Wakil Ketua MPR, Arsul Sani,menilai pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dapat meningkatkan anggaran untuk TNI dalam memodernisasi persenjataan dan peralatan perang serta sistem pendukungnya.
"Kita akui sejak Prabowo Subianto menjabat menteri pertahanan, upaya peningkatan anggaran ini sudah terlihat. Namun anggaran tersebut belum cukup dan perlu diberikan ruang kenaikan anggaran yang lebih besar lagi," kata dia, di Jakarta, Senin.
Hal itu dia katakan terkait kejadian insiden penerbangan pada pesawat tempur TNI AU di Kampar, Riau, Senin (15/6). Pesawat tempur taktis Hawk 209 bernomor registrasi TT-0209 jatuh dalam misi latihan, tepatnya pada tahap persiapan mendarat, di titik sekitar lima kilometer dari landas pacu Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Noerjadin, Pekanbaru.
Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan itu, kecuali Hawk 209 yang tergabung di Skuadron Udara 12 TNI AU keluaran BAe Systems, Inggris, itu hancur total dan beberapa rumah penduduk rusak cukup serius. Adapun pilotnya, Letnan Satu Penerbang Apriyanto Ismail, bisa menyelamatkan diri memakai kursi lontar Martin-Baker buatan Amerika Serikat.
Sani menilai peristiwa pesawat tempur TNI AU jatuh di Riau itu semakin menambah keyakinannya bahwa peralatan perang dan persenjataan TNI bukan hanya memerlukan modernisasi dengan pengadaan yang baru, tetapi juga perlu perawatan dan pemeliharaan menyeluruh terhadap yang ada.
Menurut dia, selama kurang lebih 10 tahun, kenaikan anggaran pertahanan di Indonesia masih belum sejalan dengan modernisasi sistem persenjataan dan peralatan perang TNI.
"Selain itu, minimnya akuntabilitas penggunaan anggaran juga harus dibenahi Kementerian Pertahanan. Kurangnya perawatan bisa menjadi salah satu penyebab pesawat milik TNI Indonesia mengalami kecelakaan di Riau," ujarnya.
Dalam satu bulan ini, terjadi dua kecelakaan penerbangan militer Indonesia, yaitu menimpa helikopter Mil Mi-17V5 dari Skuadron 31/Serbu Pusat Penerbangan TNI AD bernomor registrasi HA 5141 di Kendal, Jawa Tengah, yang menyebabkan lima pengawaknya gugur dalam latihan, dan Hawk 209 di Pekanbaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
"Kita akui sejak Prabowo Subianto menjabat menteri pertahanan, upaya peningkatan anggaran ini sudah terlihat. Namun anggaran tersebut belum cukup dan perlu diberikan ruang kenaikan anggaran yang lebih besar lagi," kata dia, di Jakarta, Senin.
Hal itu dia katakan terkait kejadian insiden penerbangan pada pesawat tempur TNI AU di Kampar, Riau, Senin (15/6). Pesawat tempur taktis Hawk 209 bernomor registrasi TT-0209 jatuh dalam misi latihan, tepatnya pada tahap persiapan mendarat, di titik sekitar lima kilometer dari landas pacu Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Noerjadin, Pekanbaru.
Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan itu, kecuali Hawk 209 yang tergabung di Skuadron Udara 12 TNI AU keluaran BAe Systems, Inggris, itu hancur total dan beberapa rumah penduduk rusak cukup serius. Adapun pilotnya, Letnan Satu Penerbang Apriyanto Ismail, bisa menyelamatkan diri memakai kursi lontar Martin-Baker buatan Amerika Serikat.
Sani menilai peristiwa pesawat tempur TNI AU jatuh di Riau itu semakin menambah keyakinannya bahwa peralatan perang dan persenjataan TNI bukan hanya memerlukan modernisasi dengan pengadaan yang baru, tetapi juga perlu perawatan dan pemeliharaan menyeluruh terhadap yang ada.
Menurut dia, selama kurang lebih 10 tahun, kenaikan anggaran pertahanan di Indonesia masih belum sejalan dengan modernisasi sistem persenjataan dan peralatan perang TNI.
"Selain itu, minimnya akuntabilitas penggunaan anggaran juga harus dibenahi Kementerian Pertahanan. Kurangnya perawatan bisa menjadi salah satu penyebab pesawat milik TNI Indonesia mengalami kecelakaan di Riau," ujarnya.
Dalam satu bulan ini, terjadi dua kecelakaan penerbangan militer Indonesia, yaitu menimpa helikopter Mil Mi-17V5 dari Skuadron 31/Serbu Pusat Penerbangan TNI AD bernomor registrasi HA 5141 di Kendal, Jawa Tengah, yang menyebabkan lima pengawaknya gugur dalam latihan, dan Hawk 209 di Pekanbaru.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020