Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan sebagai bagian dari kompartemen strategis pertahanan dan keamanan nasional, Kaltim terus berupaya melakukan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara cerdas (smart) demi kesejahteraan masyarakat, berbasis kearifan lokal.
"Dari pengelolaan SDA di Kaltim telah dicapai sejumlah keberhasilan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun harus diakui, masih ditemui sejumlah hambatan terutama terkait dampak terhadap lingkungan hidup," kata Awang Faroek pada Semiloka Nasional kerja sama Pemprov dengan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Kursus Reguler Angkatan 25, di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (7/1).
Pemprov Kaltim, saat ini tengah berusaha mengubah kebijakan strategi pembangunan ekonomi, dari pembangunan berbasis energi tak terbarukan (unrenewable resources) menjadi pembangunan berbasis energi terbarukan (renewable resources). Hal itu dilakukan agar pembangunan di masa mendatang tidak tergantung lagi dengan sumber daya alam.
"Kita harus berbuat dan berpikir secara komprehensif integral. Pemprov terus melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan, pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, serta koreksi terhadap RPJMD 2009-2013 disamping persiapan menyusun RPJMD 2014-2018," tegasnya.
Gubernur mengungkapkan, sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, Pemprov ingin mengelola SDA dengan sebaik-baiknya, namun masih menghadapi banyak kendala. Satu contoh, dari total PDRB yang mencapai Rp390 triliun, tidak seluruhnya kembali ke Kaltim. Demikian halnya dengan upaya peningkatan porsi dana bagi hasil (DBH) migas yang sudah diperjuangkan melalui jalur konstitusi, gagal di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, lanjut dia, Kaltim saat ini juga terus berjuang untuk mendapatkan Working Interest (WI) untuk pengelolaan Blok Mahakam dan participating interest (PI) Rapak Ganal. Kondisi lainnya adalah Kaltim sebagai penghasil batu bara dan gas tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membangun PLTG dan PLTU, karena kewenangan pembangunannya secara monopoli masih ada di PLN.
"Kita akan terus berjuang. Meskipun perjuangan tersebut pernah gagal ketika melalui jalur konstitusi, namun saya tegaskan untuk tetap berjuang dalam kerangka NKRI. Meskipun juga sempat timbul aksi-aksi di daerah yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, namun itu semua bisa teratasi," jelas Awang.
Gubernur menambahkan Kaltim juga secara intensif melakukan peningkatan produktifitas menuju keunggulan kompetitif, dengan pembangunan ekonomi berbasis SDA, bisnis dan inovasi. Sesuai dengan RPJMD (2009-2013) Kaltim fokus pada penguatan struktur sosial ekonomi, kualitas SDM agribisnis dan agroidustri, serta struktur produk hulu-hilir.
Sedangkan untuk RPJMD selanjutnya yakni pada 2014-2018, Kaltim akan fokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, ekonomis SDA renewable, infrastruktur wilayah pedalaman, infrastruktur prioritas, efisiensi, efektivitas dan transparansi pemerintahan, pengendalian kualitas lingkungan hidup.
Sementara itu, Gubernur Lemhanas, Budhi Susilo Soepandji, yang menyampaikan sambutan tertulis Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan letak geografis Kaltim yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki Kaltim menjadikannya prioritas pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan.
"Kaltim sebagai kawasan strategis nasional, harus lebih mengembangkan bela negara. Pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan harus dilakukan dengan kebersamaan, keadilan, persatuan dan kesatuan," katanya.
Dengan potensi SDA yang dimiliki, Kaltim harus mengambil langkah-langkah strategis, yaitu pengelolaan SDA sebagai sumber kesejahteraan, memberikan nilai tambah dan berwawasan lingkungan, daya saing bangsa dengan keunggulan kompetitif, pemetaan sesuai potensi lahan, sebagai lumbung energi nasional dan melakukan valuasi/neraca SDA.
Semiloka Pembangunan Kaltim terbagi atas tiga kelompok, yaitu Komisi A membahas tentang "Kaltim sebagai Pusat Unggulan Energi Batubara", Komisi B (Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka) dan Komisi C (Pembudayaan Bela Negara dan Pembangunan Perbatasan).
Semiloka ini turut dihadiri Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wahyu Zaenal, Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, Sekprov Irianto Lambrie serta jajaran SKPD lingkup Pemprov, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Perwakilan Polda Kaltim, serta alumni Lemhanas KRA 25 tahun 1992. (Humas Pemprov Kaltim/her/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Dari pengelolaan SDA di Kaltim telah dicapai sejumlah keberhasilan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun harus diakui, masih ditemui sejumlah hambatan terutama terkait dampak terhadap lingkungan hidup," kata Awang Faroek pada Semiloka Nasional kerja sama Pemprov dengan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Kursus Reguler Angkatan 25, di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (7/1).
Pemprov Kaltim, saat ini tengah berusaha mengubah kebijakan strategi pembangunan ekonomi, dari pembangunan berbasis energi tak terbarukan (unrenewable resources) menjadi pembangunan berbasis energi terbarukan (renewable resources). Hal itu dilakukan agar pembangunan di masa mendatang tidak tergantung lagi dengan sumber daya alam.
"Kita harus berbuat dan berpikir secara komprehensif integral. Pemprov terus melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan, pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, serta koreksi terhadap RPJMD 2009-2013 disamping persiapan menyusun RPJMD 2014-2018," tegasnya.
Gubernur mengungkapkan, sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, Pemprov ingin mengelola SDA dengan sebaik-baiknya, namun masih menghadapi banyak kendala. Satu contoh, dari total PDRB yang mencapai Rp390 triliun, tidak seluruhnya kembali ke Kaltim. Demikian halnya dengan upaya peningkatan porsi dana bagi hasil (DBH) migas yang sudah diperjuangkan melalui jalur konstitusi, gagal di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, lanjut dia, Kaltim saat ini juga terus berjuang untuk mendapatkan Working Interest (WI) untuk pengelolaan Blok Mahakam dan participating interest (PI) Rapak Ganal. Kondisi lainnya adalah Kaltim sebagai penghasil batu bara dan gas tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membangun PLTG dan PLTU, karena kewenangan pembangunannya secara monopoli masih ada di PLN.
"Kita akan terus berjuang. Meskipun perjuangan tersebut pernah gagal ketika melalui jalur konstitusi, namun saya tegaskan untuk tetap berjuang dalam kerangka NKRI. Meskipun juga sempat timbul aksi-aksi di daerah yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, namun itu semua bisa teratasi," jelas Awang.
Gubernur menambahkan Kaltim juga secara intensif melakukan peningkatan produktifitas menuju keunggulan kompetitif, dengan pembangunan ekonomi berbasis SDA, bisnis dan inovasi. Sesuai dengan RPJMD (2009-2013) Kaltim fokus pada penguatan struktur sosial ekonomi, kualitas SDM agribisnis dan agroidustri, serta struktur produk hulu-hilir.
Sedangkan untuk RPJMD selanjutnya yakni pada 2014-2018, Kaltim akan fokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, ekonomis SDA renewable, infrastruktur wilayah pedalaman, infrastruktur prioritas, efisiensi, efektivitas dan transparansi pemerintahan, pengendalian kualitas lingkungan hidup.
Sementara itu, Gubernur Lemhanas, Budhi Susilo Soepandji, yang menyampaikan sambutan tertulis Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan letak geografis Kaltim yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki Kaltim menjadikannya prioritas pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan.
"Kaltim sebagai kawasan strategis nasional, harus lebih mengembangkan bela negara. Pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan harus dilakukan dengan kebersamaan, keadilan, persatuan dan kesatuan," katanya.
Dengan potensi SDA yang dimiliki, Kaltim harus mengambil langkah-langkah strategis, yaitu pengelolaan SDA sebagai sumber kesejahteraan, memberikan nilai tambah dan berwawasan lingkungan, daya saing bangsa dengan keunggulan kompetitif, pemetaan sesuai potensi lahan, sebagai lumbung energi nasional dan melakukan valuasi/neraca SDA.
Semiloka Pembangunan Kaltim terbagi atas tiga kelompok, yaitu Komisi A membahas tentang "Kaltim sebagai Pusat Unggulan Energi Batubara", Komisi B (Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka) dan Komisi C (Pembudayaan Bela Negara dan Pembangunan Perbatasan).
Semiloka ini turut dihadiri Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wahyu Zaenal, Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, Sekprov Irianto Lambrie serta jajaran SKPD lingkup Pemprov, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Perwakilan Polda Kaltim, serta alumni Lemhanas KRA 25 tahun 1992. (Humas Pemprov Kaltim/her/adv)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013