Penajam (ANTARA News Kaltim) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Penajam Paser Utara (PPU) mendesak agar anjloknya harga tandan buah segar (TBS) hingga di bawah standar ketentuan Tim Pemprov Kaltim sebesar Rp1.300 per kilogram, segera diatasi.
"Sekarang harga TBS hanya Rp1.060 per kilogram. Karena itu Apkasindo sudah berupaya maksimal untuk mengantisipasi sebelum harga TBS anjlok. Namun DPRD dan pemerintah tidak responsif terhadap persoalan kami," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apkasindo PPU, Sunyoto, Rabu.
Sunyoto menjelaskan, beberapa kali pertemuan di tingkat provinsi yang membahas persoalan harga buah kelapa sawit itu, dinas teknis yang berperan di tingkat II hanya mengirim staf yang disebutnya tidak memiliki kapasitas mengambil kebijakan.
Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan terutama Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi.
"Hal ini merupakan refleksi tidak responsifnya dinas teknis terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan petani kebun kelapa sawit," ujar Sunyoto.
Menurut dia, tim yang terdiri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Pemprov Kaltim memutuskan untuk harga jual TBS ditetapkan Rp 1.300 per kilogram. Namun, sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sepaku membeli lebih rendah dari harga yang ditetapkan tersebut, yaitu Rp1.060 per kilogram.
Bahkan, katanya, para tengkulak hanya membeli TBS seharga Rp300-Rp500 per kilogram.
Dikatakannya, karena di wilayah Sepaku belum ada pabrik pengolah buah sawit, sehingga, banyak petani kebun sawit mengirim produksi mereka ke pabrik kelapa sawit di Kecamatan Waru.
Tetapi setali tiga uang, pabrik kelapa sawit di Waru juga hanya membeli TBS yang harganya lebih rendah dari ketentuan tim Pemprov Kaltim.
"Persoalan petani kebun kelapa sawit ini jangan dianggap biasa-biasa saja, tetapi sudah memasuki wilayah krusial. Pemerintah sudah seharusnya memberi perhatian memadai terhadap persoalan tersebut," ucapnya.
Apkasindo, kata Sunyoto, sudah mencermati keluhan para petani kebun kelapa sawit karena anjloknya harga TBS.
Solusinya, menurut dia, harus dibangun pabrik baru dengan berbasis kebun rakyat. Apkasindo sudah lama menyuarakan hal ini, namun tidak mendapatkan dukungan para pihak.
"Semua pabrik pengolah kelapa sawit yang ada over kapasitas sehingga terjadi antrean buah sawit di pabrik. Buah sawit yang tidak segera diolah akan jatuh harganya karena pabrik semakin susah mengolahnya. Karena itu tengkulak membeli di bawah harga tim," katanya.
Petani, lanjut dia, dihadapkan pada sulitnya pilihan. Kalau tidak segera dijual buah sawit membusuk. "Mau tidak mau, petani akhirnya mengikuti harga yang ditentukan tengkulak," katanya.
Persoalan anjloknya harga TBS ini, tambah Sunyoto, sudah sejak lama diprediksi Apkasindo bakal terjadi.
Oleh karena itu, Apkasindo meminta pemerintah perlu segera turun tangan untuk membantu petani kebun kelapa sawit mendapatkan kembali harga terbaik, harga yang sudah ditetapkan tim.
Seperti diberitakan sebelumnya, rendahnya harga jual TBS kelapa sawit yang dibeli perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara, menimbulkan kekhawatiran sejumlah petani sawit akan terancam gulung tikar.
Padahal, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harga normal TBS Rp1.300 per kilogram, namun di lapangan harga TBS dibeli perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya Rp1.060 per kilogram. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Sekarang harga TBS hanya Rp1.060 per kilogram. Karena itu Apkasindo sudah berupaya maksimal untuk mengantisipasi sebelum harga TBS anjlok. Namun DPRD dan pemerintah tidak responsif terhadap persoalan kami," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apkasindo PPU, Sunyoto, Rabu.
Sunyoto menjelaskan, beberapa kali pertemuan di tingkat provinsi yang membahas persoalan harga buah kelapa sawit itu, dinas teknis yang berperan di tingkat II hanya mengirim staf yang disebutnya tidak memiliki kapasitas mengambil kebijakan.
Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan terutama Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi.
"Hal ini merupakan refleksi tidak responsifnya dinas teknis terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan petani kebun kelapa sawit," ujar Sunyoto.
Menurut dia, tim yang terdiri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Pemprov Kaltim memutuskan untuk harga jual TBS ditetapkan Rp 1.300 per kilogram. Namun, sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sepaku membeli lebih rendah dari harga yang ditetapkan tersebut, yaitu Rp1.060 per kilogram.
Bahkan, katanya, para tengkulak hanya membeli TBS seharga Rp300-Rp500 per kilogram.
Dikatakannya, karena di wilayah Sepaku belum ada pabrik pengolah buah sawit, sehingga, banyak petani kebun sawit mengirim produksi mereka ke pabrik kelapa sawit di Kecamatan Waru.
Tetapi setali tiga uang, pabrik kelapa sawit di Waru juga hanya membeli TBS yang harganya lebih rendah dari ketentuan tim Pemprov Kaltim.
"Persoalan petani kebun kelapa sawit ini jangan dianggap biasa-biasa saja, tetapi sudah memasuki wilayah krusial. Pemerintah sudah seharusnya memberi perhatian memadai terhadap persoalan tersebut," ucapnya.
Apkasindo, kata Sunyoto, sudah mencermati keluhan para petani kebun kelapa sawit karena anjloknya harga TBS.
Solusinya, menurut dia, harus dibangun pabrik baru dengan berbasis kebun rakyat. Apkasindo sudah lama menyuarakan hal ini, namun tidak mendapatkan dukungan para pihak.
"Semua pabrik pengolah kelapa sawit yang ada over kapasitas sehingga terjadi antrean buah sawit di pabrik. Buah sawit yang tidak segera diolah akan jatuh harganya karena pabrik semakin susah mengolahnya. Karena itu tengkulak membeli di bawah harga tim," katanya.
Petani, lanjut dia, dihadapkan pada sulitnya pilihan. Kalau tidak segera dijual buah sawit membusuk. "Mau tidak mau, petani akhirnya mengikuti harga yang ditentukan tengkulak," katanya.
Persoalan anjloknya harga TBS ini, tambah Sunyoto, sudah sejak lama diprediksi Apkasindo bakal terjadi.
Oleh karena itu, Apkasindo meminta pemerintah perlu segera turun tangan untuk membantu petani kebun kelapa sawit mendapatkan kembali harga terbaik, harga yang sudah ditetapkan tim.
Seperti diberitakan sebelumnya, rendahnya harga jual TBS kelapa sawit yang dibeli perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara, menimbulkan kekhawatiran sejumlah petani sawit akan terancam gulung tikar.
Padahal, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harga normal TBS Rp1.300 per kilogram, namun di lapangan harga TBS dibeli perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya Rp1.060 per kilogram. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012