Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK mengharapkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) selaras dengan program pembangunan Ibu Kota Negara yang baru tersebut.
“Ironis sekali nanti ketika IKN resmi pindah ke Kaltim namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal,” kata Makmur di Samarinda.
Makmur sangat menyayangkan jika masyarakat lokal tidak ikut berperan dalam pembangunan IKN, dan hanya menjadi penonton saja.
“Makanya perlu diimbangi peningkatakan kualitas SDM lokal yang bagus, sehingga bisa bersaing dengan potensi dari luar daerah," katanya.
Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta dilakukan sinkronisasi pembangunan kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan Penajam Paser Utara (PPU), agar bisa berjalan secara beriringan.
“Jangan sampai ada daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan,” kata mantan bupati Berau ini.
Logo DPRD Kaltim (Dok Antaranews Kaltim)
Makmur juga mengingatkan soal kesiapan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, perlu disertifikasi agar bias mengisi lowongan kerja di IKN.
"Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota di kaltim sudah harus mulai merencanakan bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan di IKN," kata Makmur.
