Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani menyebutkan wacana pemerintah terkait menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dirasa kurang tepat.
"Kalau dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap BBM khususnya solar, saya kira regulasi yang perlu diatur adalah BBM bersubsidi harus tepat sasaran," kata Angkasa di Samarinda, Senin.
Ia menyadari, kebijakan pemerintah terkait penghapusan BBM bersubsidi tak lain untuk menyetarakan harga dan meniadakan antrean serta black market.
Maka dari itu untuk mengantisipasi tidak adanya black market maka regulasinya pun harus jelas.
"Kalau disparitas antara BBM subsidi dengan industri masih jauh kemudian tiba-tiba BBM subsidi dihapuskan saya kira akan terjadi gejolak di masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, apabila wacana tersebut benar terjadi akan berdampak secara ekonomi karena pengaruhnya besar terhadap bahan pokok yang transportasinya menggunakan bahan bakar solar.
"Kalau solar naik pasti biaya pengiriman akan tinggi. Kalau biaya pengiriman tinggi otomatis harga pokok yang dijual juga akan naik," terangnya.
Terus dikatakannya, sementara Kota Samarinda masih mengimpor sayur-sayuran dari Palu dan Jawa yang membutuhkan bahan bakar dari transportasi tersebut.
"Kalau saja pemerintah punya regulasi yang mengatur ketika ada industri yang menggunakan subsidi seharusnya ada sanksi," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Kalau dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap BBM khususnya solar, saya kira regulasi yang perlu diatur adalah BBM bersubsidi harus tepat sasaran," kata Angkasa di Samarinda, Senin.
Ia menyadari, kebijakan pemerintah terkait penghapusan BBM bersubsidi tak lain untuk menyetarakan harga dan meniadakan antrean serta black market.
Maka dari itu untuk mengantisipasi tidak adanya black market maka regulasinya pun harus jelas.
"Kalau disparitas antara BBM subsidi dengan industri masih jauh kemudian tiba-tiba BBM subsidi dihapuskan saya kira akan terjadi gejolak di masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, apabila wacana tersebut benar terjadi akan berdampak secara ekonomi karena pengaruhnya besar terhadap bahan pokok yang transportasinya menggunakan bahan bakar solar.
"Kalau solar naik pasti biaya pengiriman akan tinggi. Kalau biaya pengiriman tinggi otomatis harga pokok yang dijual juga akan naik," terangnya.
Terus dikatakannya, sementara Kota Samarinda masih mengimpor sayur-sayuran dari Palu dan Jawa yang membutuhkan bahan bakar dari transportasi tersebut.
"Kalau saja pemerintah punya regulasi yang mengatur ketika ada industri yang menggunakan subsidi seharusnya ada sanksi," harapnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021