Jakarta (ANTARA Kaltim) - Meski kerap digaungkan sebagai teras negara, buffer persoalan ketahanan dengan negara tetangga sehingga harus mendapat atensi serius pemerintah faktanya persoalan di perbatasan masih klasik; penuh ketimpangan, menimbulkan kecemburuan pembangunan, serta infrastruktur jauh dari kata layak.

Berkait hal ini Komisi III DPRD Kaltim, Jumat (15/6) melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan agenda konsultasi terkait program BNPP 2014 dan progres kerja perencanaan pembangunan di perbatasan.

Rombongan dimpimpin Ketua Komisi III Dahri Yasin, dihadiri  Anggota komisi lainnya seperti Sarkowi V Zahry, Bahrid Buseng, Jawad Sirajudin, Nicolas Pangeran, M Adam Sinte, Windy Imelda, Zainal Haq dan Verydina Wang. “Kami menginginkan penjelasan terkait program BNPP 2o14 serta progress BNPP tahun 2013 terhadap perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan. Karena kita ketahui selama ini perbatasan merupakan daerah yang sangat minim perhatian dari pemerintah pusat,” kata Dahri Yasin.

Eko Subowo, Deputi III Pengelolaan Infrastruktur Wilayah Perbatasan menyatakan, daerah perbatasan Kaltim merupakan wilayah yang memiliki problem rumit. “Sejak belum terbentuknya wilayah Kaltara, Kaltim merupakan provinsi yang memang memiliki banyak problem tentang perbatasan. Namun penanganan perbatasan tetap menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana pun wilayah perbatasan harus menjadi gerbang terdepan sebuah negara kesatuan, “ ucapnya saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Kaltim.

BNPP, menurutnya, menilai kunjungan kerja wakil rakyat Kaltim sangat berarti. Karena menjadi masukan dan informasi bagi para legislator Kaltim untuk dapat memahami kondisi yang sebenarnya tentang masalah perbatasan.

Menurutnya program perencanaan pembangunan perbatasan di semua daerah, terutama Kaltim telah ada. Program ini pun sudah dikirimkan ke gubernur dan kementerian yang terkait agar pembangunan bisa berjalan maksimal.

Namun di mata legislatif Kaltim yang tergabung di Komisi III, perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan masih sangat minim.

Zainal Haq misalnya menyatakan, wilayah perbatasan masih menjadi anak tiri bagi pemerintah. “Perhatian pemerintah sangat kurang,” katanya. Ia mencontohkan Pulau Sambit di Kabupaten Berau yang berdekatan dengan Filifina. Di daerah ini sering terjadi penyelundupan bahkan pencurian baik dari laut maupun darat. “Tapi mana peran pemerintah untuk menanganinya?” kata Zainal.

Senada, Sarkowi menilai pemerintah pusat masih lemah dalam segi koordinasi antara sesama sektor sehingga kurang maksimal dalam kinerja maupun perencanaan khusus wilayah perbatasan.

 â€œYang menjadi pertanyaan kami apakah BNPP tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan usulan anggaran pembangunan di perbatasan. Karena menurut kami BNPP adalah lembaga yang benar-benar pas dalam masalah wilayah perencanaan pembangunan di perbatasan, “ ucapnya.

Hal senada diungkapkan M. Adam. “ Saya menyampaikan hal yang sama dengan rekan saya Sarkowi. Berkaitan dengan usulan program pembangunan perbatasan BNPP, saya menilai regulasi UU harus diperbarui karena tidak ada sinkronisasi koordinasi antara BNPP dengan sektor-sektor yang lain terkait infrastruktur perbatasan,” kritiknya.

Verydiana Wang menambahkan, pembangunan di peratasan sangat lamban dan terkesan setengah-setengah. “Latar belakangnya sudah sangat jelas. Minim fasilitas dan infrastruktur di perbatasan merupakan gambaran konkret atas kinerja dari pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan,” kritik Verydiana. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/met)




Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.