Anggaran program pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, disiapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2022.
"Saat ini mulai menyiapkan kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara baru pada APBN 2022," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis.
Namun, rincian anggaran untuk pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut belum ditetapkan karena masih tahap pembahasan dan perhitungan, akan keluar angka setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara selesai dibahas.
Dengan meninjau lokasi ibu kota negara yang baru menurut dia, dapat membayangkan kebutuhan anggaran untuk biaya dan tingkat kesulitan pembangunan.
"Kementerian Keuangan akan gelontorkan anggaran untuk mega proyek pembangunan ibu kota negara baru, kami meninjau lokasinya," ucapnya.
"Jadi juga bisa sinkronkan dalam desain dan eksekusi karena pemindahan ibu kota negara merupakan langkah besar," tambah Sri Mulyani Indrawati.
Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur kata dia, merupakan keputusan politik yang sangat besar.
Keputusan pemindahan ibu kota negara Indonesia tersebut bakal berpengaruh pada sosial, ekonomi, lingkungan dan keseimbangan politik.
"Pembangunan tidak hanya pembangunan fisik saja, tapi dipastikan kualitas SDM (sumber daya manusia) bergerak lurus dengan pembangunan infrastruktur," tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Kedua menteri tersebut meninjau lokasi titik nol ibu kota negara, Bendungan Sepaku-Semoi, Jembatan Pulau Balang, gardu pandang dan lokasi istana negara di Kecamatan Sepaku.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Saat ini mulai menyiapkan kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara baru pada APBN 2022," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis.
Namun, rincian anggaran untuk pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut belum ditetapkan karena masih tahap pembahasan dan perhitungan, akan keluar angka setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara selesai dibahas.
Dengan meninjau lokasi ibu kota negara yang baru menurut dia, dapat membayangkan kebutuhan anggaran untuk biaya dan tingkat kesulitan pembangunan.
"Kementerian Keuangan akan gelontorkan anggaran untuk mega proyek pembangunan ibu kota negara baru, kami meninjau lokasinya," ucapnya.
"Jadi juga bisa sinkronkan dalam desain dan eksekusi karena pemindahan ibu kota negara merupakan langkah besar," tambah Sri Mulyani Indrawati.
Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur kata dia, merupakan keputusan politik yang sangat besar.
Keputusan pemindahan ibu kota negara Indonesia tersebut bakal berpengaruh pada sosial, ekonomi, lingkungan dan keseimbangan politik.
"Pembangunan tidak hanya pembangunan fisik saja, tapi dipastikan kualitas SDM (sumber daya manusia) bergerak lurus dengan pembangunan infrastruktur," tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Kedua menteri tersebut meninjau lokasi titik nol ibu kota negara, Bendungan Sepaku-Semoi, Jembatan Pulau Balang, gardu pandang dan lokasi istana negara di Kecamatan Sepaku.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022