Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Agustin Teras Narang menyatakan bahwa dirinya segera mengirim surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolgi, sebagai upaya menindaklanjuti berbagai aspirasi yang diterima saat reses di Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
"Saya juga akan berkomunikasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng, agar turut membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan di wilayah ini," kata Teras Narang usai melaksanakan reses secara virtual di Kecamatan Danau Sembuluh, Kamis.
Meski begitu, Senator asal Kalimantan Tengah itu tetap mengharapkan Camat Danau Sembuluh menginventarisasi sekaligus memetakan berbagai kondisi dan permasalahan pendidikan di kecamatan setempat. Dengan begitu, bisa ketahui secara jelas dan detail apa saja yang perlu mendapat perhatian sekaligus dibantu.
Dia pun mengaku sependapat serta setuju adanya usulan dari Kepala Sekolah dan para guru di kecamatan setempat, agar perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan, tidak perlu membuat atau membangun sekolah di areal perusahaan, dan lebih baik membantu sekolah-sekolah terdekat menjadi lebih baik serta optimal.
"Memang lebih baik tidak dibangun sekolah di areal PBS. Cukup membantu sekolah-sekolah yang ada di sekitar PBS. Jadi, ada pembauran antar siswa anak karyawan PBS dan masyarakat setempat. Ini akan saya sampaikan ke GAPKI," ucap Teras.
Mengenai pengembangan sekolah TK, SD, SMP hingga SMA di Kecamatan Danau Sembuluh, menurut Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu, perlu mendapatkan dukungan dari Kemendikbudristek maupun PBS yang ada di wilayah sekitar.
Dia mengatakan, sekalipun pengembangan TK hingga SMP tanggung jawab pemerintah kabupaten, dan SMA tanggung jawab pemerintah provinsi, bukan berarti Kemendikbud dan PBS lepas tangan dan tak ikut membantu.
"Itulah kenapa saya akan menyurati Mendikbudristek untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Saya juga akan menjalin komunikasi dengan GAPKI selaku organisasi yang menaungi perusahaan perkebunan kelapa sawit," kata Teras Narang.
Sebelumnya, Camat Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Tahriansyah mengatakan desa-desa yang masuk di kecamatan setempat, pada umumnya dikelilingi kebun Sawit milik sejumlah PBS. Dengan begitu, kehadiran PBS perkebunan kelapa sawit di wilayah setempat, harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
"Kami sudah menyampaikan berulang-ulang kepada perusahaan, agar dapat memprioritaskan masyarakat di sekitar perusahaan. Jadi, masyarakat penduduk asli daerah ini, tidak hanya jadi penonton. Kondisi sekarang kan tanah di kecamatan ini, nyaris semua tanah sudah dikuasai PBS," kata Tahriansyah.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Danau Sembuluh Telaga Pulang Supian Noor menyebut, permasalahan pendidikan yang sampai saat ini masih terjadi di kecamatan ini adalah kekurangan tenaga pendidik, adanya sekolah khusus anak-anak karyawan perusahaan, serta minimnya dukungan PBS terhadap sekolah negeri di wilayah ini.
Dia mengatakan, mengatasi sejumlah masalah pendidikan tersebut, PBS alangkah baiknya tidak membuat sekolah khusus anak-anak karyawan perusahaan di areal perkebunan, tetapi mengarahkan menempuh pendidikan ke sekolah negeri yang telah ada di kecamatan ini.
"Jadi, anggaran yang disediakan perusahaan untuk membangun dan mengelola sekolah tersebut, bisa dialihkan membantu mengembangkan sekolah negeri yang sudah ada. Perusahaan bisa membantu membiayai pengembangan gedung sekolah dan menambah tenaga pengajar. Dengan begitu, sekolah yang sudah ada di kecamatan ini bisa semakin berkembang dan maju," kata Supian.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Saya juga akan berkomunikasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng, agar turut membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan di wilayah ini," kata Teras Narang usai melaksanakan reses secara virtual di Kecamatan Danau Sembuluh, Kamis.
Meski begitu, Senator asal Kalimantan Tengah itu tetap mengharapkan Camat Danau Sembuluh menginventarisasi sekaligus memetakan berbagai kondisi dan permasalahan pendidikan di kecamatan setempat. Dengan begitu, bisa ketahui secara jelas dan detail apa saja yang perlu mendapat perhatian sekaligus dibantu.
Dia pun mengaku sependapat serta setuju adanya usulan dari Kepala Sekolah dan para guru di kecamatan setempat, agar perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan, tidak perlu membuat atau membangun sekolah di areal perusahaan, dan lebih baik membantu sekolah-sekolah terdekat menjadi lebih baik serta optimal.
"Memang lebih baik tidak dibangun sekolah di areal PBS. Cukup membantu sekolah-sekolah yang ada di sekitar PBS. Jadi, ada pembauran antar siswa anak karyawan PBS dan masyarakat setempat. Ini akan saya sampaikan ke GAPKI," ucap Teras.
Mengenai pengembangan sekolah TK, SD, SMP hingga SMA di Kecamatan Danau Sembuluh, menurut Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu, perlu mendapatkan dukungan dari Kemendikbudristek maupun PBS yang ada di wilayah sekitar.
Dia mengatakan, sekalipun pengembangan TK hingga SMP tanggung jawab pemerintah kabupaten, dan SMA tanggung jawab pemerintah provinsi, bukan berarti Kemendikbud dan PBS lepas tangan dan tak ikut membantu.
"Itulah kenapa saya akan menyurati Mendikbudristek untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Saya juga akan menjalin komunikasi dengan GAPKI selaku organisasi yang menaungi perusahaan perkebunan kelapa sawit," kata Teras Narang.
Sebelumnya, Camat Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Tahriansyah mengatakan desa-desa yang masuk di kecamatan setempat, pada umumnya dikelilingi kebun Sawit milik sejumlah PBS. Dengan begitu, kehadiran PBS perkebunan kelapa sawit di wilayah setempat, harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
"Kami sudah menyampaikan berulang-ulang kepada perusahaan, agar dapat memprioritaskan masyarakat di sekitar perusahaan. Jadi, masyarakat penduduk asli daerah ini, tidak hanya jadi penonton. Kondisi sekarang kan tanah di kecamatan ini, nyaris semua tanah sudah dikuasai PBS," kata Tahriansyah.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Danau Sembuluh Telaga Pulang Supian Noor menyebut, permasalahan pendidikan yang sampai saat ini masih terjadi di kecamatan ini adalah kekurangan tenaga pendidik, adanya sekolah khusus anak-anak karyawan perusahaan, serta minimnya dukungan PBS terhadap sekolah negeri di wilayah ini.
Dia mengatakan, mengatasi sejumlah masalah pendidikan tersebut, PBS alangkah baiknya tidak membuat sekolah khusus anak-anak karyawan perusahaan di areal perkebunan, tetapi mengarahkan menempuh pendidikan ke sekolah negeri yang telah ada di kecamatan ini.
"Jadi, anggaran yang disediakan perusahaan untuk membangun dan mengelola sekolah tersebut, bisa dialihkan membantu mengembangkan sekolah negeri yang sudah ada. Perusahaan bisa membantu membiayai pengembangan gedung sekolah dan menambah tenaga pengajar. Dengan begitu, sekolah yang sudah ada di kecamatan ini bisa semakin berkembang dan maju," kata Supian.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022