Bogor (ANTARA Kaltim) - Institut Pertanian Bogor menggagas sebuah "Sekolah Peternak Rakyat" yang ditujukan bagi ketersediaan bibit maupun daging sapi di Indonesia dalam jangka panjang.
"Jadi, 'Sekolah Peternak Rakyat' (SPR) itu adalah untuk tujuan jangka panjang, bukan untuk kepentingan swasembada daging oleh pemerintah pada 2014," kata Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak Fakultas Peternakan IPB Prof Muladno, penggagas SPR di Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Dalam diskusi dengan wartawan di Kampus IPB Baranangsiang, ia menjelaskan bahwa latar belakang menggagas SPR itu dilandasi oleh kondisi usaha peternakan sapi lokal di Indonesia, yang disebutnya sebagai "Sejak zaman (Kerajaan) Majapahit sampai detik ini, peternak tidak memperoleh keuntungan layak".
Ia menyebut bahwa belasan juta populasi sapi potong yang kini selalu disampaikan pemerintah dalam kondisi tidak diurus dengan baik alias dalam kondisi liar.
"Makanya kita gagas gerakan 'menyekolahkan' sapi-sapi liar itu melalui gerakan SPR untuk memperbaiki kualitas maupun menambah kuantitasnya," katanya.
Dikemukakannya bahwa saat ini populasi sapi potong lokal di Tanah Air lebih kurang 14,8 juta ekor.
Sapi itu tersebar di seluruh Indonesia dengan kepadatan tertinggi di Pulau Jawa, di mana lebih dari 99 persen dimiliki oleh 6,2 juta peternak berskala kecil, yakni 1-3 ekor per peternak.
Sedangkan kurang dari satu persen dimiliki pengusaha besar dengan skala kepemilikan ribuan ekor/pengusaha.
Skema manajer
Menurut Muladno, konsep dasar dari SPR itu adalah dengan skema menempatkan "manajer" atau CEO.
Ia memberi contoh, jika dalam satu kabupaten ada 1.000 ekor sapi induk, maka ada seorang manajer yang akan mengelola SPR dimaksud.
"Dan manajer itu diharapkan bukan dari peternak, namun kalangan independen dengan kemampuan terkait bidang peternakan," katanya dan menambahkan jika dari peternak bisa terjadi konflik kepentingan.
Karena konsep dasarnya adalah "sekolah", kata dia, maka akan ada struktur layaknya lembaga pendidikan, karena sifat dari SPR adalah untuk pembangunan sektor peternakan dalam jangka panjang.
Ditegaskan bahwa keberhasilan program itu akan mengurangi jumlah "manajer" dari 6,2 juta menjadi semakin sedikit. "Tetapi jumlah peternak boleh tambah," katanya.
Menurut dia, pasar hewan harus beralih fungsi karena manajer peternak akan berhubungan langsung dengan mitra-konsumen.
Sedangkan harga sapi dapat bersaing dengan keuntungan peternak semakin besar karena tidak ada perantara dalam tata-niaga perdagangan sapi.
Dengan demikian, peternak makin cerdas, ternak makin sehat, dan produksi daging makin banyak, demikian Muladno. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Jadi, 'Sekolah Peternak Rakyat' (SPR) itu adalah untuk tujuan jangka panjang, bukan untuk kepentingan swasembada daging oleh pemerintah pada 2014," kata Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak Fakultas Peternakan IPB Prof Muladno, penggagas SPR di Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Dalam diskusi dengan wartawan di Kampus IPB Baranangsiang, ia menjelaskan bahwa latar belakang menggagas SPR itu dilandasi oleh kondisi usaha peternakan sapi lokal di Indonesia, yang disebutnya sebagai "Sejak zaman (Kerajaan) Majapahit sampai detik ini, peternak tidak memperoleh keuntungan layak".
Ia menyebut bahwa belasan juta populasi sapi potong yang kini selalu disampaikan pemerintah dalam kondisi tidak diurus dengan baik alias dalam kondisi liar.
"Makanya kita gagas gerakan 'menyekolahkan' sapi-sapi liar itu melalui gerakan SPR untuk memperbaiki kualitas maupun menambah kuantitasnya," katanya.
Dikemukakannya bahwa saat ini populasi sapi potong lokal di Tanah Air lebih kurang 14,8 juta ekor.
Sapi itu tersebar di seluruh Indonesia dengan kepadatan tertinggi di Pulau Jawa, di mana lebih dari 99 persen dimiliki oleh 6,2 juta peternak berskala kecil, yakni 1-3 ekor per peternak.
Sedangkan kurang dari satu persen dimiliki pengusaha besar dengan skala kepemilikan ribuan ekor/pengusaha.
Skema manajer
Menurut Muladno, konsep dasar dari SPR itu adalah dengan skema menempatkan "manajer" atau CEO.
Ia memberi contoh, jika dalam satu kabupaten ada 1.000 ekor sapi induk, maka ada seorang manajer yang akan mengelola SPR dimaksud.
"Dan manajer itu diharapkan bukan dari peternak, namun kalangan independen dengan kemampuan terkait bidang peternakan," katanya dan menambahkan jika dari peternak bisa terjadi konflik kepentingan.
Karena konsep dasarnya adalah "sekolah", kata dia, maka akan ada struktur layaknya lembaga pendidikan, karena sifat dari SPR adalah untuk pembangunan sektor peternakan dalam jangka panjang.
Ditegaskan bahwa keberhasilan program itu akan mengurangi jumlah "manajer" dari 6,2 juta menjadi semakin sedikit. "Tetapi jumlah peternak boleh tambah," katanya.
Menurut dia, pasar hewan harus beralih fungsi karena manajer peternak akan berhubungan langsung dengan mitra-konsumen.
Sedangkan harga sapi dapat bersaing dengan keuntungan peternak semakin besar karena tidak ada perantara dalam tata-niaga perdagangan sapi.
Dengan demikian, peternak makin cerdas, ternak makin sehat, dan produksi daging makin banyak, demikian Muladno. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013