Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Baharuddin Muin mengharapkan keseriusan Pemerintah Pusat mengenai pembangunan Ibu Kota Negara dan daerah penyangganya.
Pasalnya lanjut Baharuddin hingga kini ground breaking saja masih belum jelas waktu pelaksanaannya, meskipun dari Kementerian saling bergantian meninjau lokasi.
" Tentunya masyarakat Kaltim berharap IKN ini tidak sekedar wacana, namun ada realisasi yang nyata, dan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi harus lebih pro aktif menyongsong pembanguan Ibu Kota tersebut," kata Baharuddin.
Ia juga mengharapkan sejumlah fasilitas penunjang IKN seperti jalan harus clear, diantaranya seperti kilometer 38 Samboja, Kutai Kartanegara menuju Petung, Penajam Paser Utara (PPU).
Selain itu, juga terkait akses untuk melewati Jembatan Pulang Balang.
Baharuddin mengaku tidak dapat berspekulasi dengan adanya kabar pembentukan badan otorita di Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Logo-DPRD kaltim (Dok Antaranews Kaltim)
Meskipun kini juga dikabarkan telah dipersiapkan berbagai profesi untuk dapat bergabung dalam badan otorita tersebut.
Bahkan, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman pun menyebut bahwa pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang badan otorita IKN yang nantinya disiapkan bersamaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.
"Karena ini kan masih berita saja dan belum ada juga landasan hukum yang pastinya, jadi kita liat dulu" kata Muin.
