Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Mayoritas warga meminta bantuan dana dari pemerintah provinsi untuk pembangunan masjid dan langgar pada saat anggota DPRD Kaltim dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Dapil III, Syaparudin, melakukan reses di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar), 24-29 Agustus 2012.
"Masalah jalan rusak juga masih menjadi keluhan warga. Semua aspirasi warga Insya Allah akan saya perjuangkan agar memperoleh anggaran dari pemerintah provinsi pada APBD 2013, terutama pembangunan rumah-rumah ibadah berupa masjid dan langgar. Soal jalan rusak, ini juga tak henti-hentinya saya perjuangkan agar ada perbaikan dan peningkatan kelasnya," kata Syaparudin ketika melakukan reses di Bakungan, Loa Janan Ulu, Kutai Kartanegara, Rabu (29/8).
Panitia pembangunan Masjid Miftahul Jannah Bakungan, Arlusdiansyah, mengatakan masjid yang pernah dibantu anggaran Rp30 juta dari Pemprov Kaltim setelah diperjuangkan Syaparudin, kini memerlukan dana hingga Rp4 miliar untuk dapat rampung dibangun dua lantai.
Hasil swadaya warga terkumpul dana Rp240 juta, tapi posisi per tanggal 3 Agustus, panitia mempunyai utang Rp84 juta kepada toko dan pemborong.
"Mohon pada APBD 2013 ini masjid kami dapat dibantu kembali," kata Arlusdiansyah.
Sedangkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakungan, H Fauzi, selain meminta bantuan anggaran pembangunan masjid juga mengharapkan perhatian pemerintah provinsi untuk memperbaiki jalan poros Loa Jalan – Tenggarong yang kini rusak parah dan sudah memakan banyak korban.
"Kami tanya Pemkab Kukar, status jalan ini jalan negara, sehingga tolong ada perhatian dari pemerintah provinsi bagaimana bisa melobi pemerintah pusat. Kalau tidak ya diperbaiki melalui anggaran Pemprov," kata Fauzi.
Sebelumnya, Syaparudin melakukan reses di Kecamatan Tanjung Isuy, yakni di Desa Pulau Lanting, Tanjung Jone, dan Desa Muara Ohong. Aspirasi masyarakat antara lain, mereka minta diperjuangkan agar pemerintah, baik Pemprov maupun Pemkab Kutai Barat, terutama instansi teknis terkait untuk membantu nasib para nelayan, karena Danau Jempang yang menjadi andalan para nelayan di sana, potensi tangkapan ikannya mulai menurun disebabkan adanya warga yang menangkap ikan menggunakan trawl, racun dan setrum, akibatnya masyarakat nelayan di sejumlah desa itu saat ini mengeluh.
"Informasi yang saya dapatkan, pihak perwakilan nelayan sudah menyampaikan harapan mereka kepada Pemkab Kubar, khususnya ke Disbuntanakan Kubar, agar segera membantu nelayan dengan cara membuka pos pengamanan danau, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda ditindaklanjutinya harapan masyarakat," kata politisi kelahiran Long Iram, Kubar, 10 Juli 1964 ini.
Karena itu, dia mendesak pejabat teknis baik Pemkab Kubar maupun Pemprov Kaltim untuk segera menindaklanjuti aspirasi nasyarakat Kubar tersebut. Kalau Pemkab dan Pemprov lambat mengambil langkah-langkah terhadap kasus tersebut, tentu bisa berbaya, karena dikhawatirkan memicu gesekan di antara sesama warga.
Sedangkan warga Pulau Lanting meminta diaspalkan jalan yang menghubungkan Desa Pulau Lanting ke ibukota Kecamatan Tanjung Isuy. Mereka juga meminta dibangunkan pagar Masjid Al-Muqarrabin, renovasi TK/TPA Nurul Yaqin Pulau Lanting dan sebuah langgar di Pulau Lanting.
Sedangkan di Tanjung Isuy, warga meminta diaspalkan jalan kecamatan yang sudah lama rusak parah. Mereka juga meminta bantuan dana APBD 2013 untuk masjid besar Tanjung Isuy.
Di Tanjung Jone, pengurus masjid setempat minta dibangunkan menara masjid. Begitu pula pada reses di Kecamatan Damai, Kubar, masyarakat minta direnovasikan masjid mereka.
Di Kampung Penawai, masyarakat minta Dinas Kesehatan Kubar menambah tenaga medis dan obat-obatan di puskesmas pembantu. Warga kampung tersebut juga meminta Dinas terkait di Kubar dan Pemprov Kaltim agar mengecek/mengawasi lokasi perkebunan sawit PT Parinda Bersaudara dan PT TSS yang diduga menggunakan racun/pupuk perkebunan sawit, namun kemudian ternyata racun-racun tersebut diduga mengalir ke Sungai Penawai dan Muara Kedang.
"Menurut laporan warga, ini mengakibatkan sungai itu tercemar dan ikan-ikannya mati. Air sungai juga sangat berbahaya bila dikonsumsi masyarakat setempat. Makanya instansi terkait harus turun ke lapangan mengeceknya," kata politisi berlatar belakang aktivis mahasiswa tersebut. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Masalah jalan rusak juga masih menjadi keluhan warga. Semua aspirasi warga Insya Allah akan saya perjuangkan agar memperoleh anggaran dari pemerintah provinsi pada APBD 2013, terutama pembangunan rumah-rumah ibadah berupa masjid dan langgar. Soal jalan rusak, ini juga tak henti-hentinya saya perjuangkan agar ada perbaikan dan peningkatan kelasnya," kata Syaparudin ketika melakukan reses di Bakungan, Loa Janan Ulu, Kutai Kartanegara, Rabu (29/8).
Panitia pembangunan Masjid Miftahul Jannah Bakungan, Arlusdiansyah, mengatakan masjid yang pernah dibantu anggaran Rp30 juta dari Pemprov Kaltim setelah diperjuangkan Syaparudin, kini memerlukan dana hingga Rp4 miliar untuk dapat rampung dibangun dua lantai.
Hasil swadaya warga terkumpul dana Rp240 juta, tapi posisi per tanggal 3 Agustus, panitia mempunyai utang Rp84 juta kepada toko dan pemborong.
"Mohon pada APBD 2013 ini masjid kami dapat dibantu kembali," kata Arlusdiansyah.
Sedangkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakungan, H Fauzi, selain meminta bantuan anggaran pembangunan masjid juga mengharapkan perhatian pemerintah provinsi untuk memperbaiki jalan poros Loa Jalan – Tenggarong yang kini rusak parah dan sudah memakan banyak korban.
"Kami tanya Pemkab Kukar, status jalan ini jalan negara, sehingga tolong ada perhatian dari pemerintah provinsi bagaimana bisa melobi pemerintah pusat. Kalau tidak ya diperbaiki melalui anggaran Pemprov," kata Fauzi.
Sebelumnya, Syaparudin melakukan reses di Kecamatan Tanjung Isuy, yakni di Desa Pulau Lanting, Tanjung Jone, dan Desa Muara Ohong. Aspirasi masyarakat antara lain, mereka minta diperjuangkan agar pemerintah, baik Pemprov maupun Pemkab Kutai Barat, terutama instansi teknis terkait untuk membantu nasib para nelayan, karena Danau Jempang yang menjadi andalan para nelayan di sana, potensi tangkapan ikannya mulai menurun disebabkan adanya warga yang menangkap ikan menggunakan trawl, racun dan setrum, akibatnya masyarakat nelayan di sejumlah desa itu saat ini mengeluh.
"Informasi yang saya dapatkan, pihak perwakilan nelayan sudah menyampaikan harapan mereka kepada Pemkab Kubar, khususnya ke Disbuntanakan Kubar, agar segera membantu nelayan dengan cara membuka pos pengamanan danau, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda ditindaklanjutinya harapan masyarakat," kata politisi kelahiran Long Iram, Kubar, 10 Juli 1964 ini.
Karena itu, dia mendesak pejabat teknis baik Pemkab Kubar maupun Pemprov Kaltim untuk segera menindaklanjuti aspirasi nasyarakat Kubar tersebut. Kalau Pemkab dan Pemprov lambat mengambil langkah-langkah terhadap kasus tersebut, tentu bisa berbaya, karena dikhawatirkan memicu gesekan di antara sesama warga.
Sedangkan warga Pulau Lanting meminta diaspalkan jalan yang menghubungkan Desa Pulau Lanting ke ibukota Kecamatan Tanjung Isuy. Mereka juga meminta dibangunkan pagar Masjid Al-Muqarrabin, renovasi TK/TPA Nurul Yaqin Pulau Lanting dan sebuah langgar di Pulau Lanting.
Sedangkan di Tanjung Isuy, warga meminta diaspalkan jalan kecamatan yang sudah lama rusak parah. Mereka juga meminta bantuan dana APBD 2013 untuk masjid besar Tanjung Isuy.
Di Tanjung Jone, pengurus masjid setempat minta dibangunkan menara masjid. Begitu pula pada reses di Kecamatan Damai, Kubar, masyarakat minta direnovasikan masjid mereka.
Di Kampung Penawai, masyarakat minta Dinas Kesehatan Kubar menambah tenaga medis dan obat-obatan di puskesmas pembantu. Warga kampung tersebut juga meminta Dinas terkait di Kubar dan Pemprov Kaltim agar mengecek/mengawasi lokasi perkebunan sawit PT Parinda Bersaudara dan PT TSS yang diduga menggunakan racun/pupuk perkebunan sawit, namun kemudian ternyata racun-racun tersebut diduga mengalir ke Sungai Penawai dan Muara Kedang.
"Menurut laporan warga, ini mengakibatkan sungai itu tercemar dan ikan-ikannya mati. Air sungai juga sangat berbahaya bila dikonsumsi masyarakat setempat. Makanya instansi terkait harus turun ke lapangan mengeceknya," kata politisi berlatar belakang aktivis mahasiswa tersebut. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012