Samarinda (ANTARA Kaltim) - Persoalan Desa Sangkima,  Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, yang masuk dalam Taman Nasional Kutai (TNK) bukanlah baru, sudah banyak pihak berusaha memperjuangkan, namun hasilnya masih dipertanyakan.

Alih-alih mendapatkan kejelasan status warga Sangkima baru di Sangatta maupun Sangkima lama di jalan poros Bontang-Sangatta, warga malah terancam direlokasi.

Hal tersebut disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, akibatnya pelepasan kawasan (enclave) Sangkima masih menjadi mimpi, karena itu dibutuhkan keseriusan perjuangan karena menyangkut nasib orang banyak.

Anggota DPRD Kaltim asal Dapil IV,  Zain Taufik Nurrohman menyatakan pihaknya akan berusaha keras memperjuangkan hak-hak masyarakat di Sangkima, mengingat kawasan tersebut saat ini masuk dalam Taman Nasional Kutai (TNK).

"Saya sudah membicarakannya di internal Fraksi PAN, mengingat ada anggota fraksi yang berada di komisi pembidangan. Di samping berusaha melakukan komunikasi politik ke Fraksi PAN di DPR  RI guna maksimalisasi perjuangan," kata Zain Taufik, Rabu (17/4), menjelaskan hasil pertemuannya dengan masyarakat Sangkima.

Selain itu, Zain Taufik akan mengkomunikasikannya pula dengan anggota dewan lainnya dari lintas fraksi, karena penting memberikan pemahaman yang sama pula kepada para koleganya, mengingat persoalan ini harus melibatkan keseriusan semua pihak.

Belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim, menjadikan sebuah peluang dan langkah awal bagi daerah dalam memperjuangkannya.

Seperti diketahui, warga telah berjuang selama bertahun-tahun meminta kejelasan status wilayah mereka yang masuk TNK,  baik kepada pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat,  namun masih belum ada hasil, padahal faktanya di lapangan warga telah mendiami daerah itu jauh sebelum pemerintah menetapkan Sangkima masuk TNK.

"Warga yang berdiam di Sangkima ada sejak 1917 sedangkan penetapan wilayah tersebut menjadi TNK pada 28 Oktober 1980, sehingga tidak logis memang jika harus masyarakat yang dikorbankan," tegas Zain Taufik. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/mir)

Pewarta:

Editor : Arief Mujayatno


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013