Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim asal Partai Damai Sejahtera (PDS), Rini Nereng, mengatakan meskipun pemerintah telah membantu biaya operasional sekolah melalui BOSNAS dan BOSDA, namun masih terjadi pungutan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini sangat dikeluhkan para orangtua murid.
"Komisi IV banyak menerima keluhan dari para orangtua murid mengenai adanya pungutan-pungutan tersebut. Alasan sekolah karena pencairan dana BOSNAS/BOSDA terlambat. Selain itu, jumlahnya tidak cukup, sehingga sekolah terpaksa mencari tambahan. Masalah ini harus segera dicarikan jalan keluarnya," kata wakil rakyat asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser yang bernama asli Maria Margaretha Rini Puspa tersebut.
Menurut Sekretaris Fraksi Hanura – PDS ini, hasil perhitungan keperluan biaya operasional sekolah oleh Disdik Bontang per siswa SMA/SMK/MA per tahun sekitar Rp3,5 juta. Bila BOSDA dari provinsi dan Pemkot Bontang Rp2,4 juta, maka ada kekurangan Rp1,1 juta.
Sesuai Pergub No. 78/2009 pasal 7 bahwa sekolah penerima BOSDA diperbolehkan memungut selisih biaya tersebut ke orangtua murid. Namun ini tidak banyak diketahui masyarakat, sehingga sering menjadi masalah.
"Masyarakat sebaiknya juga ikut membantu penyelenggaraan pendidikan, sehingga jangan bersandar sepenuhnya terhadap bantuan pemerintah melalui BOSNAS/BOSDA.
Namun dapat kita pahami, di tengah situasi ekonomi yang berat, tentu banyak orangtua yang tak mampu membayar pungutan-pungutan sekolah tersebut. Baiknya ada sistem subsidi silang. Yang mampu menanggung yang lemah. Jalan lainnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menambah anggaran BOSDA melalui APBD," kata politisi yang selalu tampil ayu ini.
Dia juga mengingatkan sekolah-sekolah agar memanfaatkan dana BOSDA sesuai peruntukkannya. Jangan sampai digunakan untuk keperluan lain. (Humas DPRD Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Komisi IV banyak menerima keluhan dari para orangtua murid mengenai adanya pungutan-pungutan tersebut. Alasan sekolah karena pencairan dana BOSNAS/BOSDA terlambat. Selain itu, jumlahnya tidak cukup, sehingga sekolah terpaksa mencari tambahan. Masalah ini harus segera dicarikan jalan keluarnya," kata wakil rakyat asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser yang bernama asli Maria Margaretha Rini Puspa tersebut.
Menurut Sekretaris Fraksi Hanura – PDS ini, hasil perhitungan keperluan biaya operasional sekolah oleh Disdik Bontang per siswa SMA/SMK/MA per tahun sekitar Rp3,5 juta. Bila BOSDA dari provinsi dan Pemkot Bontang Rp2,4 juta, maka ada kekurangan Rp1,1 juta.
Sesuai Pergub No. 78/2009 pasal 7 bahwa sekolah penerima BOSDA diperbolehkan memungut selisih biaya tersebut ke orangtua murid. Namun ini tidak banyak diketahui masyarakat, sehingga sering menjadi masalah.
"Masyarakat sebaiknya juga ikut membantu penyelenggaraan pendidikan, sehingga jangan bersandar sepenuhnya terhadap bantuan pemerintah melalui BOSNAS/BOSDA.
Namun dapat kita pahami, di tengah situasi ekonomi yang berat, tentu banyak orangtua yang tak mampu membayar pungutan-pungutan sekolah tersebut. Baiknya ada sistem subsidi silang. Yang mampu menanggung yang lemah. Jalan lainnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menambah anggaran BOSDA melalui APBD," kata politisi yang selalu tampil ayu ini.
Dia juga mengingatkan sekolah-sekolah agar memanfaatkan dana BOSDA sesuai peruntukkannya. Jangan sampai digunakan untuk keperluan lain. (Humas DPRD Kaltim)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012