harusnya ada perimbangan bantuan keuangan di APBD antara kebutuhan pemprov dan kebutuhan kabupaten/kota. Jangan karena provinsi lebih diprioritaskan, kabupaten/kota di nomor duakan. Justru jika semuanya merata, percepatan pembangunan bisa didapatkan lebih berimbang,†beber Sarkowy di akhir pertemuan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Seperti diwartakan kemarin, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar) menjadi area kunjungan DPRD seperti, dua Wakil Ketua DPRD, yakni Yahya Anja dan Aji Sofyan Alex. Kemudian ada Syaparuddin, Windy Imelda, Iwan Santoso Lolang, Sarkowy V Zahry dan Encik Widiyani.
Kunjungan tim ini dimulai dengan hearing dan sharing terkait LKPj di wilayah Kukar dengan unsur pimpinan SKPD yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Kukar Drs Edi Damansyah, MSi.
Diketahui, dalam empat tahun pelaksanaan pembangunan tahun 2009-2012 di Kaltim, alokasi anggaran pembangunan mencapai Rp 63,82 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. Pada pertemuan itu terungkap, dari jumlah di atas alokasi untuk dukungan pembangunan di Kukar dirasa belum optimal mengingat luasnya wilayah dan jumlah penduduk Kukar.
Hal itu jugalah yang disinyalir membuat Bupati Kukar Rita sempat menyampaikan keinginan agar Kukar membentuk provinsi baru jika dukungan Pemprov Kaltim tetap tak berimbang.
“Pernyataan itu justru menjadi bahan koreksi kita bersama, baik Pemrov maupun DPRD Kaltim. Nah lewat kesempatan inilah kita coba mencari solusi bersama bagaimana sebaiknya perlakuan alokasi anggaran itu untuk pembangunan di Kukar,†ungkap Wakil Ketua DPRD Aji Sofyan Alex pada awal pertemuan.
Lewat data staf ahli DPRD Kaltim, diketahui daya serap anggaran di Kukar tergolong belum maksimal. Meski pada APBD 2012 berhasil menembus angka 93%, namun di APBD Perubahan (APBD-P) jumlahnya menurun hingga kisaran 40% saja.
Kendala teknis dan mepetnya waktu diakui menjadi kendala mengapa daya serap APBD-P begitu minim. “Sebaiknya ke depan serapan dana APBD-P bisa lebih difokuskan pada proyek multiyears saja. Karena kendala waktu pelaksanaannya. Dan itu, sudah menjadi bagian kajian dari SKPD berikut dukungan perhitungan para ahli kami,†ungkap Edi Damansyah.
Beberapa fakta pembangunan di Kukar juga menjadi topik pembahasan. Di antaranya pentingnya memajukan sektor pertanian berikut kepastian berdirinya kelompok tani nonfiktif, sertifikasi lahan pemerintah yang terkendala pembebasan, masalah klasik infrastruktur jalan, dan keinginan Pemkab Kukar bekerjasama dengan Pemkot Samarinda soal penanganan sampah.
Dari pertemuan diputuskan akan ada pertemuan lanjutan yang lebih detail membahas konsep dan solusi terbaik terkait penentuan bantuan keuangan untuk wilayah Kukar dan Kubar. Kesepakatan lainnya, semua Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kukar dan Kubar, akan lebih maksimal lagi memperjuangankan pos anggaran bantuan keuangan tersebut. Tentu saja dengan memperhitungkan kebutuhan real dan skala prioritasnya.
“Harusnya ada perimbangan bantuan keuangan di APBD antara kebutuhan pemprov dan kebutuhan kabupaten/kota. Jangan karena provinsi lebih diprioritaskan, kabupaten/kota di nomor duakan. Justru jika semuanya merata, percepatan pembangunan bisa didapatkan lebih berimbang,†beber Sarkowy di akhir pertemuan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013