Provinsi Sumatera Utara segera mengoperasikan satu unit kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memaksimalkan pengamanan hasil laut di daerah itu.
"Kapal berukuran 17 meter tersebut saat ini berada di galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau. Progres pengerjaannya sudah 80 persen," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Mulyadi Simatupang di Medan, Selasa.
Diperkirakan, pertengahan Desember, pengerjaan kapal itu sudah rampung dan diuji coba untuk dioperasikan segera juga di 2021.
Kapal pengawas perikanan dengan panjang 17 meter dan lebar empat meter terbuat dari aluminium dengan mesin inbord 2x500 Hp.
Kapal yang dibiayai dengan dana APBD 2021 senilai Rp9,3 miliar itu menggantikan kapal pengawas buatan tahun 2004 milik Sumut yang sudah apkir.
Sejak kapal itu tidak dapat digunakan, ujar Mulyadi, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan di laut Sumut dengan menggunakan kapal pengawas berukuran kecil.
"Tentu saja pengawasan menjadi tidak optimal.Adanya kapal baru diharapkan membuat pengawasan semakin lancar, "katanya
Selain keamanan laut semakin terjaga, pengoperasian kapal baru diharapkan semakin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumut.
Mulyadi menjelaskan, sebenarnya perencanaan lelang pengadaan kapal itu sudah disiapkan di 2019.
Namun karena tidak ada perusahaan atau kontraktor di Sumut yang berpartisipasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut akhirnya menunda pelaksanaan tersebut.
"Baru pada 2020. lelang pengadaan kapal itu dimulai lagi dan dimenangkan perusahaan di Kepribadian dan pengerjaan pembuatan kapal mulai dilakukan di tahun 2021," katanya.
"Kapal yang akan bisa melaju di atas 12 mil memang sangat dibutuhkan untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di Sumut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Kapal berukuran 17 meter tersebut saat ini berada di galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau. Progres pengerjaannya sudah 80 persen," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Mulyadi Simatupang di Medan, Selasa.
Diperkirakan, pertengahan Desember, pengerjaan kapal itu sudah rampung dan diuji coba untuk dioperasikan segera juga di 2021.
Kapal pengawas perikanan dengan panjang 17 meter dan lebar empat meter terbuat dari aluminium dengan mesin inbord 2x500 Hp.
Kapal yang dibiayai dengan dana APBD 2021 senilai Rp9,3 miliar itu menggantikan kapal pengawas buatan tahun 2004 milik Sumut yang sudah apkir.
Sejak kapal itu tidak dapat digunakan, ujar Mulyadi, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan di laut Sumut dengan menggunakan kapal pengawas berukuran kecil.
"Tentu saja pengawasan menjadi tidak optimal.Adanya kapal baru diharapkan membuat pengawasan semakin lancar, "katanya
Selain keamanan laut semakin terjaga, pengoperasian kapal baru diharapkan semakin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumut.
Mulyadi menjelaskan, sebenarnya perencanaan lelang pengadaan kapal itu sudah disiapkan di 2019.
Namun karena tidak ada perusahaan atau kontraktor di Sumut yang berpartisipasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut akhirnya menunda pelaksanaan tersebut.
"Baru pada 2020. lelang pengadaan kapal itu dimulai lagi dan dimenangkan perusahaan di Kepribadian dan pengerjaan pembuatan kapal mulai dilakukan di tahun 2021," katanya.
"Kapal yang akan bisa melaju di atas 12 mil memang sangat dibutuhkan untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di Sumut," katanya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021