BUMDes di Berau perlu peningkatan kapasitas kelembagaan

Pejabat terkait di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Berau masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan agar lebih profesional dalam mengelola berbagai unit usahanya.

 

"BUMKam (BUMDes) di Berau masih perlu peningkatan kapasitas kelembagaan agar benar-benar mampu menyejahterakan warga kampung," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Kabupaten Berau Ilyas Natsir di Tanjung Redeb, Selasa.

 

Saat ini, dari total 100 kampung (desa) di Kabupaten Berau, sudah ada 97 kampung yang telah memiliki BUMKam, namun diakuinya masih banyak BUMKam yang belum kuat kapasitasnya sehingga perlu pembinaan, diantaranya pembinaan kelembagaan.

 

Mereka yang bertugas membina BUMKam diantaranya adalah pendamping setempat yang tergabung dalam Pejuang Sigap, yakni melalui Program Pejuang Sigap Sejahtera (PSS) Berau.

 

"Program PSS yang sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir terus berkembang. Para pejuang Sigap ini terdiri dari anak-anak muda yang perduli akan pembangunan 100 kampung di Berau," kata Ilyas.

 

Program PSS merupakan kerja konsorsium yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Berau, Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

 

Pada Oktober ini, lanjutnya, PSS telah mendapat peningkatan kapasitas berupa "coaching dan mentoring" secara luring. Sejak terpilih pada awal Maret 2021, anggota PSS yang baru, hanya mendapatkan pelatihan daring tentang ilmu pendampingan kampung. 

 

"Tiga pokok pendampingan yang harus dikuasai para Pejuang SIGAP adalah tata kelola pemerintahan, pengelolaan BUMKam, dan pengembangan Perhutanan Sosial," katanya.

 

Menurutnya, peningkatan kapasitas PSS di lapangan sangat dibutuhkan demi maksimalnya pendamping dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dalam melakukan pendampingan.