Sangatta (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, Alfian Aswad mengatakan, pihaknya segera menginstruksikan kepada Komisi III Bidang Pembangunan agar turun ke lapangan untuk melihat langsung pelaksanaan berbagai proyek yang dilaksanakan di berbagai lokasi di daerah ini.
Menurut Alfian Aswad melihat langsung ke lapangan sangat penting untuk melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana dan sejauhmana realisasi dilapangan, karena anggaran yang digunakan merupakan APBD yang harus dikontrol.
"Turun langsung ke lapangan merupakan kewajiban sebagai tugas pokok dan fungsi anggota dalam menjalankan kontrol dan pengawasan," kata Alfian Aswad, Kamis.
Dia mengatakan, mengontrol roda pembangunan dan mengawasi anggaran merupakan salah satu tugas lembaga wakil rakyat. Karena itu, sudah merupakan keharusan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. "Nanti waktunya akan segera ditentukan, karena yang membidangi `kan Komisi III," katanya.
"Kebetulan yang membidangi pembangunan adalah Komisi III, sehingga diharapkan turun ke lapangan bersama-sama dengan saya untuk meninjau proyek terutama `multi years`," kata Alfian Aswad yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Timur.
Menurut Alfian Aswad, banyak proyek besar didanai APBD dengan sistem tahun jamak (multi years) dan tersebar di beberapa tempat. "Jjadi perlu dilakukan peninjauan bagaimana pelaksanaannya di lapangan," katanya.
Sebelumnya, Bupati Kutai Timur H Isran Noor mengajukan dan mengusulkan ke DPRD Kutai Timur berbagai proyek yang didanai APBD II Kutai Timur dengan sistem tahun jamak dengan total anggaran mencapai Rp1,5 triliun.
Berbagai proyek yang diajukan Isran Noor tersebut semuanya disetujui oleh DPRD Kutai Timur, yakni pembangunan jalan dan jembatan meliputi paket Jalan Yos Sudarso Sangatta sebesar Rp180 miliar, Jalan Simpang Kabo-ADM-Rantau Pulung sebesar Rp153,5 miliar dan Ring Road II APT Pranoto-Soekarno Hatta sebesar Rp138,92 miliar.
Kemudian program penanggulangan banjir di Sangatta yang mencapai Rp124,36 miliar terdiri atas pembangunan drainase Jalan Abdul Wahab Syahrani masing-masing setiap tahun sebesar Rp31 miliar selama empat tahun.
Kemudian untuk program penyediaan prasarana umum, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tahap III sebesar Rp63,8 miliar, Masjid Agung tahap III sebesar Rp82,2 miliar. Kompleks Gedung Expo Center tahap II sebesar Rp21.7 miliar. Serta pelabuhan Sangatta sebesar Rp272 miliar.
Sedangkan untuk proyek untuk prasarana aparatur terdiri dari pembangunan Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp11.8 miliar, Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp21,9 miliar, Kantor Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp18,4 miliar, Kantor Badan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebesar Rp57,5 miliar serta Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp10,3 miliar.
Untuk peningkatan SDM sebesar Rp225,4 miliar terdiri dari Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan sebesar Rp82 miliar dan Pembangunan Gedung Sekolah SMK Terpadu Teknik Pertambangan dan Otomotif sebesar Rp51.1 miliar, serta Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Menurut Alfian Aswad melihat langsung ke lapangan sangat penting untuk melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana dan sejauhmana realisasi dilapangan, karena anggaran yang digunakan merupakan APBD yang harus dikontrol.
"Turun langsung ke lapangan merupakan kewajiban sebagai tugas pokok dan fungsi anggota dalam menjalankan kontrol dan pengawasan," kata Alfian Aswad, Kamis.
Dia mengatakan, mengontrol roda pembangunan dan mengawasi anggaran merupakan salah satu tugas lembaga wakil rakyat. Karena itu, sudah merupakan keharusan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. "Nanti waktunya akan segera ditentukan, karena yang membidangi `kan Komisi III," katanya.
"Kebetulan yang membidangi pembangunan adalah Komisi III, sehingga diharapkan turun ke lapangan bersama-sama dengan saya untuk meninjau proyek terutama `multi years`," kata Alfian Aswad yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Timur.
Menurut Alfian Aswad, banyak proyek besar didanai APBD dengan sistem tahun jamak (multi years) dan tersebar di beberapa tempat. "Jjadi perlu dilakukan peninjauan bagaimana pelaksanaannya di lapangan," katanya.
Sebelumnya, Bupati Kutai Timur H Isran Noor mengajukan dan mengusulkan ke DPRD Kutai Timur berbagai proyek yang didanai APBD II Kutai Timur dengan sistem tahun jamak dengan total anggaran mencapai Rp1,5 triliun.
Berbagai proyek yang diajukan Isran Noor tersebut semuanya disetujui oleh DPRD Kutai Timur, yakni pembangunan jalan dan jembatan meliputi paket Jalan Yos Sudarso Sangatta sebesar Rp180 miliar, Jalan Simpang Kabo-ADM-Rantau Pulung sebesar Rp153,5 miliar dan Ring Road II APT Pranoto-Soekarno Hatta sebesar Rp138,92 miliar.
Kemudian program penanggulangan banjir di Sangatta yang mencapai Rp124,36 miliar terdiri atas pembangunan drainase Jalan Abdul Wahab Syahrani masing-masing setiap tahun sebesar Rp31 miliar selama empat tahun.
Kemudian untuk program penyediaan prasarana umum, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tahap III sebesar Rp63,8 miliar, Masjid Agung tahap III sebesar Rp82,2 miliar. Kompleks Gedung Expo Center tahap II sebesar Rp21.7 miliar. Serta pelabuhan Sangatta sebesar Rp272 miliar.
Sedangkan untuk proyek untuk prasarana aparatur terdiri dari pembangunan Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp11.8 miliar, Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp21,9 miliar, Kantor Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp18,4 miliar, Kantor Badan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebesar Rp57,5 miliar serta Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp10,3 miliar.
Untuk peningkatan SDM sebesar Rp225,4 miliar terdiri dari Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan sebesar Rp82 miliar dan Pembangunan Gedung Sekolah SMK Terpadu Teknik Pertambangan dan Otomotif sebesar Rp51.1 miliar, serta Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS). (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013