Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi II DPRD Kaltim asal Dapil I Samarinda, Siti Qomariah, meminta Pemprov Kaltim serius merehabilitasi hutan mangrove di Delta Mahakam dan wilayah pesisir "Benua Etam" lainnya.
Tak dipungkiri sudah ada program dari pemerintah menanami kembali kawasan-kawasan yang rusak, namun ke depan perlu kerja keras lagi, mengingat laju kerusakan hutan mangrove belum sebanding dengan upaya merehabilitasinya.
"Hutan mangrove yang telah rusak hendaknya segera dibenahi. Pemprov bersama DPRD Kaltim perlu membuat Perda untuk perlindungan lingkungan," kata Siti Qomariah, Rabu (24/10).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang akrab disapa, Qmay, ini pembuatan tambak tak perlu besar, yang penting bisa optimal. Perlu diberdayakan tenaga-tenaga ahli untuk memandu para petambak. Fungsikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
Sayangnya sementara ini tidak demikian. Ada kesan tambak dibuat seluas-luasnya, sehancur-hancurnya, yang sudah tidak produktif ditinggalkan. Diduga pula, ada sebagian masyarakat yang membuat tambak di dekat perusahaan hanya untuk akal-akalan, dengan tujuan mendapatkan ganti rugi.
"Selain memberikan pendampingan agar para petambak berada pada koridor yang benar dan terbantu mengelola tambak ramah lingkungan, Pemprov juga harus turut melakukan pengawasan, agar hutan mangrove bisa lestari, sementara petambak juga bisa berusaha tanpa merusak lingkungan," kata wakil rakyat kelahiran Samarinda, 6 Oktober 1962 ini.
Menyangkut pandangan masyarakat terhadap biaya pegawai dan anggaran pemerintah membangun gedung-gedung bagus, menurut Qmay, umumnya mereka tak mempersoalkannya. Bagi rakyat, yang penting mereka mendapatkan pelayanan maksimal di bidang kesehatan, yakni berobat mudah, murah, terjangkau dan terlayani dengan optimal. Selain itu, juga pendidikan murah, terjangkau, berkualitas, terarah dan terencana, lapangan kerja terbuka lebar, ada dorongan pemerintah memudahkan kesempatan berusaha dan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata.
"Jalan-jalan harus mulus, tak selalu rusak dan kebanjiran. Penting pula ada sistem transportasi yang baik, sehingga tak ada kemacetan parah, juga perhatian terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas, baik untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan serta kehutanan," kata politisi yang pernah menjadi bankir tersebut.
Sementara terhadap pelayanan kesehatan di Klinik Korpri Jl Kusuma Bangsa, Qmay berpendapat, sayang klinik yang berlokasi di tempat strategis dan representatif itu hanya untuk melayani anggota Korpri kantor gubernur saja.
Banyak yang menyampaikan kepada dirinya, Ini menjadi kecemburuan anggota Korpri unit kerja lainnya. "Sebenarnya pemerintah memiliki tempat pelayanan kesehatan yang baik, termasuk dokternya. Sebaiknya ini ditularkan ke tempat pelayanan kesehatan lainnya, seperti puskesmas-puskesmas, sehingga pelayanan di sini bisa lebih maksimal," kata politisi yang aktif membina kaum wanita pedesaan ini.
Menyangkut hasil Kongres ISEI XVIII, dengan tema Satu Dasawarsa Implementasi Otonomi Daerah, yang baru saja diikutinya, menurut Qmay, muncul sejumlah pertanyaan, antara lain apakah Otda berdampak signifikan untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan? Mengapa tidak terlalu memberikan pengaruh, sehingga muncul kesan masih ada ketimpangan antara pusat dan daerah? Dalam Kongres itu terungkap, Bappenas melihat anggaran berorientasi ke Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sedangkan Kemendagri ke Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Satu sama lain jelas beda dan membuat daerah bingung. Yang juga perlu dicermati, sekarang diusulkan untuk direvisi, wacana untuk digabungkan. Ada pula rencana pemerintah mengeluarkan surat utang yang diberi bunga untuk biaya pembangunan di daerah. Kalau ini terjadi, daerah akan semakin terpojok posisinya," kata wakil rakyat yang rajin berdialog dengan pedagang-pedagang pasar tersebut. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Tak dipungkiri sudah ada program dari pemerintah menanami kembali kawasan-kawasan yang rusak, namun ke depan perlu kerja keras lagi, mengingat laju kerusakan hutan mangrove belum sebanding dengan upaya merehabilitasinya.
"Hutan mangrove yang telah rusak hendaknya segera dibenahi. Pemprov bersama DPRD Kaltim perlu membuat Perda untuk perlindungan lingkungan," kata Siti Qomariah, Rabu (24/10).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang akrab disapa, Qmay, ini pembuatan tambak tak perlu besar, yang penting bisa optimal. Perlu diberdayakan tenaga-tenaga ahli untuk memandu para petambak. Fungsikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
Sayangnya sementara ini tidak demikian. Ada kesan tambak dibuat seluas-luasnya, sehancur-hancurnya, yang sudah tidak produktif ditinggalkan. Diduga pula, ada sebagian masyarakat yang membuat tambak di dekat perusahaan hanya untuk akal-akalan, dengan tujuan mendapatkan ganti rugi.
"Selain memberikan pendampingan agar para petambak berada pada koridor yang benar dan terbantu mengelola tambak ramah lingkungan, Pemprov juga harus turut melakukan pengawasan, agar hutan mangrove bisa lestari, sementara petambak juga bisa berusaha tanpa merusak lingkungan," kata wakil rakyat kelahiran Samarinda, 6 Oktober 1962 ini.
Menyangkut pandangan masyarakat terhadap biaya pegawai dan anggaran pemerintah membangun gedung-gedung bagus, menurut Qmay, umumnya mereka tak mempersoalkannya. Bagi rakyat, yang penting mereka mendapatkan pelayanan maksimal di bidang kesehatan, yakni berobat mudah, murah, terjangkau dan terlayani dengan optimal. Selain itu, juga pendidikan murah, terjangkau, berkualitas, terarah dan terencana, lapangan kerja terbuka lebar, ada dorongan pemerintah memudahkan kesempatan berusaha dan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata.
"Jalan-jalan harus mulus, tak selalu rusak dan kebanjiran. Penting pula ada sistem transportasi yang baik, sehingga tak ada kemacetan parah, juga perhatian terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas, baik untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan serta kehutanan," kata politisi yang pernah menjadi bankir tersebut.
Sementara terhadap pelayanan kesehatan di Klinik Korpri Jl Kusuma Bangsa, Qmay berpendapat, sayang klinik yang berlokasi di tempat strategis dan representatif itu hanya untuk melayani anggota Korpri kantor gubernur saja.
Banyak yang menyampaikan kepada dirinya, Ini menjadi kecemburuan anggota Korpri unit kerja lainnya. "Sebenarnya pemerintah memiliki tempat pelayanan kesehatan yang baik, termasuk dokternya. Sebaiknya ini ditularkan ke tempat pelayanan kesehatan lainnya, seperti puskesmas-puskesmas, sehingga pelayanan di sini bisa lebih maksimal," kata politisi yang aktif membina kaum wanita pedesaan ini.
Menyangkut hasil Kongres ISEI XVIII, dengan tema Satu Dasawarsa Implementasi Otonomi Daerah, yang baru saja diikutinya, menurut Qmay, muncul sejumlah pertanyaan, antara lain apakah Otda berdampak signifikan untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan? Mengapa tidak terlalu memberikan pengaruh, sehingga muncul kesan masih ada ketimpangan antara pusat dan daerah? Dalam Kongres itu terungkap, Bappenas melihat anggaran berorientasi ke Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sedangkan Kemendagri ke Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Satu sama lain jelas beda dan membuat daerah bingung. Yang juga perlu dicermati, sekarang diusulkan untuk direvisi, wacana untuk digabungkan. Ada pula rencana pemerintah mengeluarkan surat utang yang diberi bunga untuk biaya pembangunan di daerah. Kalau ini terjadi, daerah akan semakin terpojok posisinya," kata wakil rakyat yang rajin berdialog dengan pedagang-pedagang pasar tersebut. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012