Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin meminta komitmen pemerintah daerah untuk mencarikan solusi yang nyata terkait maraknya pengangguran akibat Pandemi COVID-19 di Provinsi Kaltim.
Salehuddin mengatakan jumlah pengangguran termasuk pegawai yang dirumahkan di wilayah Provinsi Kaltim mencapai 10 ribu pekerja di masa pandemi COVID-19.
Ia berharap pemerintah bisa melakukan inovasi program yang secara langsung atau tidak langsung, mendorong geliat ekonomi yang bersifat padat karya, hingga menyerap lebih banyak tenaga kerja.
"Kalau dalam proses penanganan saat ini tidak memasukkan anggaran untuk bantuan sosial karena diprioritaskan untuk kesehatan. Saya pikir OPD-OPD terkait harus maksimal," kata Salehuddin.
Saleh menyebut, beberapa waktu lalu telah menggelar audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim untuk meminta beberapa opsi sekaligus program-program prioritas agar dapat mengakomodir tenaga atau karyawan yang banyak di-PHK.
Misalnya dari sisi perbankan, memberikan insentif keringanan terkait dengan pinjaman untuk menghidupkan UMKM. "Itu jadi salah satu hal yang kita rekomendasikan pada saat LKPJ Kaltim kemarin," terangnya.
Saleh berharap agar Pemprov Kaltim tetap fokus untuk mengakomodir angkatan kerja yang kian bertambah. Ditambah lagi dengan masa pandemi ini, berharap semua bisa terakomodir.
Logo-DPRD kaltim (Dok Antaranews Kaltim)
Menurutnya, masing-masing OPD di lingkungan Pemprov seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop), hingga Dinas Pariwisata (Dispar) bisa memberi tempat yang maksimal bagi masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Termasuk membantu para pegiat UMKM atau masyarakat yang mempunyai usaha kecil.
"Pelaku usaha kecil bisa kita didatangi, diidentifikasi, dibantu dengan OPD untuk memberikan keringanan. Misalnya, relaksasi pinjaman, atau bantuan lunak yang pengembaliannya kecil," tukas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.
