Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur sejak pekan lalu mengaktifkan radio yang menyuarakan khusus lingkungan, baik informasi dari pemerintah, komunitas, maupun laporan masyarakat tentang isu-isu lingkungan.
"Nama radionya adalah Suara Kalpataru. Sekitar 70 persen konten radio ini mengulas tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Kukar," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kukar Alfian Noor di Tenggarong, Selasa (7/12).
Sedangkan sisanya yang 30 persen akan diisi dengan hiburan dan program pembangunan Pemkab Kukar, sehingga mulai rencana hingga pelaksanaan pembangunan bisa disuarakan melalui radio tersebut.
Kehadiran Radio Suara Kalpataru, lanjutnya, untuk merespon masyarakat yang lokasinya jauh dari kawasan perkotaan, karena disadari bahwa akses teknologi masyarakat di perkotaan berbeda dengan yang di pedesaan.
Tentu saja radio ini tentu dapat menyasar kawasan pedesaan dan perkotaan, karena radio ini juga dapat diakses di kawasan perkotaan. Bahkan di perkotaan dan kawasan yang memiliki jaringan internet pun bisa mengakses melalui siaran streaming.
"Keberadaan radio ini diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terhadap kualitas lingkungan di Kukar, sekaligus bisa dijadikan tempat pengaduan karena pengaduan tidak harus datang langsung ke DLHK, tapi bisa melalui teknologi apapun, termasuk via radio," katanya.
Radio Suara Kalpataru milik DLHK Kukar tersebut diresmikan pada 30 November lalu, bersamaan dengan peresmian Laboratorium Lingkungan Kabupaten Kukar.
Untuk laboratorium, lanjut Alfian, keberadaannya bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal, karena selama ini merasa masih kurang optimal dalam memberikan pelayanan memastikan kualitas air, khususnya dalam target waktu.
"Ketika ada klaim atau laporan pengaduan tentang pencemaran lingkungan misalnya, tentu harus dibuktikan secara ilmiah yang harus melibatkan pihak laboratorium. Sementara selama ini untuk uji laboratorium harus dilakukan di luar daerah," ucap Alfian.
Selama ini, katanya lagi, DLHK Kukar bekerja sama dengan laboratorium di Samarinda, namun responnya tidak bisa cepat karena di Samarinda banyak konsumen lain yang harus dilayani, sehingga harus mengantre sampai satu bulan untuk menunggu hasil laboratorium.
"Adanya laboratorium sendiri ini, tentu pelayanan akan lebih cepat, termasuk pelayanan untuk memastikan kualitas air pada 3 danau besar dan 19 sungai yang tersebar di Kukar, karena pelayanan air juga merupakan hal yang wajib dilakukan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Nama radionya adalah Suara Kalpataru. Sekitar 70 persen konten radio ini mengulas tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Kukar," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kukar Alfian Noor di Tenggarong, Selasa (7/12).
Sedangkan sisanya yang 30 persen akan diisi dengan hiburan dan program pembangunan Pemkab Kukar, sehingga mulai rencana hingga pelaksanaan pembangunan bisa disuarakan melalui radio tersebut.
Kehadiran Radio Suara Kalpataru, lanjutnya, untuk merespon masyarakat yang lokasinya jauh dari kawasan perkotaan, karena disadari bahwa akses teknologi masyarakat di perkotaan berbeda dengan yang di pedesaan.
Tentu saja radio ini tentu dapat menyasar kawasan pedesaan dan perkotaan, karena radio ini juga dapat diakses di kawasan perkotaan. Bahkan di perkotaan dan kawasan yang memiliki jaringan internet pun bisa mengakses melalui siaran streaming.
"Keberadaan radio ini diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terhadap kualitas lingkungan di Kukar, sekaligus bisa dijadikan tempat pengaduan karena pengaduan tidak harus datang langsung ke DLHK, tapi bisa melalui teknologi apapun, termasuk via radio," katanya.
Radio Suara Kalpataru milik DLHK Kukar tersebut diresmikan pada 30 November lalu, bersamaan dengan peresmian Laboratorium Lingkungan Kabupaten Kukar.
Untuk laboratorium, lanjut Alfian, keberadaannya bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal, karena selama ini merasa masih kurang optimal dalam memberikan pelayanan memastikan kualitas air, khususnya dalam target waktu.
"Ketika ada klaim atau laporan pengaduan tentang pencemaran lingkungan misalnya, tentu harus dibuktikan secara ilmiah yang harus melibatkan pihak laboratorium. Sementara selama ini untuk uji laboratorium harus dilakukan di luar daerah," ucap Alfian.
Selama ini, katanya lagi, DLHK Kukar bekerja sama dengan laboratorium di Samarinda, namun responnya tidak bisa cepat karena di Samarinda banyak konsumen lain yang harus dilayani, sehingga harus mengantre sampai satu bulan untuk menunggu hasil laboratorium.
"Adanya laboratorium sendiri ini, tentu pelayanan akan lebih cepat, termasuk pelayanan untuk memastikan kualitas air pada 3 danau besar dan 19 sungai yang tersebar di Kukar, karena pelayanan air juga merupakan hal yang wajib dilakukan," katanya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021