Tengarong (ANTARA News Kaltim) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan pemerintah berkomitmen untuk membangun wilayah perbatasan di Kalimantan Timur sebagai pusat kegiatan strategis untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
Saat membuka rapat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan Kaltim di Balikpapan, Selasa (29/30), Hermanto Dardak mengatakan, pembangunan yang paling utama adalah infrastruktur berupa jalan.
Lalu, katanya, pemerintah pusat juga akan terus memacu peningkatan mutu sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat perbatasan, sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Namun, menurut dia, untuk mewujudkan keinginan menjadikan perbatasan sebagai pusat kegiatan strategis untuk peningkatan ekonomi, agar bisa bersaing dengan negara tetangga Malaysia, maka wilayah perbatasan juga harus aman.
Untuk itu, katanya, selain menyusun rencana tata ruang wilayah dengan baik, juga perlu sinergitas dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah, pihak keamanan (TNI/PoLRI) serta masyarakat.
Hermanto juga mengajak dunia usaha untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pusat strategis Nasional.
Karena itu, menurut dia, Rakor tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk saling bersinergi dan mencari soulusi untuk menciptakan perbatasan sebagai beranda negara yang aman dan sejahtera.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa Rakor tersebut bertujuan untuk membulatkan tekad, menyamakan persepsi, dan merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah akslerasi
pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Rakor itu dihadiri pejabat pusat dari beberapa kementrian RI, Pemprov Kaltim, Polri, TNI, para camat kawasan perbatasan, bupati/walikota di Kaltim khususnya daerah perbatasan (Nunukan, Malinau, Kutai Barat), para pejabat perbankan, perguruan tinggi, serta stakeholder terkait lainnya.
Sedangkan dari Kutai Kartanegara (Kukar) dihadiri oleh sekretaris daerah HAPM Haryanto Bachroel dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Chairil Anwar.
Wilayah perbatasan darat RI dengan Malaysia yang berada di Provinsi Kaltim memiliki panjang garis batas 1.038 km, dengan cakupan wilayah administratif tiga kabupaten yaitu Nunukan, Malinau dan Kutai Barat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Saat membuka rapat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan Kaltim di Balikpapan, Selasa (29/30), Hermanto Dardak mengatakan, pembangunan yang paling utama adalah infrastruktur berupa jalan.
Lalu, katanya, pemerintah pusat juga akan terus memacu peningkatan mutu sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat perbatasan, sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Namun, menurut dia, untuk mewujudkan keinginan menjadikan perbatasan sebagai pusat kegiatan strategis untuk peningkatan ekonomi, agar bisa bersaing dengan negara tetangga Malaysia, maka wilayah perbatasan juga harus aman.
Untuk itu, katanya, selain menyusun rencana tata ruang wilayah dengan baik, juga perlu sinergitas dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah, pihak keamanan (TNI/PoLRI) serta masyarakat.
Hermanto juga mengajak dunia usaha untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pusat strategis Nasional.
Karena itu, menurut dia, Rakor tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk saling bersinergi dan mencari soulusi untuk menciptakan perbatasan sebagai beranda negara yang aman dan sejahtera.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa Rakor tersebut bertujuan untuk membulatkan tekad, menyamakan persepsi, dan merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah akslerasi
pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Rakor itu dihadiri pejabat pusat dari beberapa kementrian RI, Pemprov Kaltim, Polri, TNI, para camat kawasan perbatasan, bupati/walikota di Kaltim khususnya daerah perbatasan (Nunukan, Malinau, Kutai Barat), para pejabat perbankan, perguruan tinggi, serta stakeholder terkait lainnya.
Sedangkan dari Kutai Kartanegara (Kukar) dihadiri oleh sekretaris daerah HAPM Haryanto Bachroel dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Chairil Anwar.
Wilayah perbatasan darat RI dengan Malaysia yang berada di Provinsi Kaltim memiliki panjang garis batas 1.038 km, dengan cakupan wilayah administratif tiga kabupaten yaitu Nunukan, Malinau dan Kutai Barat. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012