Indonesia akan memasuki fase baru dalam penanganan pandemi COVID-19, yakni pemberian vaksin kepada anggota masyarakat.
Diyakini hanya ada dua cara dalam mengatasi penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 itu, yakni menemukan obatnya atau memberi vaksin. Keduanya sedang berkejaran dan agaknya fokus saat ini ada pada pemberian vaksin.
Sedikitnya ada 10 lembaga penelitian dunia yang sedang mengkaji dan menemukan vaksin untuk mencegah atau mengatasi virus yang menyerang tenggorokan dan paru-paru tersebut.
Di Indonesia terdapat sejumlah lembaga yang juga meneliti vaksin dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi ternama di dalam negeri. Vaksin Merah Putih, begitu nama yang dilekatkan, di mana dalam waktu dekat akan memasuki tahap uji klinis.
Sambil menunggu vaksin dalam negeri layak digunakan, pemerintah telah mendatangkan tiga juta dosis vaksin Sinovac dari China dalam dua tahap. Tahap pertama tiba di Tanah Air 1,2 juta pada 6 Desember 2020, kemudian tiba lagi 1,8 juta pada 31 Desember 2020 dengan menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER dari maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-890D.
Vaksin yang dimuat dalam 11 Envirotainer tersebut langsung dibawa dan disimpan di Kantor Pusat Bio Farma di Bandung.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kedatangan vaksin tersebut di Bandara Soekarno-Hatta.
660 juta dosis
Angka tiga juta dosis vaksin itu masih jauh dari cukup. Indonesia butuh 660 juta dosis untuk memenuhi imunitas komunal atau herd immunity, di mana 181 juta penduduk harus divaksin yang sudah ditetapkan diberi secara gratis.
Menkes Budi Gunafi Sadikin mengatakan saat ini terdapat 269 juta rakyat Indonesia. Jika ingin mengejar imunitas komunal pada warga di atas 18 tahun maka angkanya menjadi 188 juta orang.
Jika disisihkan penduduk dengan komorbid (penyakit penyerta) berat, mereka yang pernah positif COVID-19, dan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, maka jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta warga.
Dari jumlah tersebut dan dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin.
Pemerintah menempuh lima jalur pengadaan vaksin, empat di antaranya bersifat bilateral dan satu sifatnya multilateral.
Melalui jalur bilateral, pemerintah telah menandatangani kontrak untuk 125 juta dosis vaksin dari Sinovac (Tiongkok) dengan opsi menambah 100 juta dosis lagi dan 130 juta dosis dari Novavax (Amerika).
Selain itu, pemerintah akan menandatangani kontrak dengan AstraZeneca (Inggris) untuk memperoleh hingga 100 juta dosis vaksin dan total 100 juta dosis lainnya yang juga akan didatangkan dari BioNTech-Pfizer (Jerman-Amerika).
Perolehan vaksin dari keempat sumber tersebut bertujuan memastikan resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin ke Indonesia dalam jumlah yang dibutuhkan.
Vaksin COVID-19 dalam jumlah yang amat besar tersebut diharapkan dapat segera dan secara bertahap datang ke Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia dengan jumlah target 181 juta orang dapat memperoleh vaksin secara gratis.
Indonesia sesungguhnya bekerja sama multilateral dengan institusi Gavi yang merupakan bagian dari WHO, di mana mereka akan memberikan vaksin secara gratis, sebagaimana yang disampaikan Menkes Budi Gunafi Sadikin.
Porsi vaksin gratis yang diberikan untuk Indonesia hingga saat ini masih bergerak dinamis dan dipastikan akan memperolehnya bagi tiga persen dari populasi atau 16 juta dosis hingga 20 persen populasi atau 100 juta dosis.
Penandatanganan kontrak antara pemerintah dengan empat sumber vaksin jalur bilateral, disertai dengan opsi di mana dalam kontrak diatur bahwa terdapat sekian jumlah porsi yang pasti akan diambil Indonesia dengan opsi lain untuk menambah jumlah apabila dibutuhkan.
Gunanya, kalau vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis diperoleh, maka Indonesia kita tidak perlu mengambil dari mereka. Namun, jika vaksin dari Gavi ini belum datang sesuai dengan jadwal yang diinginkan, maka pemerintah sudah mengamankan suplai dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral.
Secara garis besar, Indonesia akan memperoleh 660 juta dosis vaksin dengan rincian setengah (330 juta dosis) sudah pasti diperoleh, sementara setengah sisanya merupakan komitmen opsi penambahan untuk memastikan kegiatan vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.
Nakes yang pertama
Pemerintah sudah menyusun tahapan pemberian vaksin kepada masyarakat. Tenaga kesehatan (nakes) akan menjadi pihak pertama yang divaksin setelah persetujuan penggunaannya dikeluarkan oleh BPOM.
Rencana tahapan tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) atau badan independen yang memberikan saran kepada Menteri Kesehatan terkait dengan program vaksinasi di Indonesia.
Berdasarkan data, terdapat 1,3 juta nakes di 34 provinsi. Tahap kedua akan diberikan kepada pekerja (public workers) yang angkanya sekitar 17,4 juta orang, kemudian tahap selanjutnya masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang, sesudah itu masyarakat umum.
Setiap negara memiliki tahapan vaksinasi yang berbeda-beda. Namun, satu hal yang sama adalah menempatkan tenaga kesehatan sebagai yang utama dan pertama dalam menerima vaksin COVID-19.
Menurut Menkes Budi Gunafi Sadikin, nakes garda terdepan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan hal itu juga yang dilakukan di Amerika dan negara lain, bahwa mereka prioritas pertama yang akan divaksin.
Namun, pemerintah memastikan bahwa pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan ini hanya dilakukan apabila persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah dikeluarkan. Pemerintah berpegang teguh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin COVID-19.
Selama ini, BPOM telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, juga berbicara dengan otoritas di sejumlah negara, seperti Turki, Brazil, dan Tiongkok terkait dengan uji klinis vaksin dari Sinovac yang merupakan salah satu penyedia vaksin bagi Indonesia. Harapannya, BPOM dapat mengambil keputusan yang independen berdasarkan data-data sains.
Sambil menunggu pelaksanaan vaksinasi yang diperkirakan butuh waktu setahun itu, masyarakat diimbau untuk tetap melaksanakan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan saat atau setelah beraktivitas.
Sementara, semua pihak terkait diharapkan tetap teguh melaksanakan 3T, yakni testing (melakukan tes kepada warga), tracking (melacak kontak erat dan yang diduga terinfeksi), dan treatment (merawat dan menyembuhkan pasien).
Semua upaya ini, diharapkan bisa mengantarkan Indonesia mengendalikan dan mengatasi pandemi yang sudah meluluhlantakkan semua sektor kehidupan, Semoga.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
Diyakini hanya ada dua cara dalam mengatasi penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 itu, yakni menemukan obatnya atau memberi vaksin. Keduanya sedang berkejaran dan agaknya fokus saat ini ada pada pemberian vaksin.
Sedikitnya ada 10 lembaga penelitian dunia yang sedang mengkaji dan menemukan vaksin untuk mencegah atau mengatasi virus yang menyerang tenggorokan dan paru-paru tersebut.
Di Indonesia terdapat sejumlah lembaga yang juga meneliti vaksin dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi ternama di dalam negeri. Vaksin Merah Putih, begitu nama yang dilekatkan, di mana dalam waktu dekat akan memasuki tahap uji klinis.
Sambil menunggu vaksin dalam negeri layak digunakan, pemerintah telah mendatangkan tiga juta dosis vaksin Sinovac dari China dalam dua tahap. Tahap pertama tiba di Tanah Air 1,2 juta pada 6 Desember 2020, kemudian tiba lagi 1,8 juta pada 31 Desember 2020 dengan menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER dari maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-890D.
Vaksin yang dimuat dalam 11 Envirotainer tersebut langsung dibawa dan disimpan di Kantor Pusat Bio Farma di Bandung.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kedatangan vaksin tersebut di Bandara Soekarno-Hatta.
660 juta dosis
Angka tiga juta dosis vaksin itu masih jauh dari cukup. Indonesia butuh 660 juta dosis untuk memenuhi imunitas komunal atau herd immunity, di mana 181 juta penduduk harus divaksin yang sudah ditetapkan diberi secara gratis.
Menkes Budi Gunafi Sadikin mengatakan saat ini terdapat 269 juta rakyat Indonesia. Jika ingin mengejar imunitas komunal pada warga di atas 18 tahun maka angkanya menjadi 188 juta orang.
Jika disisihkan penduduk dengan komorbid (penyakit penyerta) berat, mereka yang pernah positif COVID-19, dan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, maka jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta warga.
Dari jumlah tersebut dan dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin.
Pemerintah menempuh lima jalur pengadaan vaksin, empat di antaranya bersifat bilateral dan satu sifatnya multilateral.
Melalui jalur bilateral, pemerintah telah menandatangani kontrak untuk 125 juta dosis vaksin dari Sinovac (Tiongkok) dengan opsi menambah 100 juta dosis lagi dan 130 juta dosis dari Novavax (Amerika).
Selain itu, pemerintah akan menandatangani kontrak dengan AstraZeneca (Inggris) untuk memperoleh hingga 100 juta dosis vaksin dan total 100 juta dosis lainnya yang juga akan didatangkan dari BioNTech-Pfizer (Jerman-Amerika).
Perolehan vaksin dari keempat sumber tersebut bertujuan memastikan resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin ke Indonesia dalam jumlah yang dibutuhkan.
Vaksin COVID-19 dalam jumlah yang amat besar tersebut diharapkan dapat segera dan secara bertahap datang ke Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia dengan jumlah target 181 juta orang dapat memperoleh vaksin secara gratis.
Indonesia sesungguhnya bekerja sama multilateral dengan institusi Gavi yang merupakan bagian dari WHO, di mana mereka akan memberikan vaksin secara gratis, sebagaimana yang disampaikan Menkes Budi Gunafi Sadikin.
Porsi vaksin gratis yang diberikan untuk Indonesia hingga saat ini masih bergerak dinamis dan dipastikan akan memperolehnya bagi tiga persen dari populasi atau 16 juta dosis hingga 20 persen populasi atau 100 juta dosis.
Penandatanganan kontrak antara pemerintah dengan empat sumber vaksin jalur bilateral, disertai dengan opsi di mana dalam kontrak diatur bahwa terdapat sekian jumlah porsi yang pasti akan diambil Indonesia dengan opsi lain untuk menambah jumlah apabila dibutuhkan.
Gunanya, kalau vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis diperoleh, maka Indonesia kita tidak perlu mengambil dari mereka. Namun, jika vaksin dari Gavi ini belum datang sesuai dengan jadwal yang diinginkan, maka pemerintah sudah mengamankan suplai dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral.
Secara garis besar, Indonesia akan memperoleh 660 juta dosis vaksin dengan rincian setengah (330 juta dosis) sudah pasti diperoleh, sementara setengah sisanya merupakan komitmen opsi penambahan untuk memastikan kegiatan vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.
Nakes yang pertama
Pemerintah sudah menyusun tahapan pemberian vaksin kepada masyarakat. Tenaga kesehatan (nakes) akan menjadi pihak pertama yang divaksin setelah persetujuan penggunaannya dikeluarkan oleh BPOM.
Rencana tahapan tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) atau badan independen yang memberikan saran kepada Menteri Kesehatan terkait dengan program vaksinasi di Indonesia.
Berdasarkan data, terdapat 1,3 juta nakes di 34 provinsi. Tahap kedua akan diberikan kepada pekerja (public workers) yang angkanya sekitar 17,4 juta orang, kemudian tahap selanjutnya masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang, sesudah itu masyarakat umum.
Setiap negara memiliki tahapan vaksinasi yang berbeda-beda. Namun, satu hal yang sama adalah menempatkan tenaga kesehatan sebagai yang utama dan pertama dalam menerima vaksin COVID-19.
Menurut Menkes Budi Gunafi Sadikin, nakes garda terdepan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan hal itu juga yang dilakukan di Amerika dan negara lain, bahwa mereka prioritas pertama yang akan divaksin.
Namun, pemerintah memastikan bahwa pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan ini hanya dilakukan apabila persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah dikeluarkan. Pemerintah berpegang teguh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin COVID-19.
Selama ini, BPOM telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, juga berbicara dengan otoritas di sejumlah negara, seperti Turki, Brazil, dan Tiongkok terkait dengan uji klinis vaksin dari Sinovac yang merupakan salah satu penyedia vaksin bagi Indonesia. Harapannya, BPOM dapat mengambil keputusan yang independen berdasarkan data-data sains.
Sambil menunggu pelaksanaan vaksinasi yang diperkirakan butuh waktu setahun itu, masyarakat diimbau untuk tetap melaksanakan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan saat atau setelah beraktivitas.
Sementara, semua pihak terkait diharapkan tetap teguh melaksanakan 3T, yakni testing (melakukan tes kepada warga), tracking (melacak kontak erat dan yang diduga terinfeksi), dan treatment (merawat dan menyembuhkan pasien).
Semua upaya ini, diharapkan bisa mengantarkan Indonesia mengendalikan dan mengatasi pandemi yang sudah meluluhlantakkan semua sektor kehidupan, Semoga.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021