Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Komisi IV DPRD Kaltim mengunjungi sekolah-sekolah di Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bulungan dan Berau, 24-27 Mei 2012, untuk memantau penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di provinsi itu.
Pemantauan langsung dipimpin Ketua Komisi IV, H Ahmad Abdullah dan Sekretaris Komisi IV, Mudiyat Noor, serta diikuti anggota Komisi IV seperti Datuk Yasir Arafat, Puji Astuti, Masitah, Lelyanti Ilyas, Abdul Djalil Fatah, Maria Margaretha Rini Puspa, Yakob Ukung, Zain Taufik Nurrohman dan Waris Husain.
Kegiatan pemantauan yang didampingi Dinas Pendidikan Kaltim, diwakili Idhamsyah dan Dinas Pendidikan setempat ini digelar di SMAN 5 Samarinda, SMAN 5 Balikpapan, SMKN 2 Tarakan, SMAN 1 Tanjung Selor, SMKN 1 Tanjung Palas dan SMAN 1 Berau.
Ketua Komisi IV, Ahmad Abdullah mengatakan, dalam kegiatan pemantauan tersebut Dewan juga menjelaskan kepada sekolah yang dikunjungi bahwa penyaluran BOSDA rencananya tidak lagi disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota, namun langsung ke sekolah-sekolah. Hal ini untuk mempermudah pencairan anggaran, sehingga diharapkan cepat diterima sekolah.
"Dengan adanya rencana tersebut maka kami akan menanyakan apa saja kendala maupun masalah dalam mekanisme penyaluran dan penggunaan BOSDA serta pendapat sekolah terkait rencana penyaluran dana BOSDA langsung ke sekolah," kata Abdullah.
Dari pemantauan BOSDA di Bulungan, Sartono, Guru SMA Negeri 1 Tanjung Selor menyatakan senang dan setuju dengan rencana penyaluran BOSDA langsung ke sekolah, sebab dari proses penyaluran melalui Pemkab mengalami sedikit kendala. Contohnya untuk SMA Negeri 1 Tanjung Selor, BOSDA untuk anggaran 2011 belum bisa dicairkan hingga saat ini. Inilah yang menjadi kendala bagi sekolah.
"Sebenarnya disalurkan langsung melalui sekolah ataupun ke Pemkab sama saja. Hanya diharapkan jika disalurkan ke sekolah, tidak ada keterlambatan pencairan lagi dan kami pun menerima dengan senang rencana tersebut," ujar Sartono.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Abdul Djalil Fatah, dalam kesempatan pemantauan ini mengharapkan kepada seluruh sekolah untuk memanfaatkan dana BOSDA dengan tepat sasaran, agar ke depan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat bahwa masih ada pungutan-pungutan di sekolah.
"Selama ini orang tua selalu mengeluhkan pungutan-pungutan dari sekolah. Sementara orangtua berasumsi bahwa BOSDA dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sudah cukup untuk membiayai operasional sekolah, jadi untuk apa diminta pungutan lagi?," kata Djalil dengan nada tanya.
Dalam kesempatan sama, Idhamsyah yang mewakili Dinas Pendidikan Kaltim mengingatkan kepada sekolah-sekolah sebagai pengelola dana BOSDA agar menggunakan dana tersebut untuk menunjang peningkatkan siswa dan tidak boleh digunakan untuk membiayai pembangunan gedung maupun pemeliharaan sekolah.
"Contohnya seperti salah satu sekolah yang kami kunjungi, menggunakan dana BOSDA untuk pemeliharaan sekolah. Ini tidak benar, karena dana BOSDA itu sepenuhnya untuk peningkatan pendidikan siswa," ujar Idham.
Jika ada kendala dalam penggunaan BOSDA, menurut anggota Komisi IV dari Fraksi PAN, Zain Taufik Nurrohman, sekolah diminta untuk mengonsultasikan permasalahan tersebut ke Dinas Pendidikan.
"Jangan sampai dana yang digunakan untuk peningkatan pendidikan siswa dikembalikan ke kas negara karena tidak digunakan atau bingung mau digunakan untuk apa," kata Zain mengingatkan.
Dari pemantauan itu terungkap Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan di sekolah sangat minim. Hal itu yang menjadi keluhan sejumlah sekolah, sehingga terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.
Untuk memaksimalkan kemampuan manajemen sekolah dalam pengelolaan keuangan itu, anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Lelyanti Ilyas menghimbau Dinas Pendidikan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengelola keuangan sekolah, terutama keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
"Hal ini penting agar sekolah yang langsung menerima dana BOSDA sekaligus pengelola keuangannya dapat menggunakan anggaran ini dengan tepat sasaran. Selain itu pelatihan dirasa sangat penting untuk mencapai target penyerapan anggaran sesuai dengan yang diharapkan," katanya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi IV dari Fraksi PPP, Masitah. Dia mendukung diadakannya Bimtek bagi tenaga pengelola keuangan di sekolah.
"Bimtek tersebut perlu dilakukan secara rutin untuk menghasilkan SDM berkualitas di sekolah," katanya.
Sedangkan anggota Komisi IV, Yakkob Ukung mengatakan, hasil kunjungan ini menjadi acuan pihaknya bersama Pemprov Kaltim menyusun rencana penyaluran anggaran dan BOSDA yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim.
"Kami berharap sekolah memanfaatkan ini agar kita bisa saling berbagi informasi dalam mengambil arah kebijakan," kata politisi Gerindra ini. (Humas DPRD Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Pemantauan langsung dipimpin Ketua Komisi IV, H Ahmad Abdullah dan Sekretaris Komisi IV, Mudiyat Noor, serta diikuti anggota Komisi IV seperti Datuk Yasir Arafat, Puji Astuti, Masitah, Lelyanti Ilyas, Abdul Djalil Fatah, Maria Margaretha Rini Puspa, Yakob Ukung, Zain Taufik Nurrohman dan Waris Husain.
Kegiatan pemantauan yang didampingi Dinas Pendidikan Kaltim, diwakili Idhamsyah dan Dinas Pendidikan setempat ini digelar di SMAN 5 Samarinda, SMAN 5 Balikpapan, SMKN 2 Tarakan, SMAN 1 Tanjung Selor, SMKN 1 Tanjung Palas dan SMAN 1 Berau.
Ketua Komisi IV, Ahmad Abdullah mengatakan, dalam kegiatan pemantauan tersebut Dewan juga menjelaskan kepada sekolah yang dikunjungi bahwa penyaluran BOSDA rencananya tidak lagi disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota, namun langsung ke sekolah-sekolah. Hal ini untuk mempermudah pencairan anggaran, sehingga diharapkan cepat diterima sekolah.
"Dengan adanya rencana tersebut maka kami akan menanyakan apa saja kendala maupun masalah dalam mekanisme penyaluran dan penggunaan BOSDA serta pendapat sekolah terkait rencana penyaluran dana BOSDA langsung ke sekolah," kata Abdullah.
Dari pemantauan BOSDA di Bulungan, Sartono, Guru SMA Negeri 1 Tanjung Selor menyatakan senang dan setuju dengan rencana penyaluran BOSDA langsung ke sekolah, sebab dari proses penyaluran melalui Pemkab mengalami sedikit kendala. Contohnya untuk SMA Negeri 1 Tanjung Selor, BOSDA untuk anggaran 2011 belum bisa dicairkan hingga saat ini. Inilah yang menjadi kendala bagi sekolah.
"Sebenarnya disalurkan langsung melalui sekolah ataupun ke Pemkab sama saja. Hanya diharapkan jika disalurkan ke sekolah, tidak ada keterlambatan pencairan lagi dan kami pun menerima dengan senang rencana tersebut," ujar Sartono.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Abdul Djalil Fatah, dalam kesempatan pemantauan ini mengharapkan kepada seluruh sekolah untuk memanfaatkan dana BOSDA dengan tepat sasaran, agar ke depan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat bahwa masih ada pungutan-pungutan di sekolah.
"Selama ini orang tua selalu mengeluhkan pungutan-pungutan dari sekolah. Sementara orangtua berasumsi bahwa BOSDA dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sudah cukup untuk membiayai operasional sekolah, jadi untuk apa diminta pungutan lagi?," kata Djalil dengan nada tanya.
Dalam kesempatan sama, Idhamsyah yang mewakili Dinas Pendidikan Kaltim mengingatkan kepada sekolah-sekolah sebagai pengelola dana BOSDA agar menggunakan dana tersebut untuk menunjang peningkatkan siswa dan tidak boleh digunakan untuk membiayai pembangunan gedung maupun pemeliharaan sekolah.
"Contohnya seperti salah satu sekolah yang kami kunjungi, menggunakan dana BOSDA untuk pemeliharaan sekolah. Ini tidak benar, karena dana BOSDA itu sepenuhnya untuk peningkatan pendidikan siswa," ujar Idham.
Jika ada kendala dalam penggunaan BOSDA, menurut anggota Komisi IV dari Fraksi PAN, Zain Taufik Nurrohman, sekolah diminta untuk mengonsultasikan permasalahan tersebut ke Dinas Pendidikan.
"Jangan sampai dana yang digunakan untuk peningkatan pendidikan siswa dikembalikan ke kas negara karena tidak digunakan atau bingung mau digunakan untuk apa," kata Zain mengingatkan.
Dari pemantauan itu terungkap Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan di sekolah sangat minim. Hal itu yang menjadi keluhan sejumlah sekolah, sehingga terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.
Untuk memaksimalkan kemampuan manajemen sekolah dalam pengelolaan keuangan itu, anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Lelyanti Ilyas menghimbau Dinas Pendidikan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengelola keuangan sekolah, terutama keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
"Hal ini penting agar sekolah yang langsung menerima dana BOSDA sekaligus pengelola keuangannya dapat menggunakan anggaran ini dengan tepat sasaran. Selain itu pelatihan dirasa sangat penting untuk mencapai target penyerapan anggaran sesuai dengan yang diharapkan," katanya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi IV dari Fraksi PPP, Masitah. Dia mendukung diadakannya Bimtek bagi tenaga pengelola keuangan di sekolah.
"Bimtek tersebut perlu dilakukan secara rutin untuk menghasilkan SDM berkualitas di sekolah," katanya.
Sedangkan anggota Komisi IV, Yakkob Ukung mengatakan, hasil kunjungan ini menjadi acuan pihaknya bersama Pemprov Kaltim menyusun rencana penyaluran anggaran dan BOSDA yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim.
"Kami berharap sekolah memanfaatkan ini agar kita bisa saling berbagi informasi dalam mengambil arah kebijakan," kata politisi Gerindra ini. (Humas DPRD Kaltim)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012